tirto.id - Setelah beberapa tahun menikah, Caca, seorang pekerja di Jakarta Selatan, belum memantapkan keputusan untuk memiliki anak bersama suaminya. Kondisi finansial, kesiapan mental, hingga persiapan jangka panjang menjadi sejumlah pertimbangan yang membuat pasangan ini belum memutuskan untuk membangun keluarga dengan kehadiran anak.
Bahkan, menurut Caca, pembicaraan mengenai rencana memiliki anak belum menjadi bagian dari diskusi mereka sebagai pasangan.
"Belum kepikiran dan belum mempertimbangkan. Ada beberapa faktor sih. Pertama banget, kalau buat kami, kondisi finansial. Kedua kesiapan mental, dan ketiga persiapan yang matang. Belum ada dari tiga faktor itu yang bisa kami ceklis so far," kata Caca saat dihubungi Tirto, Minggu (15/11/2026).
Sebagai warga Jakarta, tingginya biaya hidup turut memengaruhi pertimbangannya. Harga rumah, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari menjadi pengeluaran yang harus diperhitungkan sebelum memutuskan memiliki anak.
Dengan kondisi pekerjaan dan pendapatan saat ini, Caca mengakui biaya hidup di ibu kota menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan pasangan muda untuk memiliki anak atau menundanya.
"Kalau kami merasa belum stabil secara finansial dan mental, jadi belum mempertimbangkan, apalagi melihat situasi dunia dan negara saat ini. Banyak hal-hal yang menurut kami juga, kami belum merasa selesai dengan diri kami," ujar Caca.
Pengalaman serupa dialami Bintang, warga Jakarta Selatan yang telah tiga tahun menikah. Ia juga memutuskan menunda memiliki anak dalam waktu dekat. Bintang menegaskan, keputusannya bukan karena mengikuti paham childfree. Ia tetap ingin memiliki anak, tetapi merasa belum siap secara mental maupun finansial.“Belum punya anak bukan karena childfree, tapi lebih ke menunda dulu sih. Secara pribadi ya aku pengen untuk punya anak, cuma untuk saat ini masih belum dulu deh. Nunggu siap secara finansial dan mental,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Senin (16/11/2026).
Sejak awal pernikahan, Bintang dan suaminya telah menyusun sejumlah persiapan, termasuk memenuhi kebutuhan dasar berupa rumah dan kendaraan pribadi. Ia bahkan mempertimbangkan pindah ke wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, atau Tangerang jika kelak memiliki anak. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan harga hunian dan biaya pendidikan.
“Saat ini aku KTP Jakarta karena ikut orang tua dari kecil emang di sini. Tapi sekarang ngontrak sama suami di daerah Cipete. Ada kepikiran kalau punya anak mau beli rumah di daerah Bogor atau Tangsel aja, sekalian nyari-nyari sekolah yang murah di sana,” ujarnya.
Pilihan meninggalkan Jakarta demi mendapatkan tempat tinggal yang lebih terjangkau juga dilakukan Cika. Perempuan yang sebelumnya tinggal di Radio Dalam, Jakarta Selatan, itu pindah ke Serpong, Tangerang Selatan, pada 2023 setelah memiliki anak. Selain mengikuti lokasi pekerjaan suaminya dan mendekatkan diri dengan mertua, biaya hidup Jakarta yang semakin tinggi turut menjadi pertimbangan.
Saat pindah, Cika memiliki dua anak. Kini, jumlah anaknya bertambah menjadi empat orang. Menurutnya, biaya hidup Jakarta dan Tangerang Selatan sebenarnya tidak terpaut terlalu jauh. Namun, ia merasa lebih leluasa membesarkan anak-anaknya di Tangerang Selatan karena sejumlah kebutuhan, termasuk pendidikan sekolah swasta, dinilainya lebih terjangkau.
"Sekarang empat, dulu pertama tinggal di sini baru dua," kata Cika saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026).
