Masuk tirto.id
tirto.id - Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Erani Yustika, menyatakan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi bakal membantu proses percepatan izin usaha pertambangan, termasuk bauksit.
Menurut dia, sejumlah perusahaan memang terganjal saat hendak mengurus perizinan usaha masing-masing. Satgas Hilirisasi disebut juga bakal mengintervensi saat perusahaan terganjal persoalan lahan.
"Kalau satgas itu tugas utamanya sekarang kan mendesain untuk percepatan hilirisasi. Itu yang pertama itu," ucapnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
"Kalau ada kegiatan-kegiatan rencana-rencana investasi yang mengalami hambatan, maka satgas harus turun tangan untuk membantu mempercepat itu soal perizinan, soal lahan dan seterusnya," lanjut dia.
Akan tetapi, Erani menyampaikan, Satgas Hilirisasi tidak berwenang untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan smelter alumina baru.
"Nah, kalau yang isu tadi [smelter alumina], itu kan nanti pihak lain yang akan mengelola, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada karena kalau ruang lingkup satgas tidak sampai pada hal itu," tuturnya.
Ia menyatakan, Kementerian ESDM juga telah menyerahkan dokumen prastudi kelayakan (pre-feasibility study/pre-FS) terkait 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada BPI Danantara.
Adapun dua proyek terkait bauksit, yakni smelter aluminium di Kalimantan Barat dan Industri Chemical Grade Alumina (CGA) di Kendawangan, Kalimantan Barat.
"Kemarin kan pada tahun 2025, yang 18 proyek, kan ada juga di bagian hilirisasi yang bahan bakunya bauksit, kan sudah ada di samping yang nikel, terus batubara dan yang lain-lain, kan ada semua di situ," urai Erani.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Siti Fatimah
