Mochammad Fajar Nur
Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.
Indeks Tulisan
Ancaman Bencana Ekologis Berulang di Balik Ambisi Lumbung Pangan
Ketahanan pangan tidak bisa dicapai dengan membabat masa depan, tapi dengan memperbaiki cara mengelola lahan berkelanjutan.
Menanti Hasto Kristiyanto Bernyanyi, Taji KPK Kembali Diuji
Hasto didorong agar membongkar kasus-kasus yang ia klaim memiliki barang buktinya agar tak hanya gertak sambal.
Agar Mimpi Swasembada Pangan Prabowo Tak Terpuruk
Program cetak sawah di era Prabowo janganlah mengulang kesalahan yang sama: menimbulkan konflik agraria, gagal panen, hingga merusak lingkungan.
Mimpi Mobil Nasional: Angan Panjang Perlu Rencana Matang
Presiden Prabowo seharusnya belajar dari pengalaman kegagalan proyek-proyek mobnas terdahulu.
Agar Cek Kesehatan Gratis Tak Cuma Sebatas Tepati Janji Kampanye
Cek kesehatan gratis akan menguap begitu saja jika program ini dilaksanakan hanya sekadar untuk memenuhi janji kampanye.
Praperadilan Hasto Jangan Buat KPK Goyah Usut Kasus Harun Masiku
Jika Hasto berhasil lolos lewat praperadilan, upaya KPK menguak mastermind kasus Harun Masiku bakal semakin sulit.
Layanan Kesehatan Jangan Sampai Merosot karena Anggaran Disunat
Presiden Prabowo diharap tak sekadar menjadikan sektor kesehatan—dan pendidikan—sebatas program pendukung.
DPR Lampaui Kewenangan Jika Tatib Berujung Kuasa Copot Pejabat
Ada logika kesimpulan yang meloncat dari kepala anggota DPR saat merasa bisa mencopot pejabat dengan evaluasi berkala.
Senjakala Petani: Lahan Tergilas, Dukungan Pemerintah Tak Jelas
Tantangan sektor pertanian Indonesia: regenerasi petani menurun, lahan menyusut, dan dukungan pemerintah belum optimal. Bagaimana masa depan pangan kita?
Kelalaian Sekolah Finalisasi PDSS Bentuk Pelanggaran Hak Anak
Kesemrawutan proses pendaftaran SNBP 2025 ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas institusi pendidikan terhadap masa depan peserta didik.
Instruksi Kapolri soal Akun Medsos Tak Benahi Akar Masalah Aduan
Pembuatan akun medsos baru polisi dinilai hanya gimik dan semakin membuat alur aduan masyarakat berbasis viral.
Komitmen Pemerintah Lemah, Nasib Tukin Dosen ASN Kocar-kacir
Tukin adalah hak seluruh dosen ASN yang sedari awal memang harus diberikan oleh pemerintah.
Jangan Hanya Ganti Nama, SPMB Harus Adil & Tutup Praktik Culas
Selain ganti istilah, pemerintah harus serius memperbaiki teknis, prosedur, dan sistem penerimaan siswa secara holistik.
Copot Pegawai Tak Cukup, Seret Otak Pemagaran Laut ke Meja Hijau
Pemerintah tak boleh puas hanya dengan menjatuhkan sanksi etik kepada para pejabat di level daerah kasus pagar laut. Sikat sampai dalangnya!
Menanti Ketegasan Pemerintah Melindungi Hak PMI di Perantauan
Indonesia perlu pembenahan sistem penempatan migran yang menjamin perlindungan pekerja dan tidak berbelit, demi mencegah munculnya pekerja ilegal.
Diversifikasi Pangan Menu MBG Harus Lebih dari Sekadar Serangga
Variasi menu kearifan lokal amat memungkinkan dimasukkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagaimana caranya?
Stop Stigmatisasi, Pencegahan Bunuh Diri Sudah Saatnya Diperkuat
Negara berperan kunci dalam pencegahan bunuh diri, sebab punya kendali kebijakan, pendanaan, dan pengembangan layanan.
KPK Harus Berani Usut Korupsi Proyek DJKA sampai Aktor Utamanya
KPK mesti usut setiap aktor yang disebut di persidangan kasus korupsi proyek DJKA, jangan berhenti pada pelaku lapangan.
Rencana Amnesti KKB Papua Harus Berlanjut pada Dialog Humanis
Menyetop penerjunan pasukan TNI dan Polri di Papua adalah hal pertama yang perlu dilakukan untuk memulai dialog damai.
Jejak Pelanggaran Hukum Pagar Laut Tangerang Jangan Diabaikan
Penegak hukum setali tiga uang, tampak lesu dalam menindak perkara pembangunan pagar laut di Tangerang. Apa yang harusnya dilakukan?