Angka Kelahiran Jakarta Terendah di Indonesia
Pengalaman Caca, Bintang, dan Cika menggambarkan sebagian persoalan yang dihadapi keluarga muda di Jakarta. Ada pasangan yang menunda memiliki anak karena belum siap secara finansial dan mental. Ada pula keluarga yang memilih pindah ke wilayah penyangga setelah memiliki anak untuk memperoleh hunian dan biaya hidup yang lebih terjangkau.
Fenomena tersebut berlangsung di tengah angka kelahiran Jakarta yang tergolong rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Total Fertility Rate (TFR) atau angka fertilitas total DKI Jakarta sebesar 1,79 berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. Angka tersebut berarti rata-rata perempuan di Jakarta melahirkan 1,79 anak selama masa reproduksinya, yakni usia 15-49 tahun. Angka ini merupakan yang terendah di antara 38 provinsi di Indonesia.
Angka tersebut juga berada di bawah rata-rata nasional sebesar 2,13 dan ambang tingkat penggantian penduduk (replacement level fertility) sebesar 2,1, yakni tingkat fertilitas yang dibutuhkan agar satu generasi dapat menggantikan generasi sebelumnya.
Jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan, Jakarta Pusat bahkan mencatat TFR sebesar 1,59 atau terendah secara nasional, lebih rendah dibandingkan Kota Yogyakarta (1,67), Surabaya (1,70), dan Jakarta Selatan (1,71). Jakarta Timur dan Jakarta Barat juga masuk dalam daftar sepuluh kota dengan angka kelahiran terendah di Indonesia. Dengan demikian, empat dari sepuluh wilayah kota dengan TFR terendah berada di Jakarta.
Indikator lain juga memperlihatkan kecenderungan serupa. Angka Crude Birth Rate (CBR) atau angka kelahiran kasar Jakarta tercatat sebesar 13,94 kelahiran per 1.000 penduduk. Terendah di antara provinsi lain di Indonesia.
Sementara itu, berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 yang dipublikasikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Age-Specific Fertility Rate (ASFR) kelompok usia 15–19 tahun di DKI Jakarta mencapai 7,8 kelahiran per 1.000 perempuan. Angka tersebut juga merupakan yang terendah dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia.
Ketika Kota-Kota Besar Semakin Sepi Anak
Rendahnya sejumlah indikator fertilitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai faktor yang mendorong penurunan angka kelahiran di Jakarta, sekaligus dampaknya terhadap kondisi demografi dan kebijakan publik. Jika dikaji lebih dalam, penurunan angka kelahiran sebenarnya bukan fenomena yang hanya terjadi di Jakarta. Sejumlah negara juga mengalami penurunan fertilitas seiring perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan pola kehidupan masyarakat perkotaan.
Laporan World Fertility 2024 yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat TFR dunia turun dari 4,8 pada 1970 menjadi 2,2 pada 2024. Angka tersebut diproyeksikan terus menurun hingga 1,8 pada 2100. Salah satu kasus paling ekstrem terjadi di Korea Selatan. Negara tersebut mencatat TFR sebesar 0,72 pada 2023, kemudian meningkat menjadi 0,75 pada 2024 dan 0,80 pada 2025 atau terendah di dunia.
Laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebut penurunan fertilitas di Korea Selatan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kekhawatiran terhadap keamanan pekerjaan, keterjangkauan hunian, keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, hingga perubahan norma sosial serta pandangan generasi muda mengenai gender dan pengasuhan anak.
Di kawasan Asia, fenomena serupa juga terlihat di sejumlah negara. Tinjauan yang diterbitkan Bulletin of the World Health Organization pada 2024 mencatat TFR wilayah perkotaan Thailand sekitar 1,1 dan India 1,6. Angka fertilitas perkotaan India bahkan lebih rendah dibandingkan angka nasionalnya yang mencapai 2,1.
Pola serupa juga terjadi secara nasional di Indonesiadalambeberapadekadeterakhir.TFRtercatatsebesar5,61pada1971,kemudianturunmenjadi2,18pada2020dankembalimenyusutmenjadi2,13pada2025.Secarakeseluruhan,angkatersebutmenunjukkanpenurunansekitar62persendibandingkan1971.
