Fraksi PKB DPR RI Desak Reformasi Institusi Peradilan

tirto.id - Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mendesak reformasi institusi peradilan usai Kejaksaan Agung membongkar kasus dugaan suap vonis ontslag atas perkara ekspor minyak sawit mentah (CPO) di PN Jakarta Pusat.

Kasus tersebut turut melibatkan korporasi sawit besar, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Kejagung pun telah menetapkan tujuh tersangka dalam perkara rasuah itu, yakni Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta; majelis hakim yang terdiri dari Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom; Wahyu Gunawan sebagai Panitera Muda pada PN Jakarta Pusat; serta dua advokat atas nama Marcella Santoso dan Ariyanto.

"Oleh sebab itu, kami berharap dalam waktu yang cepat melakukan koreksi terhadap apa yang sebenarnya terjadi di lembaga pengadilan kita karena ini bukan hanya satu kali peristiwa," kata Jazilul usai menghadiri Halalbihalal di Kompleks Parlemen (14/4/2025).

Selaku mitra kerja dari Mahkamah Agung, Jazilul menegaskan bahwa Komisi III DPR RI siap memberi dukungan dalam bentuk anggaran hingga pengawasan demi terlaksananya reformasi di institusi peradilan tersebut.

“Kami selaku anggota DPR akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada para penegak hukum, utamanya lembaga pengadilan untuk melakukan reformasi. Kalau butuh anggaran, kami berikan anggaran. Kalau butuh pengawasan yang lebih ketat, kami lakukan secara berkala," katanya.

Dia mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sedang giat membangun dan menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu mendapat dukungan dari para penegak hukum sehingga investor percaya dan mau menanam modal di Indonesia.

"Karena apa? Pemerintah ini sedang giat-giatnya membangun, menaikan kepercayaan publik. Kalau lembaga hukum yang bermasalah, itu enggak ada orang yang bisa percaya ekonomi kita, investasi kita," kata Jazilul.

Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini para hakim yang ditangkap oleh Kejagung memiliki gaji sebesar Rp25 juta perbulan. Dia mengingatkan bahwa masih banyak hakim yang belum sejahtera dan masih mau bersikap jujur dengan kesederhanaan yang ada.

“Untuk para hakim yang jujur atau mereka atau lembaga kehakiman yang sedang berbenah, ini berat untuk memulihkan kepercayaan publik," kata dia.