Menuju konten utama

Beban Suku Bunga Tinggi Ganjal Ambisi 5,4% Pertumbuhan Ekonomi

Kenaikan BI Rate berpotensi menahan konsumsi kelas menengah dan menghambat akselerasi ekonomi pada kuartal IV, di tengah momentum belanja Nataru.

Beban Suku Bunga Tinggi Ganjal Ambisi 5,4% Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyiapkan gawainya sebelum menyampaikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan November 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen memperpanjang tren pengetatan kebijakan moneter di tahun ini. Secara keseluruhan, bank sentral telah menaikkan suku bunga sebanyak empat kali dengan total kenaikan 125 basis poin: dari 4,75 persen pada April menjadi 6 persen pada November 2026. Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, keputusan tersebut diambil sebagai upaya memperkuat stabilisasi rupiah sekaligus langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027.

Tekanan terhadap kedua indikator yang disebut Destry—depresiasi rupiah dan inflasi—memang makin menguat menjelang akhir tahun. Rupiah telah menyentuh level Rp18.200 per dolar AS, sementara inflasi mencapai 3,23 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Oktober lalu, mendekati batas atas sasaran inflasi BI sebesar 3,5 persen.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai, keputusan BI untuk melanjutkan era suku bunga tinggi sangat dapat dipahami. Sebab, tekanan terhadap rupiah berpotensi masih akan berlanjut akibat ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, volatilitas harga minyak, serta kemungkinan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) mempertahankan kebijakan moneter ketat.

"Oleh karena itu, BI mungkin perlu mempertahankan selisih suku bunga yang menarik terhadap Fed Funds Rate (FFR) untuk mengimbangi premi risiko yang lebih tinggi, mempertahankan daya tarik aset domestik, dan menekan inflasi impor," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2026).

Namun, upaya menjaga stabilitas rupiah melalui suku bunga tinggi juga memiliki konsekuensi terhadap perekonomian domestik. Biaya pinjaman yang semakin mahal berpotensi menahan konsumsi masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini mengandalkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier: mulai dari membeli rumah, kendaraan, hingga membiayai aktivitas rekreasi dan liburan.

Di tengah dilema tersebut, Josua berpandangan bahwa risiko stabilitas makroekonomi dan keuangan akan jadi prioritas bagi BI dalam menyesuaikan kebijakan suku bunga ke depan. Pasalnya, kenaikan harga minyak dan kian mahalnya dolar dapat merembet pada pembengkakan subsidi energi hingga beban pembayaran utang yang bermuara pada melebarnya defisit fiskal.

"Permintaan impor yang kuat di tengah kebijakan pro-pertumbuhan pemerintah dan fragmentasi perdagangan yang berkepanjangan—yang berpotensi melemahkan kinerja ekspor—dapat memperburuk neraca perdagangan, sehingga memperlebar defisit transaksi berjalan (CAD), dan semakin menekan nilai tukar Rupiah," tuturnya.

Ia bahkan memproyeksikan BI masih akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 6,5 persen pada akhir 2027, dengan perkiraan Fed Funds Rate (FFR) masih akan naik 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Apalagi, tekanan pasar keuangan domestik juga diperberat oleh potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI menjadi kategori Standalone Market.

"Premi risiko yang tinggi dan tekanan mata uang yang terus-menerus dapat mendorong BI untuk memprioritaskan stabilitas nilai tukar daripada dukungan pertumbuhan jangka pendek," jelas Josua.

Header Permata Bank

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Rudy Basyir Ahmad (kiri) serta Chief Economist Permata Bank Josua Pardede (kanan) dalam kegiatan Permata Bank Public Expose 2026, Jakarta, Kamis (12/3/2026). tirto.id/Dok: Merlina Arayanti

Ganjalan di Akhir Tahun

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, pemerintah perlu putar otak untuk menyiasati agar kebijakan suku bunga tinggi BI tak menahan momentum konsumsi rumah tangga di akhir tahun. Sebab, meski dampaknya tak akan langsung terasa karena transmisi kebijakan moneter, kelompok kelas menengah yang mengandalkan kredit untuk membeli rumah, kendaraan, dan barang tahan lama berpotensi menjadi kelompok yang paling terdampak.