Dengan demikian, rendahnya angka kelahiran Jakarta dapat dibaca sebagai bagian dari pola yang juga terjadi di kota-kota besar Asia. Namun, posisi Jakarta cukup menonjol karena TFR-nya telah mencapai 1,75 pada 2025, ketika angka nasional masih berada di 2,13.
Jakarta Menjadi Kota untuk Bekerja, Bodetabek untuk Berkeluarga?
Peneliti Senior Pusat Riset Kependudukan BRIN, Rusli Cahyadi, mengatakan rendahnya TFR Jakarta perlu dibaca bersama kondisi demografi wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Menurutnya, Jakarta semakin menjadi tempat bagi penduduk pada tahap kehidupan bekerja dan melajang. Namun, ketika memasuki fase menikah dan memiliki anak, sebagian penduduk justru memilih pindah ke wilayah penyangga untuk memperoleh hunian yang lebih terjangkau.
“Jadi rendahnya TFR Jakarta mesti dibaca bersamaan dengan kondisi agregat Jabodetabek,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Senin (16/11/2026).
Pola perpindahan tersebut tercermin dalam data kependudukan Jakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta mencatat jumlah warga yang pindah ke luar wilayah mencapai 22.617 jiwa, hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah pendatang baru pada periode 25 Maret - 30 April 2026.
Data lainnya menyebut sepanjang 2024 terdapat 321.782 warga yang pindah keluar Jakarta serta 105.061 perpindahan antarwilayah di dalam DKI Jakarta.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menilai fenomena tersebut mencerminkan proses deurbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari pusat kota menuju wilayah penyangga. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan Jakarta kehilangan daya tarik, melainkan berkaitan dengan perubahan pola hunian dan aktivitas ekonomi.
Meningkatnya biaya hidup di Jakarta membuat sebagian warga memilih tinggal di kawasan penyangga, terutama seiring berkembangnya pusat-pusat industri dan kegiatan ekonomi baru di luar ibu kota.
Denny menyebut 71,57 persen warga yang pindah merupakan penduduk usia produktif, sementara 64,53 persen di antaranya diasumsikan berpenghasilan rendah. Alasan perumahan menjadi faktor perpindahan terbesar dengan persentase 33,92 persen.
Selain migrasi, Rusli dari BRIN menilai penurunan TFR Jakarta juga dipengaruhi meningkatnya usia perkawinan dan usia pertama kali memiliki anak. Di kota-kota besar, ukuran kesiapan menikah mengalami pergeseran. Jika sebelumnya lebih banyak ditentukan oleh kesiapan biologis dan adat, kini kesiapan ekonomi atau kemapanan finansial semakin menjadi pertimbangan utama.
"Secara kultural, migran baru di jakarta umumnya jauh dari keluarga besar. Perawatan anak semakin menjadi tanggung jawab individual (keluarga batih). Waktu tempuh commuting, hunian sempit, hingga beban ganda perempuan membuat anak tambahan sangat mahal dari segi biaya maupun waktu," ujarnya.
Rusli menilai pengaruh pilihan childfree terhadap penurunan TFR Jakarta belum terlalu besar. Jumlah masyarakat yang secara sadar memutuskan tidak memiliki anak dinilainya masih relatif kecil. Karena itu, wacana childfree lebih tepat dipahami sebagai gejala sekaligus pembenaran atas persoalan struktural yang dihadapi masyarakat perkotaan.
“Wacana childfree lebih berfungsi sebagai bahasa moral bagi keputusan yang sudah terbentuk oleh kondisi-kondisi material yang saya sebutkan di atas,” ujarnya.
Biaya Hidup dan Hunian Menjadi Pertimbangan Keluarga Muda
Tim Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhila Maulida, menilai pertimbangan ekonomi semakin memengaruhi keputusan generasi muda untuk menikah dan memiliki anak.
Menurutnya, generasi Z cenderung lebih rasional dalam menghitung kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mempertimbangkan apakah penghasilan yang dimiliki cukup untuk membiayai rumah tangga sekaligus kebutuhan anak dalam jangka panjang.
