Rivalitas "Karyawan" dan "Buruh" di Era Demokrasi Terpimpin Sukarno

Oleh: Appridzani Syahfrullah - 19 April 2021
Dibaca Normal 3 menit
Pengertian buruh dan karyawan dibedakan sejak 1954. Berkait dengan rivalitas organisasi dan kekuatan politik penyokongnya.
tirto.id - Pada dekade 1950-an terdapat kontradiksi antara Angkatan Darat dengan kaum komunis. Bagaikan dua kutub magnet, keduanya tidak dapat disatukan. Kontradiksi ini menyoal konsep istilah bagi kelas pekerja. Angkatan Darat bersikukuh bahwa pekerja layak disebut “karyawan”, sedangkan kaum komunis mempertahankan istilah “buruh”.

Masing-masing kubu mempunyai alasan yang cukup kuat. Angkatan Darat berdalih bahwa istilah buruh sangat dekat dengan ideologi komunisme yang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Angkatan Darat juga berdalih bahwa istilah karyawan mempunyai medan makna yang kooperatif dan dapat meredam potensi perselelisihan antara pekerja dan pemberi kerja.

Sementara itu, pihak komunis beralasan bahwa istilah buruh memiliki makna yang mengandung progresivitas dan mewakili suara kaum proletar. Jika ingin meredam potensi perselisihan, majikan seharusnya menyelesaikan persoalan dengan demokratis, bukan sekadar mengganti istilah.

Menurut Dewi Yuliati dalam Nasionalisme Buruh Dalam Sejarah Indonesia (2012, hlm. 1), PKI mendukung penggunaan istilah buruh karena acuan kaum komunis yang menitikkan hubungan konflik antara majikan dan pekerja sebagai manifestasi perjuangan kelas.

Pemerintah lalu mengambil langkah moderasi untuk menengahi perselisihan itu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 31/1954. Melalui PP itu, pemerintah membedakan pengertian istilah buruh dan karyawan secara spesifik. Buruh ialah pekerja yang bekerja di sektor perusahaan swasta, sedangkan karyawan ialah mereka yang bekerja dalam lingkungan pemerintahan dan gajinya bersumber dari anggaran belanja negara.

Sejak keluarnya PP No. 31/1954, kelas pekerja pun terpecah menjadi dua pihak. Di satu sisi, ada pula kesan degradasi terhadap pengertian buruh.

Buruh hampir selalu diasosiasikan sebagai tenaga kerja yang tidak mempunyai skill atau unskilled labour. Para buruh juga kerap dihubungkan dengan idiom kerah biru yang identik dengan pekerja industri yang berpangkat rendah.

Sedangkan dalam perkembangannya, karyawan dianggap berposisi lebih tinggi ketimbang buruh. Karyawan kerap diasosiasikan sebagai kelas pekerja terdidik yang mempunyai kompetensi tertentu atau skilled labour. Keterampilan khusus itu pun memengaruhi tingkat upah sehingga karyawan umumnya mendapat upah lebih tinggi daripada buruh.

Kelahiran SOKSI

Setelah kehancuran PRRI/Permesta serta pembubaran Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap organisasi-organisasi yang terindikasi mempunyai hubungan dekat dengan kedua partai tersebut, termasuk organisasi buruh.

Contohnya, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang berafiliasi dengan Masyumi atau Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) yang dekat dengan PSI. Hilangnya dukungan politik dari partai induk segera membuat kedua organisasi buruh itu limbung. Di sisi lain, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), organisasi rival mereka, menguat.

Lalu pada November 1960—di alam Demokrasi Terpimpin Sukarno, muncullah ide untuk mendirikan organisasi karyawan untuk mengimbangi pengaruh SOBSI yang menjadi representasi buruh komunis.

Ade Komaruddin Mochammad dkk. dalam Kupersembahkan Pada Pengadilan Sejarah: Otobiografi Soehardiman (1993, hlm. 110) menyebut, Soehardiman—salah satu tokoh pendiri Golongan Karya (Golkar)-kemudian menginisiasi pembentukan organisasi karyawan itu.

Tanpa persetujuan langsung dari Kepala Badan Nasionalisasi, Suhardiman membentuk Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (PKPN). Dia berdalih, langkah tersebut ialah doro sembodobahasa Jawa, melakukan perbuatan yang tidak semestinya demi kebaikan.

Pada September 1962, forum Musyawarah Kerja Nasional PKPN yang pertama mengubah nama organisasi menjadi Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI).

Menurut Soehardiman (hlm. 113), kata “sosialis” dalam nama SOKSI mengandung makna Sosialisme Pancasila yang bercirikan “manusia karya yang mandiri dan sejahtera”. Istilah sosialis dalam nama organisasi itu dapat dimengerti sebagai langkah aman untuk menyembunyikan tabiat mereka yang antikomunis. Maklum juga, pada awal 1960-an itu banyak organisasi lahir yang mengatasnamakan diri mereka paling Sukarnois dan cenderung sosialistis.

