Indeks Izin Usaha Pertambangan

KPK meminta bantuan Bareskrim Polri untuk menangkap Mardani Maming.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Mardani Maming telah memasuki babak baru. Awalnya a berstatus sebagai saksi, namun kini telah menyandang tersangka.

Penjemputan paksa dilakukan KPK lantaran Mardani Maming dinilai tidak kooperatif akibat dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Bambang Widjojanto menyebut penetapan tersangka Mardani Maming punya dimensi khas dan khusus, bukan sekedar kasus hukum biasa. 

Denny Indrayana menyebut pemanggilan KPK terhadap Mardani Maming belum tentu diperlukan mengingat masih ada kemungkinan penetapan tersangka gugur.

Kemungkinan penjemputan paksa Mardani Maming akan dilakukan KPK bila yang bersangkutan kembali tidak hadir dalam panggilan kedua penyidik.

KPK menyebut telah mempunyai lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka.

KPK menyampikan bahwa perkara Mardani Maming yang tengah diusut KPK belum ditangani oleh penegak hukum lain.

Tim kuasa hukum menyatakan KPK tidak berwenang menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka karena kasus yang sama sedang bergulir di Kejaksaan Agung.

MAKI menilai Mantan Ketua DPR Setya Novanto tetap ditahan oleh KPK meski yang bersangkutan tengah mengajukan praperadilan.

Enam saksi kasus izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, tidak menghadiri panggilan penyidik KPK.

Mardani H. Maming dipanggil KPK sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Apartemen milik Mardani Maming digeledah usai KPK resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Mardani Maming meminta pengadilan menyatakan penyidik KPK tak berwenang menetapkan tersangka kepada dirinya.

KPK sedang menyidik kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Mardani Maming melalui tim hukumnya kemungkinan akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka yang telah diberikan KPK.

Terdiri dari pertambangan Nikel sebanyak 102 IUP, batu bara sebanyak 271 IUP dan tembaga sebanyak 14 IUP dengan total luas areal 2.707.443 hektar.

Jumlah yang dicabut saat ini ini hampir setengahnya dari target yang diminta Presiden Joko Widodo sebanyak 2.076 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP atau 50% yang dimiliki oleh 34 pelaku usaha.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat, Irwan Fecho menyebut pemerintah juga perlu menerbitkan moratorium perizinan di lahan dan kawasan tersebut.