“Jadi mereka akan memikirkan bahwa ketika berumah tangga terus kemudian itu mempunyai anak, mereka akan mengalkulasikannya secara jangka panjang. Berapa biaya yang akan ditanggung. Sedangkan untuk memiliki satu anak aja itu kita memperhitungkan adalah 20 tahun ke depan, gitu kan,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).
Fadhila menjelaskan, tekanan ekonomi semakin terasa ketika pengeluaran masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, lebih besar dibandingkan pendapatannya. Meski Jakarta memiliki tingkat pendapatan relatif tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain, biaya hidup di ibu kota juga jauh lebih besar.
Kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan menjadi komponen yang harus diperhitungkan pasangan sebelum memiliki anak. Tingginya harga rumah dan biaya kredit pemilikan rumah (KPR), ditambah mahalnya pendidikan swasta, membuat perencanaan keluarga membutuhkan perhitungan lebih cermat.
Bagi kelompok menengah, keputusan memiliki anak bahkan dapat meningkatkan risiko penurunan kelas ekonomi. Kondisi kelas menengah yang semakin tertekan membuat pasangan harus mempertimbangkan secara matang setiap tambahan beban pengeluaran rumah tangga.
“Jadi sebenarnya yang saya lihat itu fenomenanya bukan semata orang tidak mau punya anak, tapi lebih tepatnya banyak pasangan merasa belum mampu memiliki anak dengan standar hidup yang mereka anggap layak,” kata Fadhila.
Menurutnya, persoalan hunian menjadi salah satu hambatan utama. Kepastian tempat tinggal merupakan prasyarat penting bagi pasangan yang ingin memiliki anak. Namun, keterjangkauan rumah di Jakarta semakin sulit dicapai.
Harga rumah tapak di Jakarta, misalnya, dapat mencapai 26 kali pendapatan tahunan rata-rata penduduknya. Padahal, ukuran keterjangkauan hunian yang umum digunakan berada di kisaran tiga kali pendapatan tahunan.
Gambaran tingginya harga hunian di Jabodetabek juga terlihat dalam laporan riset perusahaan teknologi properti 99 Group edisi Juni 2024 yang pernah ditelusuri Tirto. Dengan mengambil sampel rumah berukuran kurang dari 60 meter persegi, laporan tersebut menunjukkan median harga rumah di kawasan Jabodetabek berada pada kisaran Rp500 juta hingga Rp1,19 miliar.
Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi wilayah dengan median harga rumah tertinggi, masing-masing mencapai Rp1,52 miliar dan Rp1,19 miliar. Sementara itu, harga median rumah di kawasan penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp850 juta.
Tingginya harga rumah mendorong pasangan muda mencari hunian di wilayah pinggiran. Namun, keputusan tersebut juga membawa konsekuensi berupa waktu dan biaya perjalanan menuju tempat kerja yang lebih besar.
Di sisi lain, menyewa hunian berukuran sempit dinilai kurang ideal untuk membesarkan anak. Ketidakpastian tempat tinggal akhirnya membuat sebagian pasangan memilih menunda keputusan memiliki anak.“Akibatnya apa? Akibatnya pasangan muda terdorong untuk tinggal di pinggiran dengan waktu dan biaya commuter yang besar. Nah, menurut mereka menyewa hunian yang sempit itu tidak ideal untuk membesarkan anak. Jadi ketika kepastian tempat tinggal belum ada, keputusan memiliki anak hampir selalu ikut ditunda,” ujar Fadhila.
Persoalan tidak berhenti pada biaya hunian. Setelah anak lahir, keluarga juga harus menghadapi pengeluaran pengasuhan yang tidak sedikit. Fadhila menyebut biaya layanan daycare swasta di Jabodetabek umumnya berkisar Rp2 juta hingga Rp3,5 juta per bulan. Jumlah tersebut setara dengan 44-61 persen UMP untuk satu anak.
Tingginya biaya pengasuhan menciptakan apa yang dalam ilmu ekonomi disebut biaya peluang (opportunity cost), terutama bagi perempuan. Ketika biaya day care terlalu mahal, salah satu orang tua, yang umumnya ibu, berpotensi mengurangi jam kerja atau bahkan berhenti bekerja untuk mengasuh anak.
