Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan
Kemnaker Minta Nakes RSUP Sardjito Buat Laporan soal THR Disunat
Nakes Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito, Yogyakarta, diminta membuat laporan ke Kementerian Ketenagakerjaan terkait nasib THR) mereka.
Prabowo Berandai Dana Zakat Dipakai Hapus Kemiskinan Ekstrem
Prabowo sebut dana zakat yang diterima Baznas telah mencapai Rp41 triliun atau melebihi anggaran pemberantasan kemiskinan ekstrem Rp30 triliun.
DPR Minta KSAL Evaluasi Terkait Anggota TNI AL Bunuh Jurnalis
TB Hasanuddin mendorong agar ada evaluasi menyeluruh secara internal oleh KSAL karena tidak sedikit anggota TNI AL terlibat aksi kriminal.
KSAD Janji TNI AD Pembunuh 3 Polisi di Lampung Bakal Dipecat
KSAD menjamin anggota TNI AD yang terlibat dalam pembunuhan tiga polisi di Lampung bakal dipecat dari kesatuan.
Klarifikasi Ridwan Kamil soal Isu Selingkuh dengan Lisa Mariana
Ridwan Kamil akan membawa isu perselingkuhan dirinya dengan Lisa Mariana ke jalur hukum.
Kemlu Bantah Indonesia Terima 100 Warga Gaza Jadi Pekerja Proyek
Hingga saat ini pemerintah Indonesia, terkhusus Kementerian Luar Negeri, tak pernah menjalin kesepakatan dengan Israel terkait relokasi warga Gaza.
DPR: Pembayaran THR Nakes Kurang Tidak Hanya di RSUP Sardjito
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes turun tangan menyelesaikan masalah pembayaran THR untuk tenaga kesehatan yang tak dibayar utuh.
Respons Cak Imin soal Usulan Pigai Hapus SKCK
Cak Imin, menanggapi usulan Menteri HAM, Natalius Pigai, yang ingin menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dalam proses pencarian kerja.
Cak Imin ke Pemudik: Jangan Bawa yang Tak Punya Skill ke Jakarta
Cak Imin, meminta pemudik untuk tidak mengajak sanak keluarganya yang tak memiliki kemampuan ke Jakarta.
Ada WNA di Struktur Danantara, Bahlil: Mereka Punya Pengalaman
Bahlil Lahadalia, mengeklaim warga negara asing yang direkrut untuk masuk dalam BPI Danantara telah memiliki pengalaman dan profesional.
Kata Bahlil soal Instruksi Prabowo Perbaiki Komunikasi Publik
Bahlil menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta jajaran menteri dan kepala lembaganya untuk memperbaiki komunikasi publik.
Ditegur Gara-gara Acara TV oleh MUI, Raffi Ahmad Minta Maaf
Raffi Ahmad janji akan bekerja sama dengan MUI usai ditegur terkait dugaan kekerasan fisik dan verbal acara Kuis Gaspol SCTV dan Berkah Ramadhan Trans TV.
Bahlil Jamin Stok BBM, LPG, dan Listrik Aman Selama Lebaran 2025
Bahlil menjamin tidak ada kelangkaan BBM, gas, dan listrik selama masa mudik Lebaran 2025.
PSI Disebut akan Jadi Partai Super Tbk, Kaesang Jelaskan Artinya
Kaesang pun mengeklaim, PSI akan menjadi partai super tbk dengan menggelar kongres di Kota Solo pada akhir Mei 2025.
Suasana Stadion GBK Jelang Laga Indonesia vs Bahrain
Ribuan penonton memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK) menjelang
laga kualifikasi lanjutan piala dunia, Indonesia vs Bahrain.
laga kualifikasi lanjutan piala dunia, Indonesia vs Bahrain.
Komarudin Watubun ke Kader PDIP: Silakan Bertarung Jadi Sekjen
Semua kader PDIP untuk saling bertarung untuk memperebutkan kursi sekretaris jenderal (Sekjen) yang saat ini masih dijabat oleh Hasto Kristiyanto.
Puan Minta Para Menteri Prabowo Perbaiki Komunikasi ke Publik
Puan mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah mengimbau menteri dan kepala lembaga untuk memperbaiki pola komunikasi, sehingga perlu ditaati dan dipatuhi.
DPR Minta Panglima TNI Tarik Mayjen Novel Helmy dari Bulog
Anggota DPR meminta Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, agar menarik Mayjen Novi Helmy Prasetya, dari jabatan Direktur Utama Perum Bulog.
DPR Tegaskan Belum Ada Surpres & DIM Revisi UU Polri
Puan Maharani mengatakan foto maupun dokumen DIM revisi UU Polri yang beredar di publik saat ini bukan merupakan dokumen resmi.
Puan soal Penanggung Jawab Revisi KUHAP: Diputuskan usai Reses
DPR belum menentukan pembahasan RKUHAP akan ditangani Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI, tetapi sudah menerima surpres pemerintah untuk pembahasan RKUHAP.