Hal itu sekaligus cara SOKSI menyesuaikan diri dengan gagasan Nasakom ala Sukarno yang ingin menyatukan tiga ideologi besar dalam perpolitikan nasional. Namun, kelompok karyawan ini dalam praktiknya ternyata berseberangan dengan gagasan Sukarno dan mengkhianati Nasakom.


SOKSI, misalnya, pernah berkongsi dengan Adam Malik dan Sayuti Melik membentuk Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) yang menjadi garda depan barisan antikomunis. Mengutip Rohani Abd Ghani dalam Situasi Dalaman Indonesia Menjelang Kudeta 30 September 1965 (2007, hlm. 37), pendirian BPS itu semata ditujukan untuk menghambat pertumbuhan kelompok prokomunis.

Dalam perjalanannya, BPS harus menelan pil pahit setelah Sukarno membubarkan badan tersebut karena tidak sejalan dengan ide politiknya. Sukarno menyadari, organisasi itu hanya mencatut namanya dan dianggap mempercepat kemunculan gejala-gejala perpecahan di antara kekuatan nasionalis progresif revolusioner sehingga berpotensi membahayakan tujuan Revolusi Indonesia.

Akhirnya, pada Desember 1964, Sukarno mengeluarkan Surat Keputusan No. 72/KOTI/1964 yang menyatakan pelarangan BPS secara resmi dan berikut pembubarannya.

Karyawan Zonder Sosialisme

Sejak pembentukan dewan perusahaan yang melibatkan wakil buruh di berbagai perusahaan negara, persaingan kubu komunis dan antikomunis kian meruncing. Kubu komunis diwakili oleh “buruh” SOBSI dan kubu antikomunis direpresentasikan oleh “karyawan” SOKSI.

Sejak 17 Agustus 1962, SOBSI berhasil merebut 168 kursi di seluruh dewan perusahaan di Indonesia. Sementara itu, SOKSI menduduki klasemen kedua dengan merebut 82 kursi. Meski selisih cukup jauh, hasil itu tergolong signifikan jika mempertimbangkan usia organisasi karyawan itu yang tergolong belia.


Infografik Buruh Era Sukarno
Infografik Rivalitas “Karyawan” & “Buruh” di Era Sukarno. tirto.id/Quita


Merujuk Arsip SOBSI No. 74 yang bisa diakses di Arsip Nasional Republik Indonesia, SOKSI umumnya menguasai kursi dewan di perusahaan yang mengharuskan pekerjanya mempunyai kemampuan khusus seperti di bidang farmasi. Sementara itu, SOBSI umumnya dominan di perusahaan seperti Jawatan Kereta Api, tambang minyak, atau pelayaran.

Para karyawan dan SOKSI cukup berjarak dari para buruh, terlebih mereka disokong oleh Angkatan Darat. Dukungan itu membuat golongan karyawan semakin percaya diri dalam gerakannya. Meski begitu, SOKSI tetap khawatir kala pemerintah mengumumkan rencana mengadakan pemilu serentak pada 1963. Pasalnya, PKI yang sedang kuat-kuatnya berpotensi meraih kemenangan.

Menurut R. Yoga K. dalam Maju Terus Pantang Mundur! Sejarah Kelahiran dan Perjuangan SOKSI Dalam Mengamankan dan Mengamalkan Pancasila (2004, hlm. 100), SOKSI sebenarnya berencana mengadakan musyawarah nasional (munas) pertamanya pada 1963. Tapi, musyawarah nasional itu dipercepat pada 1962.

Motivasi SOKSI mempercepat pelaksanaan munasnya ialah untuk membatalkan wacana pemilu. Caranya dengan mengeluarkan resolusi yang mendukung pengangkatan Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Jadi, SOKSI-lah organisasi pertama yang menyokong Sukarno sebagai presiden seumur hidup.

Angkatan Darat pun menyokong hasil Munas I SOKSI itu. Sokongan itu lalu disampaikan pula kepada Wakil Ketua MPRS Idham Chalid yang juga langsung menyetujuinya. Akhirnya, MPRS benar-benar mengangkat Sukarno sebagai presiden seumur hidup dengan menerbitkan TAP/MPRS/III/1963.

Setelahnya, Mukernas II SOKSI pada 1964 menelurkan keputusan perubahan nama organisasi menjadi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia.

Perubahan nama ini semakin menjelaskan bahwa SOKSI sama sekali tak punya intensi untuk mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia atau menyokong cita-cita Sukarno. Selain itu, pergantian nama ini juga tengara bahwa SOKSI tidak lagi membutuhkan dalih sosialisme untuk berhadapan dengan kelompok komunis.

Baca juga artikel terkait ORGANISASI BURUH atau tulisan menarik lainnya Appridzani Syahfrullah
(tirto.id - Sosial Budaya)

Penulis: Appridzani Syahfrullah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
DarkLight