Mochammad Fajar Nur
Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.
Indeks Tulisan
Menanti Pembuktian Pidato Prabowo soal Pemberantasan Korupsi
Pidato perdana Prabowo sebagai presiden tampak berapi-api. Dia menyinggung soal pemberantasan korupsi. Akankah praktiknya segarang saat dia pidato?
Percepatan Pengentasan Stunting, Jakarta Menuju Kota Global
Tim TPPS terus berupaya mencegah serta mempercepat penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif.
Keberanian Kortas Tipikor Sikat Korupsi di Penegak Hukum Dinanti
Kortas Tipikor Polri diharapkan bisa melakukan gebrakan memberantas korupsi di tubuh internal kepolisian.
Daftar 56 Nama Wakil Menteri yang Diumumkan Presiden Prabowo
Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama wakil menteri pada Minggu (20/10/2024) malam. Siapa saja?
Pulang ke Solo, Berbagai Kalangan Relawan Siap Sambut Jokowi
Relawan siap menyambut Jokowi di sekitar kediamannya sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih terhadap kepemimpinan Jokowi selama dua periode.
Pidato Perdana Prabowo: Swasembada Pangan dalam Waktu Dekat
Prabowo Subianto, menekankan target mengejar swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Ganjar dan Mahfud Tidak Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran
Ganjar Pranowo serta Mahfud MD terpantau tidak hadir dalam agenda pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ratusan Warga Padati Bundaran HI Lepas Jokowi & Sambut Prabowo
Ratusan warga memadati area sekitar Bundara HI dengan dua panggung pesta rakyat yang diisi hiburan berupa pertunjukan musik.
Anies hingga Amien Rais Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran
Anies Baswedan hadir seorang diri menyaksikan pelantikan Prabowo-Gibran di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
PDIP Buka Peluang Pertemuan Prabowo & Megawati usai Pelantikan
Menurut Hasto, batalnya rencana pertemuan Megawati & Prabowo sebelum pelantikan karena melihat kesibukan Prabowo belakangan ini.
Meluruskan Salah Kaprah Pelantikan Presiden & Wapres oleh MPR
Usai amandemen UUD 1945, sebetulnya kurang tepat bila menyebut MPR melantik presiden-wakil presiden. Bagaimana semestinya?
Doktor Instan ala Bahlil Tuai Kritik & Diragukan Kualitasnya
Sulit diterima akal sehat bahwa Bahlil Lahadalia dengan segala kesibukannya mampu membereskan studi doktoral kurang dari dua tahun.
Pergantian Kepala BIN Jangan Cuma Menguntungkan Penguasa Saja
Jangan sampai Prabowo Subianto menjadikan BIN sebagai alat politik pribadi dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Menyoal Rekam Jejak Sosok Calon Kabinet Prabowo yang Bermasalah
Sosok-sosok yang tak mencerminkan rekam jejak etika baik semestinya jangan sampai menjadi anggota kabinet.
Mudarat Gerak Lambat Bentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi
Waktu dua tahun seharusnya sudah sangat cukup untuk persiapan akselerasi pembentukan kelembagaan perlindungan data pribadi.
PKB vs PBNU: Prabowo Jadi Wasit atau Penonton di Ring Kabinet?
Analis politik melihat Prabowo belum tentu punya kepentingan mendamaikan PKB dan PBNU meskipun dia mampu.
Basa-basi Nasdem Tak Mau Masuk Kabinet Prabowo, Berani Oposisi?
Daripada malu-malu kucing masuk kabinet, Nasdem sebaiknya berani memilih di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
Darurat Penahanan Ijazah di DIY, Tanggung Jawab Pemda Diuji
Sekolah yang melakukan penahanan ijazah sudah menghalangi hak asasi seseorang.
Dominasi Pebisnis di Kursi Senayan Rawan Konflik Kepentingan
Dominasi pebisnis di DPR adalah fenomena elite predatory. Hukum semakin mendekat kepada mereka yang punya kepentingan politik dan ekonomi secara dominan.
Syarat Prabowo agar Parpol Tak Curi Duit APBN Jangan Cuma Kecap
Ucapan Prabowo harus menjadi komitmen ke depan dalam memberantas korupsi sektor politik di pemerintahan. Mungkinkah?