tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Penetapan ini, dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2024.
Prabowo-Gibran meraih suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59 persen dari total suara sah nasional. Pasangan ini, memenuhi sedikitnya 20 persen suara di 36 provinsi dari total 38 provinsi di Tanah Air.
Setelah penetapan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar presiden dan wakil presiden terpilih mempersiapkan diri memenuhi janji-janji kampanyenya sebelum pelantikan.
Harapannya, Prabowo-Gibran bisa langsung bekerja saat sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024 mendatang.
"Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja," kata Jokowi di Gedung ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/4/2024).
Jokowi bahkan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Termasuk juga yang bisa segera dieksekusi usai 20 Oktober 2024 mendatang.
Pada sidang kabinet, Senin, 26 Februari 2024, di Istana Negara sebelumnya, Jokowi memang sempat mengumpulkan para pembantunya. Salah satu topik pembahasannya adalah mengkaji anggaran program unggulan Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis.
Program ini disebut-sebut menjadi salah satu prioritas Prabowo-Gibran. Program ini diklaim bisa mengatasi masalah kelaparan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan pelaksanaan bertahap dimulai pada 2025.
Namun, sebelum program makan siang gratis itu diimplementasikan, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, meminta agar Prabowo-Gibran segera mempersiapkan program lain untuk masa transisi nanti.
Keduanya juga harus mempertegas bagaimana kemudian akan menjalankan berbagai program yang telah dijanjikan di periode kampanye kemarin, termasuk makan siang gratis.
"Pemerintahan baru seharusnya sudah mulai atau bahkan sudah harus selesai dalam menyusun naskah akademik ataupun analisis yang sifatnya mandiri dari berbagai program yang ditawarkan," kata Yusuf kepada Tirto, Kamis (25/4/2024).
Berbagai program yang akan ditawarkan, kata Yusuf, harus punya landasan yang kuat untuk dijalankan dan harapannya berbagai program tersebut itu didasari oleh atas data bukti yang kuat dan telah disusun atau dirangkai dari studi empiris. Hal ini agar kebijakan yang dijalankan bisa dipertanggungjawabkan.
"Dalam konteks yang sama program flagship dari presiden terpilih seperti makan siang gratis juga perlu justifikasi basis empiris yang kuat dan tidak boleh hanya sekedar misalnya mencontoh negara lain," jelasnya.
Yusuf menilai perlu ada penyesuaian dan harus ada faktor yang dipertimbangkan ketika mengambil contoh negara lain dan kemudian diterapkan di Indonesia. Di saat yang bersamaan, ketika program ini dijalankan dan pemerintah harus berhadapan keterbatasan anggaran, maka pemerintah perlu melakukan analisis lebih dalam.
"[Ini perlu] untuk mengetahui bagaimana sebuah program itu akan didanai dan manfaat apa yang akan diberikan," tuturnya.
Program Makan Siang Gratis Terus Dimatangkan
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan program makan siang gratis besutan Prabowo-Gibran masih terus dimatangkan. Meskipun, kata dia, pembahasannya belum sampai kepada hal-hal teknis atau masih mendasar.
"Teknis belum," ujar Airlangga saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Airlangga menambahkan, untuk pembahasan rincian penugasan dari program makan siang gratis masih akan dibahas sambil berjalan kepada Kementerian atau Lembaga (K/L).
"Ya nanti dibahas detail dengan penugasan baik itu mekanisme maupun kementerian-lembaga (K/L)-nya. Inikan semua baru bicara makro dan K/L baru diberikan anggaran masing-masing. Sesudah itu baru ada penyusunan yang lebih detail," jelasnya.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani, menjamin program makan siang gratis bukan hanya sekadar janji.
"Sehingga ini dapet dirasakan asas manfaatnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Terutama kepada para ibu hamil kepada murid, adik kita yang jumlahnya sampai 80 juta orang," kata Rosan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).
Untuk diketahui, anggaran program makan siang gratis ini nilainya tidak sedikit. Setidaknya membutuhkan dukungan fiskal sebesar Rp440 triliun untuk bisa diterapkan di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Maka perlu ada alternatif lain agar tidak membebankan APBN Kita.
TKN sempat mengusulkan anggaran untuk program makan siang gratis diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui skema tersebut, pemantauan anggaran diklaim akan jelas dan tertib dan bisa langsung dicairkan ke rekening sekolah terkait.
Namun, terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan dengan ketersedian anggaran yang terbatas, maka yang paling penting dari program tersebut adalah skala prioritasnya.
Program makan siang gratis harus didesain yang benar untuk memastikan efektivitas dalam mencapai tujuannya dan terhindar dari celah korupsi.
"Jadi untuk menyasar pada sasaran betul-betul membutuhkan saja. Jadi tidak pukul rata semua," kata Faisal kepada Tirto, Kamis (25/4/2024).
Sebagai tahap awal, menurut Faisal mungkin program ini bisa dimulai dari daerah-daerah dengan kantong kemiskinan dengan kasus stunting tinggi. Bukan justru menyasar wilayah seperti Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten sebagai pilot project-nya.
"Ini sebenarnya banyak di luar skala prioritas ini lebih penting dan perlu diperhatikan juga bukan hanya skala prioritas daerah, tapi juga sasarannya tidak perlu semua murid," kata dia.
Berpotensi Jadi Celah Korupsi?
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, justru memberi lampu kuning terhadap program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Sebab, dia tidak menampik bahwa program ini akan menjadi celah korupsi, mengingat biaya anggaran digunakan cukup fantastis.
"Semua program sebenarnya rawan korupsi, tidak hanya program makan siang," kata Piter kepada Tirto, Kamis (25/4/2024).
Dalam hal ini, maka tinggal bagaimana pemerintah mempersiapkan upaya mitigasinya dengan strategi tata kelola yang baik. Sebab, menurutnya, tidak sulit menghindari praktik korupsi walaupun proyek ini sangat masif.
"Asalkan memang sejak awal sudah tekad sebagai proyek yang bersih. Bukan proyek bagi-bagi," imbuh dia.
Piter mengatakan, proyek yang menjadi skandal korupsi umumnya adalah proyek yang sudah dirancang untuk dikorupsi. Bahkan mulai dari perencanaan saja sudah dikorupsi.
Meski begitu, tetap perlu ada pengawasan ketat di lapangan untuk mengontrol program tersebut. Jangan sampai program ini justru terjadi penyimpangan di lapangan.
"Jadi implementasi itu harus sesuai dengan perencanaan tata kelola yang sudah memitigasi semua kemungkinan penyimpangan," kata dia.
Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, mengatakan pihaknya akan melihat dan mempelajari program makan siang gratis tersebut.
KPK belum bisa melihat apakah memang program tersebut rawan atau berpotensi jadi celah korupsi. Namun, KPK tetap mewanti-wanti agar program ini dijalankan dengan hati-hati, apalagi pada distribusi dan penerima anggaran yang harus tepat sasaran.
"Saya belum dapat dokumen resmi seperti apa sih ini program berjalannya. Jadi belum bisa aku review juga," ujar Pahala kepada Tirto, Kamis (25/4/2024).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Bayu Septianto
