tirto.id - Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto memberikan jawaban dengan nada tinggi ketika program dalam visi misi yang dia sampaikan dipertanyakan. Mulanya, Prabowo menjawab pertanyaan seorang perempuan soal program makan siang gratis yang akan dilakukan Menteri Pertahanan itu kelak andai terpilih. Peristiwa ini terjadi pada acara Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Sabtu (18/11/2023).
Sejurus kemudian, Prabowo menjawab pertanyaan dari seorang pria terkait apa yang ingin diberikannya untuk kesejahteraan pesantren. Pria berpeci hitam itu bertanya bentuk bantuan macam apa yang ingin diberikan Prabowo. Pria itu mengistilahkan bantuan tersebut dengan sebutan ‘pancing’ dan ‘ikan.’
“Jadi bapak kalau jadi, bapak mau kasih ‘ikan’ atau mau kasih ‘pancing’ pak? Kalau kasih ikan, kami enggak butuh. Itu menjadikan pesantren menjadi nakal, tapi kalau dikasih pancing insyaallah nanti yang disampaikan bapak akan berhasil,” kata penanya berpeci hitam itu.
Menariknya, Prabowo justru menjawab dengan memberikan contoh terkait apa yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo untuk PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Awalnya, Prabowo menyinggung soal dana abadi pesantren yang merupakan program pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menilai, ini salah satu ‘pancing’ yang diberikan pemerintah saat ini untuk pesantren.
Ia menegaskan, dirinya memang lebih suka memberikan ‘pancing’ sebagaimana pemerintah Jokowi saat ini. Lebih lanjut, Prabowo mencontohkan bentuk bantuan tersebut, yakni Jokowi yang berjanji memberikan PBNU izin usaha pertambangan (IUP) untuk dikelola.
“Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan, pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi,” ujar Prabowo yang disambut dengan tepuk tangan hadirin acara.
Pernyataan Prabowo tersebut sontak ramai diperbincangkan di media sosial (medsos). Sejumlah netizen mempertanyakan ihwal kebenaran perkataan tersebut. Di sisi lain, tidak sedikit yang mempertanyakan mengapa PBNU bisa menerima IUP dari Presiden Jokowi.
Jika menengok ke belakang, Presiden Jokowi memang sempat menawarkan kepada para santri muda dari Nahdlatul Ulama (NU) untuk membangun usaha. Mantan Wali Kota Solo ini melihat ada potensi kekuatan dari para santri muda NU karena banyak dari mereka yang sekolah di universitas besar dan universitas kelas dunia.
Hal ini Jokowi sampaikan ketika memberikan sambutan dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung, Rabu (22/12/2021). Ia menilai para santri jika dirajut dalam sebuah kekuatan, dapat menarik gerbong yang ada di bawah untuk bersama-sama dalam rangka meraih kesejahteraan.
“Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah, bisa PT atau kelompok usaha dan pemerintah, saya menyiapkan. Kalau siap, saya menyiapkan konsesi,” ungkap Jokowi saat itu.
Jokowi menambahkan, konsesi yang diberikan pun beragam. Ia mencontohkan konsesi tersebut bisa berupa pertanian atau usaha minerba seperti nikel, bauksit, atau batu bara. Namun, ia menekankan bahwa konsesi yang diberikan harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tapi, sekali lagi ini dalam kelompok usaha besar sehingga bisa menggeret, mengajak gerbong gerbong yang lainnya untuk ikut menikmati, ini merupakan sebuah kerja besar, tapi saya melihat potensi di Nahdlatul Ulama ini ada, tinggal merajutnya,” jelas Jokowi.
Waketum PKB Sebut Berpotensi Mencoreng PBNU
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, menyampaikan keheranannya atas ucapan yang dilontarkan Prabowo. Ia meminta Prabowo jangan sembarangan berbicara karena hal itu berkaitan dengan kredibilitas PBNU.
“Hemat saya, kok bisa Prabowo mengatakan izin yang dicabut kemudian langsung diberikan oleh presiden kepada PBNU. Bukankah ada mekanisme untuk pemberian sebuah izin? Jangan sembarang bicara karena itu merusak kredibilitas PBNU,” kata Jazilul dihubungi reporter Tirto, Rabu (22/11/2023).
