tirto.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah Indonesia mendesak organisasi perdagangan dunia (WTO) untuk membangun perdagangan internasional yang transparan.
Hal itu menanggapi atas kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang mengenakan kenaikan tarif atas barang impor Amerika Serikat (AS) dari berbagai negara dan Indonesia dibebani 32 persen.
"Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non-diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional," kata Said Abdullah dalam keterangan pers, Jumat (4/4/2025).
Said Abdullah mengkritik kesewenang-wenangan AS sebagai negara adidaya. Menurut Said, kepentingan ekonomi tidak hanya demi AS semata, melainkan juga negara lain yang saling menopang satu sama lain dalam bidang ekonomi.
"Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan," kata dia.
Dia khawatir langkah sepihak yang dilakukan oleh AS membawa petaka bagi perekonomian global. Ia menilai, tindakan yang dilakukan oleh AS tersebut berujung pada pembalasan dari negara maupun organisasi regional yang berpotensi menjadi ancaman perang dagang.
"Langkah sepihak Amerika Serikat ini kita khawatirkan membawa petaka global seperti era Mckinley. Apalagi negara negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko memberikan balasan serupa," kata pria yang juga Politikus PDIP ini.
Sebagai bentuk antisipasi, Said Abdullah menganjurkan pemerintah Indonesia untuk menjaga produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Salah satu caranya dengan upaya mencari pasar pengganti selain AS imbas kebijakan tarif baru tersebut, sehingga harga produk perdagangan menjadi tidak kompetitif.
"Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," katanya.
Said Abdullah juga meminta pemerintah memperkuat bilateral currency swap arrangement dari mitra dagang strategis Indonesia. Hal ini dilakukan demi memperkuat rupiah agar tak bergantung pada dolar AS.
"Memperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat," katanya.
Pemerintah juga diminta untuk memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusi. Dia juga menekankan selama masa krisis ekonomi imbas kebijakan AS ini, pemerintah tetap menjaga komunikasi dan kepercayaan publik.
"Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha," katanya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
