Mochammad Fajar Nur
Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.
Indeks Tulisan
Mendesak Penghapusan Kultur Kekerasan di Tubuh Polri
Komisioner Kompolnas, Poengky Indrarti, menilai reformasi kultural di tubuh Polri memang masih membutuhkan waktu, ketimbang reformasi struktural.
Upaya Jakarta Jadi Kota Global Melalui Penataan SJUT dan Trotoar
Pemprov DKI Jakarta diharapkan terus menjamin keselamatan warga lewat trotoar yang aman, nyaman, dan bebas dari kabel yang menjuntai.
Kusut Data KIP Kuliah Imbas PDNS Kena Retas Merugikan Mahasiswa
Peretasan PDN Sementara yang sampai mengganggu proses KIP Kuliah sudah merugikan banyak masyarakat.
Jemput Bola Disdukcapil, Akses Mudah bagi Disabilitas di Jakarta
Program jemput bola perekaman kependudukan sangat penting bagi warga penyandang disabilitas.
Satgas Tidak Boleh "Masuk Angin" Berantas Bandar Judi Online
Kerja satgas akan menjadi penilaian publik, seberapa jauh komitmen pemerintah untuk konsisten dalam memberantas judi online.
Bea Cukai Batam Tindak 233 Penyelundupan Senilai Rp11,53 Miliar
Kerugian negara yang tercatat selama periode penindakan tersebut diestimasi mencapai Rp1,6 miliar.
Pemerintah Genjot Dua Kawasan Berfasilitas di Batam
Menurut Nirwala Dwi Heryanto, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai turut memberikan insentif fiskal & prosedural untuk dua kawasan berfasilitas tersebut.
Kecurangan Berulang di PPDB Zonasi Wajib Jadi Bahan Evaluasi
Pemerintah dinilai masih lambat untuk mengatasi laporan terkait adanya kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Cegah Impunitas Polisi dalam Kematian Tragis Anak di Padang
Polda Sumbar diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam menangkap para anak-anak dan remaja yang dituding hendak tawuran.
Jakarta International Marathon 2024 Disambut Antusias Warga
Trek lari yang dimulai dari kawasan Monumen Nasional hingga rampung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ditata begitu nyaman.
Pemerintah Jangan Anggap Remeh Gangguan pada Pusat Data Nasional
Gangguan sistem Pusat Data Nasional berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi yang dikelola pemerintah.
Kematian Akibat DBD Melonjak, Pemerintah & Warga Harus Waspada
Menurut Masdalina Pane, sejak tahun politik tak banyak pemangku kebijakan yang perhatian pada program kesehatan, ini berkontribusi pada keadaan saat ini.
Petani Menanti Aturan Kratom, Pemerintah Jangan Sekadar Wacana
Petani meminta pemerintah tegas menetapkan aturan kratom jangan menjadi pemberi harapan palsu (PHP).
Manuver PDIP Munculkan Nama Susi Pudjiastuti di Pilgub Jabar
PDIP mempertimbangkan usung Susi Pudjiastuti dalam Pilgub Jabar 2024. Bagaimana peluangnya?
Wacana Blokir Medsos X: Pemerintah Gagap Atasi Konten Pornografi
Kebijakan terbaru X Mei 2024 menyatakan bahwa platform itu memperbolehkan konten dewasa yang diproduksi secara suka sama suka atau konsensual.
Ide Gegabah Memberikan Bansos ke Keluarga Pelaku Judi Online
Gagasan kebijakan keluarga pelaku judi online mendapatkan bansos akan berdampak pada ketidakadilan bagi warga yang masuk DTKS.
Kesehatan Mental Ibu Pascapersalinan Rentan, Jangan Disepelekan
Kesehatan mental ibu di masa kehamilan dan pascapersalinan begitu rentan.
Kontrol Diri Kunci Jaga Kesehatan Tubuh saat Rayakan Iduladha
Masyarakat perlu bijak mengkonsumsi daging kurban Iduladha agar tidak menimbulkan masalah kesehatan.
Benahi Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN agar UKT Tak Mahal
Temuan KPK mengungkap anggaran pendidikan 20 persen dari APBN justru lebih banyak mengalir untuk perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL) dibanding PTN.
Demokrasi Kian Terancam Ketika Pemerintah Semakin Antikritik
Kritik merupakan bagian dari kontrol terhadap pemerintah, sehingga aspirasi wajib dijamin dan penyampai kritik dilindungi haknya, bukan malah dibungkam.