Jazilul menambahkan, pernyataan Prabowo membuat seolah-olah PBNU dapat izin tanpa mekanisme yang sesuai peraturan. Supaya tidak jadi fitnah, kata dia, Prabowo harus menunjukan bukti bahwa PBNU dapat izin tambang.
“Tambang apa dan di mana tambangnya? Tolong Jangan asal bicara seolah-olah PBNU dapat jatah. Ini perlu diperjelas supaya nanti tidak jadi fitnah,” ungkap Jazilul.
Ia menyatakan, apa yang disampaikan Prabowo berpotensi memicu akar rumput NU berpikiran buruk. Hal ini dinilainya dapat mencoreng nama baik PBNU.
“Nanti dikira oleh struktur dan simpatisan NU di bawah, pimpinan mereka dapat sesuatu, tapi tidak transparan. Ini kan merusak organisasi,” tegas Jazilul.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyatakan isu pemberian lahan tambang kepada lembaganya sudah lama. Hal itu berawal dari pidato Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung pada 2021.
“Kan sudah lama. Itu kan isi pidato waktu pembukaan Muktamar NU di Lampung tahun 2021,” kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Gus Yahya menambahkan, IUP tersebut sedang dalam proses dan belum selesai. Menurut dia, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2024.
Pasalnya, menurut dia, rencana pemberian IUP tersebut terjadi jauh sebelum Prabowo menyampaikan hal tersebut.
“Waktu muktamar itu, Pak Presiden bilang ke saya akan menyiapkan konsesi untuk NU gitu dan langsung diproses. Hanya sekarang belum selesai,” jelas Gus Yahya.
Upaya Dongkrak Suara?
Peneliti politik senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menyatakan memang beberapa paslon capres-cawapres masih ada yang terjebak pada diskursus politik transaksional dan konkret semata. Hal ini, menurut dia, akan mengecilkan diskursus politik berbasis adu gagasan.
“Ini kan sedang menjelaskan soal solusi kesejahteraan. Tapi jawabannya cenderung hanya pada yang praktikal contohnya ya malah kayak istilah tadi, ‘ikan’ dan ‘pancingan,’ dan sebagainya,” kata Firman dihubungi Tirto, Rabu (22/11/2023).
Menurut Firman, pola pikir gagasan diperlukan agar masyarakat dapat berpikir lebih luas terkait solusi kesejahteraan di Indonesia. Ini menjadi salah satu pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana solusi itu jadi tanggung jawab bersama untuk kepentingan semua orang bukan segelintir elite.
“Sayangnya, ada kandidat yang terjebak hanya hal konkret gitu dan sifatnya transaksional,” ujar Firman.
Ia menilai sikap Prabowo memang dipengaruhi banyak oleh dua kali kekalahannya pada kontestasi pilpres sebelumnya. Namun, yang dipelajari Prabowo justru bagaimana menawarkan hal-hal konkret mencontoh rivalnya dahulu, Jokowi.
“Inilah mengikuti hasil berpolitik ala Jokowi sehingga munculah seperti proses ini,” tutur Firman.
Sementara itu, peneliti Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai jika ucapan tersebut adalah upaya Prabowo menarik simpati suara PBNU atau pemilih Jokowi sebelumnya, maka hal itu tidak akan berpengaruh banyak. Menurut Dedi, Jokowi sendiri sudah menunjukkan sikap mendukung Prabowo melalui pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
“Narasi semacam itu tidak perlu lagi didengungkan Prabowo,” ungkap Dedi dihubungi reporter Tirto, Rabu (22/11/2023).
Alih-alih mendongkrak suara, kata dia, ucapan itu bisa saja berpotensi mencemarkan nama baik PBNU. Ia juga tak melihat pemberian IUP kepada PBNU sebagai bentuk ‘pancing’ seperti yang diklaim Prabowo.
“Karena PBNU tidak akan mungkin bisa mengelola, PBNU akan menjual pada korporasi atau organisasi bisnis,” ujar Dedi.
Ia menambahkan, jika perkataan Prabowo memang benar, maka Presiden Jokowi harus menjelaskan kepada publik soal kabar ini. Sebab, hal ini jelas membuka mata publik bahwa itu tidak benar dari sisi tata kelola.
“Bagaimana mungkin negara memberikan konsesi tambang pada organisasi masyarakat, PBNU adalah ormas keagamaan, ia bukan entitas bisnis apalagi organisasi pengelola sumber daya,” tegas Dedi.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