Beban keluarga juga semakin besar karena kenaikan biaya pendidikan. Fadhila menyebut inflasi pendidikan berada di kisaran 2-3 persen per tahun. Sementara itu, uang pangkal sekolah swasta dapat meningkat sekitar 10-15 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah pada umumnya.
“Sekarang itu trennya adalah orang tua itu menyekolahkan di sekolah swasta, itu juga menjadi beban karena uang pangkal sekolah swasta itu jauh lebih cepat kena inflasinya atau kenaikannya, itu sekitar 10 sampai 15 persen per tahun, melampaui dari kenaikan upah pada umumnya,” ujarnya.
Biaya kesehatan ibu dan anak juga menjadi pertimbangan, terutama karena tidak seluruh kebutuhan kesehatan ditanggung oleh skema pembiayaan yang tersedia. Menurut Fadhila, pertanyaan yang kini dihadapi sebagian keluarga kelas menengah bukan lagi sekadar apakah mereka ingin memiliki anak, melainkan apakah mereka mampu memberikan kualitas hidup dan pendidikan yang layak bagi anak tersebut.
Pemerintah Diminta Menghilangkan Hambatan Memiliki Anak
Dari sisi pemerintah, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sestama BKKBN), Budi Setiyono, mengatakan rendahnya TFR di wilayah seperti Jakarta perlu mendapat perhatian lebih besar. Dengan TFR sebesar 1,79, Jakarta telah berada di bawah tingkat penggantian penduduk sebesar 2,1.
Namun, perhatian pemerintah terhadap penurunan angka kelahiran bukan berarti mendorong masyarakat memiliki anak sebanyak-banyaknya. Pemerintah, menurut Budi, tetap harus menghormati keputusan setiap keluarga mengenai jumlah anak.
“Yang ingin kita pastikan adalah berapa pun jumlah anak, mau satu, dua, atau lima anak, atau bahkan tidak memiliki anak, semua harus diperhitungkan oleh masing-masing keluarga secara rasional berdasarkan pertimbangan terkait norma agama, kemampuan pemenuhan biaya hidup, pekerjaan, perumahan, kesehatan, dan pengasuhan,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, orientasi kebijakan pemerintah adalah desired fertility, yakni membantu masyarakat mewujudkan jumlah anak yang memang mereka inginkan. Program Keluarga Berencana (KB) tetap diperlukan, bukan sekadar untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran, melainkan memastikan keputusan reproduksi berlangsung secara sadar, sehat, bertanggung jawab, dan tanpa tekanan.“Prinsipnya, kita tidak boleh hanya mengendalikan kelahiran. Kita juga harus menghilangkan hambatan yang membuat keluarga tidak bisa mewujudkan keinginan mereka untuk memiliki anak,” katanya.
Budi mengakui, keluarga muda masih menghadapi tantangan berupa biaya tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pengasuhan. Menurutnya, ada tiga kesenjangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah: ketidakpastian ekonomi keluarga, terbatasnya dukungan sosial dan fasilitas pengasuhan yang masih membebankan tanggung jawab lebih besar kepada perempuan, serta kebijakan antarsektor yang belum terintegrasi.
"Urusan perumahan ada di sektor perumahan, penciptaan lapangan kerja ada di sektor ketenagakerjaan dan ekonomi, sementara pengasuhan dan pembangunan keluarga menjadi bagian dari mandat Kemendukbangga/BKKBN," tutur Budi.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN mengambil peran sebagai penghubung kebijakan lintas sektor melalui Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk jangka panjang dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) untuk jangka menengah.Budi menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya mengajak masyarakat membangun keluarga. Negara juga perlu memastikan tersedianya ekosistem yang memungkinkan keluarga membesarkan anak dengan layak.
"Kami ingin mengubah cara pandang kita: jangan sampai negara hanya meminta masyarakat untuk membangun keluarga, tetapi juga harus menciptakan ekosistem yang mendukung mereka untuk membesarkan anak," ucap Budi.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Alfitra Akbar
Masuk tirto.id


