"Ketika bunga meningkat, kelompok ini cenderung menunda pembelian. Sebaliknya, kebutuhan pokok dan belanja musiman Natal dan Tahun Baru lebih banyak dibiayai dari pendapatan serta tabungan sehingga relatif tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga," sebut dia.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi mulai kehilangan momentum. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhannya turun dari 5,52 persen pada kuartal I menjadi 5,04 persen pada kuartal III 2026.

Terlebih, perlambatan ini terjadi ketika pemerintah masih mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen sepanjang 2026 sebagaimana ditetapkan dalam APBN. Hingga kuartal III, ekonomi Indonesia secara kumulatif tumbuh 5,45 persen. Dengan capaian tersebut, ekonomi pada kuartal IV diperkirakan perlu tumbuh sekitar 5,2 persen secara tahunan agar target pemerintah tercapai.

Padahal, kuartal IV biasanya menjadi momentum peningkatan belanja masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Aktivitas perjalanan, pariwisata, hingga konsumsi makanan dan minuman diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi.

"Namun, karena kegiatan tersebut terjadi setiap tahun, tambahan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tahunan tidak terlalu besar. Konsumsi kuartal IV kemungkinan tetap tumbuh, tetapi sulit berakselerasi," ucapnya.

Menurut Yusuf, pemerintah masih memiliki ruang belanja yang perlu dioptimalkan hingga akhir tahun. Anggaran sisa belanja sekitar Rp945,2 triliun hingga akhir 2026, menurut dia, perlu diprioritaskan untuk bantuan sosial, program padat karya tunai, serta pelunasan tagihan kepada pemasok, terutama UMKM.

Penyaluran belanja tersebut dinilai dapat memberikan dampak lebih cepat terhadap konsumsi rumah tangga dan arus kas usaha dibandingkan proyek baru yang dipaksakan pada akhir tahun.

Selain itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan energi selama periode Nataru. Yusuf mengingatkan, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau sudah mencapai 4,82 persen. Kelancaran distribusi, operasi pasar yang tepat sasaran, serta stabilitas harga BBM bersubsidi dinilai lebih efektif untuk menjaga daya beli dibandingkan pemberian stimulus secara umum.

"Akses pembiayaan bagi kelompok rentan juga perlu dipertahankan melalui KUR dan pembiayaan perumahan rakyat agar UMKM serta pembeli rumah pertama tidak menanggung seluruh dampak kenaikan bunga," sebutnya.

"Pada saat yang sama, insentif likuiditas makroprudensial yang telah mencapai Rp466,2 triliun perlu dipastikan benar-benar mengalir ke sektor produktif, UMKM, dan rumah tangga, bukan terkonsentrasi pada korporasi besar," lanjut Yusuf.

Di luar intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli, kemampuan perbankan menahan kenaikan biaya kredit juga menjadi faktor penting. Sebab, kenaikan suku bunga acuan berpotensi memengaruhi biaya dana perbankan dan pada akhirnya diteruskan ke bunga pinjaman nasabah. Namun, besarnya penyesuaian bunga kredit masing-masing bank bergantung pada kondisi likuiditas dan struktur pendanaan mereka.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn menyatakan, penentuan suku bunga kredit mempertimbangkan perkembangan suku bunga acuan, kondisi makroekonomi, risiko, serta likuiditas perbankan dan pasar.

"Seiring dengan itu, BCA senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat," ucapnya dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menuturkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat dioptimalkan. Di sisi lain, pemerintah juga telah memetakan berbagai faktor yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi.

Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan ditingkatkan untuk memastikan berbagai faktor tersebut dapat dikelola sehingga tidak mengganggu kinerja perekonomian pada penghujung tahun.

Meski begitu, dia tidak merinci sektor-sektor yang akan menjadi andalan pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi maupun langkah konkret yang akan ditempuh untuk mengantisipasi dampak kenaikan suku bunga. "Kita sudah mengidentifikasi beberapa sumber pertumbuhan. Kita juga sudah mengidentifikasi beberapa sumber yang bisa meningkatkan inflasi," katanya di kantor Kemenko Perekonomian.

Baca juga artikel terkait BANK INDONESIA atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - News Plus
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana