tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kawasan laut di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang mulai berlaku sejak Februari 2026.
Merujuk pada peta lampiran Kepmen ESDM itu, seluruh area perairan di sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran berwarna krem. Dalam legenda peta, arsiran tersebut dikategorikan sebagai WUP.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengonfirmasi ketetapan yang diteken oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, tersebut.
Menurut Ari, penentuan wilayah pertambangan di Banten telah melalui tahap koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP [Wilayah Usaha Pertambangan], WPR [Wilayah Pertambangan Rakyat], dan Wilayah Pencadangan [WPN]," kata Ari dikutip Senin (16/11/2026).
Ari menjelaskan, penetapan zonasi tersebut merupakan hasil dari serangkaian rapat koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat meminta masukan dari pemerintah kabupaten dan kota guna menyelaraskan peta potensi tambang dengan rencana tata ruang di masing-masing daerah.
Izin Tambang Tetap Bergantung pada Tata Ruang Daerah
Kendati berstatus WUP, Ari menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak dapat serta-merta dilakukan di perairan Ujung Kulon.
Pemanfaatan kawasan tersebut tetap bergantung pada kesesuaian rencana tata ruang di tingkat pemerintah kabupaten/kota.
"Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR [Rencana Tata Ruang] dan PKKPR [Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang]-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang," ujar Ari.
Sejarah dan Status Perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon
Dikutip dari website resmi Taman Nasional Ujung Kulon yang membahas sejarah dan status kawasan. Kawasan Ujung Kulon pertama kali diperkenalkan oleh ahli botani asal Jerman, F. Junghuhn, pada 1846 saat melakukan ekspedisi pengumpulan tumbuhan tropis.
Kekayaan flora dan fauna di kawasan tersebut kemudian menarik perhatian para peneliti dan tercatat dalam sejumlah jurnal ilmiah. Namun, perkembangan Ujung Kulon sempat mengalami kehancuran akibat letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883.
Gelombang tsunami yang mencapai sekitar 15 meter menyapu permukiman, vegetasi, serta habitat satwa liar. Meski demikian, ekosistem Ujung Kulon mampu pulih secara alami dalam beberapa tahun setelah bencana, ditandai dengan tumbuh kembali vegetasi dan berkembangnya kehidupan satwa liar.
Upaya perlindungan kawasan Ujung Kulon dimulai pada 1921. Berdasarkan rekomendasi The Netherlands Indies Society for the Protection of Nature, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda sebagai kawasan suaka alam melalui SK Nomor 60 tanggal 16 November 1921.
Status perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 5 Mei 2014, yang menetapkan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon seluas 105.694,46 hektare di Kabupaten Pandeglang, Banten. Luasan tersebut terdiri atas 61.357,46 hektare wilayah daratan dan 44.337 hektare wilayah perairan.
============
Tangsel_Update adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.
Penulis: Tangsel_Update
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id

































