Indeks Izin Usaha Pertambangan

Pencegahan juga dilakukan terhadap DDWT dan ROC. Namun peran ketiganya belum dapat dibeberkan karena proses penyidikan masih berjalan.

PBNU masih memiliki pekerjaan rumah atau PR terkait pengajuan izin usaha pertambangan (IUP). Apa itu?

Presiden Jokowi tidak ingin izin usaha pertambangan hanya dikuasai pengusaha besar dan asing.

Pemerintah prioritaskan organisasi-organisasi keagamaan yang dianggap telah membina dan memberdayakan masyarakat bisa mendapatkan WIUPK. 

Din Syamsudiin menilai ada motif dibalik pemberian izin kelola tambang yang terkesan untuk mengambil hati ormas keagamaan.

Gomar mengingatkan agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya, yakni membina umat.

Mu'ti mengeklaim hingga saat ini tidak ada pembicaraan dan tawaran mengenai hal itu untuk Muhammadiyah.

Jokowi teken PP Nomor 25 Tahun 2024. Dalam aturan baru ini, ormas keagamaan legal mengelola izin usaha pertambangan.

Pernyataan Prabowo soal Jokowi memberikan izin usaha pertambangan bagi PBNU menuai polemik. Bagaimana duduk perkaranya?

Gus Yahya mengatakan pemberian lahan tambang kepada PBNU disampaikan Presiden Jokowi saat Muktamar NU di Lampung pada 2021.

"KPK berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat mengabulkan seluruh permohonan tim jaksa."

Vonis 10 tahun penjara kepada Mardani Maming bukti KPK tidak pernah melakukan kriminalisasi kepada yang bersangkutan.

Mardani dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp118.754.731.752. Apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita.

KPK menggeledah PT Batulicin Enam Sembilan terkait kasus Mardani Maming.

Ppenyidik mengonfirmasi terkait dengan perusahaan yang mengajukan persetujuan dan pengalihan IUP OP di Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut Boyamin, KPK perlu menyidik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pemberi suap Mardani Maming.

KPK menduga Mardani Maming membuat perusahaan fiktif untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

KPK berharap DPO lainnya ikut menyerahkan diri sebagaimana dilakukan Mardani Maming.

Alasan penolakan praperadilan salah satunya adalah karena Mardani Maming telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.

Dalam surat yang dikirimkan oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU, disebutkan Mardani Maming akan penuhi panggilan KPK pada 28 Juli 2022.