News Plus
News Plus merupakan program unggulan jurnalisme tirto.id. Program ini menyajikan ulasan peristiwa atau isu dengan liputan yang lebih mendalam dan dengan tambahan analisa dari para ahli atau data.
Menilik Kekuatan Atalia Praratya Rebut Kursi Wali Kota Bandung
Peluang Atalia, istri RK, menang menjadi wali kota dinilai tidak akan mudah. Alasannya, Kota Bandung masih menjadi basis suara PKS.
Indeks News Plus
PR Menumpuk Sektor Kesehatan di Akhir Masa Jabatan Jokowi
IDI menilai pelayanan kesehatan tidak hanya memerlukan alat-alat canggih, tetapi juga distribusi tenaga kesehatan yang merata di daerah-daerah.
Makan Siang Gratis Harus Segera Disusun agar Tak Jadi Omon-Omon
Program makan siang gratis harus benar-benar dirancang Prabowo-Gibran agar terhindar dari celah korupsi.
Merunut Kasus Bea Masuk Sepatu Rp31 Juta, Apakah Masuk Akal?
Radhika Altaf meluapkan kekecewaannya kepada Bea Cukai atas penetapan bea masuk yang harus dibayar saat membeli sepatu impor.
Buat Publik Geram, Galih Loss Akhirnya Dijerat UU ITE, Tepatkah?
Alih-alih dicokok UU iTE, menurut sejumlah pengamat hukum Galih Loss lebih baik dilaporkan ke platform media sosial agar kontennya diturunkan atau dihapus.
Jakarta yang Selalu Jadi Tumbal Kegagalan Pemerataan Pembangunan
Masyarakat desa masih menganggap Jakarta dan kota-kota besar lainnya sebagai pusat kemajuan.
PKS Usung Kader Sendiri, Kans Anies Maju Pilkada Jakarta Pupus?
Analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menilai jika Anies berlaga kembali di pemilihan kepala daerah Jakarta akan menurunkan citra.
Prabowo-Gibran Beri Sinyal Tak Rangkul Semua Partai, Rugi Dong!
Prabowo dinilai memberikan sinyal tidak akan merangkul semua partai dalam kabinetnya.
Nasdem Mendekat ke Prabowo-Gibran, Narasi Perubahan Cuma Gimik?
Menurut Kunto Adi Wibowo, Surya Paloh adalah salah satu alumni Partai Golkar yang kerap mampu memanfaatkan momentum demi meraih keuntungan.
Nasib Hak Angket DPR Bak Membentur Tembok usai Putusan MK
Sikap parpol-parpol yang mulai melempem untuk mengajukan hak angket di DPR disebabkan kentalnya pragmatisme politik di Indonesia.
Iuran Pariwisata Lebih Berpotensi Bebani Masyarakat & Langgar UU
Menurut ekonom, iuran pariwisata malah berpotensi merugikan dua pihak sekaligus, penumpang dan maskapai.