tirto.id - Wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan yang digagas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Komisi Yudisial (KY) memicu perdebatan mengenai batas kewenangan aparat keamanan dalam sistem peradilan.
Rencana tersebut diklaim sebagai upaya menjaga marwah hakim, mengantisipasi ancaman terhadap proses persidangan, sekaligus memperkuat independensi lembaga peradilan.
Gagasan itu disampaikan Ketua KY, Abdul Chair Ramadhan, usai bertemu dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026) lalu. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan rencana pembentukan polisi khusus yang akan ditempatkan di lingkungan pengadilan.
Abdul Chair mengatakan satuan tersebut akan mengedepankan pendekatan humanis dan progresif dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Pembentukannya juga disebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan proses hukum yang imparsial dan merdeka.
"Kita akan membentuk polisi khusus dengan humanis, tetapi juga progresif aktif untuk mendukung peradilan yang imparsial, merdeka dan tentu sesuai dengan cita-cita kita bersama mewujudkan supremasi hukum," kata Abdul Chair di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.
Ia menyebut rencana pembentukan polisi khusus tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait. KY memastikan gagasan itu akan ditindaklanjuti setelah kesepakatan dengan Polri rampung.
"Terkait dengan polisi khusus di pengadilan akan kami berdayakan, akan kami kembangkan, tindak lanjuti dengan pihak terkait," ujarnya.
Selain pembentukan satuan polisi khusus, KY juga berencana memperkuat fungsi investigasi melalui penyusunan naskah akademik. Dokumen tersebut nantinya menjadi landasan untuk merumuskan model penguatan investigasi KY dengan dukungan Polri.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan, pengamanan di sektor peradilan diperlukan untuk menjaga marwah hakim sekaligus mengantisipasi ancaman yang berpotensi mengganggu proses persidangan. Ia menyebut Polri akan memperkuat kerja sama dengan KY melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).
"Polri akan terus berkomitmen untuk melakukan pengamanan, khususnya di Komisi Yu disial dan juga nantinya kami akan memperkuat dengan sebuah MoU dan PKS sehingga bagaimana pengadilan bisa betul-betul terjaga dan marwah hakim tentunya harus kita amankan dan kita jaga juga," kata Suyudi.
Menurutnya, ancaman terhadap proses peradilan masih kerap terjadi. Karena itu, pengamanan perlu dilakukan secara lebih serius agar gangguan terhadap kegiatan persidangan dapat diantisipasi.
Rencana tersebut mendapat respons positif dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), Kanjeng Pangeran Yanto. Ia menyebut gagasan pembentukan polisi pengadilan sebenarnya telah lama menjadi pembahasan di lingkungan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Yanto, konsep tersebut juga merujuk pada praktik peradilan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang mengenal keberadaan judge marshal atau polisi pengadilan. Satuan itu bertugas mendukung keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan proses peradilan.
"Ya untuk pengamanan toh, kalau sidang ribut, kalau eksekusi dan ramainya [pengunjung sidang]," kata Yanto saat dihubungi Tirto, Senin (16/11/2026).
Ia menilai keberadaan satuan khusus dapat membantu pengadilan yang selama ini mengandalkan bantuan pengamanan kepolisian ketika menghadapi persidangan dengan potensi gangguan keamanan.
Yanto mencontohkan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani berbagai perkara dengan perhatian publik tinggi dapat membutuhkan personel pengamanan khusus. Jumlah personel dan mekanisme penempatannya, menurut dia, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengadilan.

"Misalnya gini, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya. Itu kan tahu sendiri kan sidangnya seperti itu. Mungkinlah ada 10 polisi. Nah itu seleksinya dilakukan antara polisi dengan MA misalnya. Dan itu kan bisa diambil polisi aktif maupun pensiunan polisi yang masih kuat, gitu ya," terang Yanto.
Ia juga berpandangan bahwa pembinaan satuan tersebut seharusnya berada di bawah MA apabila kewenangannya telah diserahkan kepada lembaga peradilan. Dengan demikian, polisi pengadilan tidak semata-mata menjadi satuan yang berada di bawah kendali operasional kepolisian.
"Kalau sudah diserahkan ke Mahkamah Agung ya untuk membinanya kewenangan Mahkamah Agung. Namanya judge marshal kan polisinya pengadilan toh," kata Yanto.
Meski demikian, Yanto mengingatkan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap kajian. Ia menilai keberadaan judge marshal di negara lain dapat menjadi salah satu referensi dalam kajian untuk mempertimbangkan model pengamanan pengadilan di Indonesia.
Ancaman Independensi dan Potensi Tumpang Tindih Kewenangan
Berbeda dengan pandangan IKAHI, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, justru mengkritik keras rencana pembentukan polisi khusus pengadilan. Ia menilai gagasan tersebut tidak rasional dan berpotensi mencederai independensi kekuasaan kehakiman.
Fickar berpandangan, fungsi kepolisian pada dasarnya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, termasuk di lingkungan pengadilan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh meluas hingga memasuki ranah yudisial yang menjadi kewenangan hakim.
"Tidak dibutuhkan, karena melanggar kebebasan kekuasaan kehakiman dalam arti luas. Fungsi polisi itu justru menjaga keamanan dan ketertiban negara, termasuk keamanan ketertiban di pengadilan dalam artian fisik, tetapi ketika menyentuh ranah yuridis,” ujar Fickar saat dihubungi Tirto, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Fickar, pengamanan fisik dan pelaksanaan fungsi peradilan merupakan dua hal yang harus dibedakan. Polisi dapat menjaga ketertiban di lingkungan pengadilan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri proses persidangan maupun pelaksanaan tugas hakim.
Ia juga menilai pembentukan satuan khusus tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru karena dapat membatasi kebebasan hakim dalam menjalankan profesinya. Apalagi, KY sendiri memiliki mandat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, bukan mengintervensi kebebasan hakim dalam memutus perkara.
"Jadi ini usulan yang tidak rasional, mengada-ada, dan sangat mungkin hanya berorientasi pada proyek penganggaran saja. Usul ini harus ditolak," tegasnya.
Fickar menambahkan, pengawasan terhadap hakim seharusnya tidak berkembang menjadi pembatasan terhadap independensi mereka dalam menjalankan fungsi yudisial.
"Mengawasi itu perilaku fisik hakim, bukan kebebasan profesinya ketika menjalankan tugas sebagai hakim,” sebutnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id


































