Indeks Izin Usaha Pertambangan

Pernyataan Prabowo soal Jokowi memberikan izin usaha pertambangan bagi PBNU menuai polemik. Bagaimana duduk perkaranya?

Gus Yahya mengatakan pemberian lahan tambang kepada PBNU disampaikan Presiden Jokowi saat Muktamar NU di Lampung pada 2021.

"KPK berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat mengabulkan seluruh permohonan tim jaksa."

Vonis 10 tahun penjara kepada Mardani Maming bukti KPK tidak pernah melakukan kriminalisasi kepada yang bersangkutan.

Mardani dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp118.754.731.752. Apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita.

KPK menggeledah PT Batulicin Enam Sembilan terkait kasus Mardani Maming.

Ppenyidik mengonfirmasi terkait dengan perusahaan yang mengajukan persetujuan dan pengalihan IUP OP di Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut Boyamin, KPK perlu menyidik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pemberi suap Mardani Maming.

KPK menduga Mardani Maming membuat perusahaan fiktif untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

KPK berharap DPO lainnya ikut menyerahkan diri sebagaimana dilakukan Mardani Maming.

Alasan penolakan praperadilan salah satunya adalah karena Mardani Maming telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.

Dalam surat yang dikirimkan oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU, disebutkan Mardani Maming akan penuhi panggilan KPK pada 28 Juli 2022.

KPK meminta bantuan Bareskrim Polri untuk menangkap Mardani Maming.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Mardani Maming telah memasuki babak baru. Awalnya a berstatus sebagai saksi, namun kini telah menyandang tersangka.

Penjemputan paksa dilakukan KPK lantaran Mardani Maming dinilai tidak kooperatif akibat dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Bambang Widjojanto menyebut penetapan tersangka Mardani Maming punya dimensi khas dan khusus, bukan sekedar kasus hukum biasa. 

Denny Indrayana menyebut pemanggilan KPK terhadap Mardani Maming belum tentu diperlukan mengingat masih ada kemungkinan penetapan tersangka gugur.

Kemungkinan penjemputan paksa Mardani Maming akan dilakukan KPK bila yang bersangkutan kembali tidak hadir dalam panggilan kedua penyidik.

KPK menyebut telah mempunyai lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka.

KPK menyampikan bahwa perkara Mardani Maming yang tengah diusut KPK belum ditangani oleh penegak hukum lain.