Indeks Izin Usaha Pertambangan

KPK menggeledah PT Batulicin Enam Sembilan terkait kasus Mardani Maming.

Ppenyidik mengonfirmasi terkait dengan perusahaan yang mengajukan persetujuan dan pengalihan IUP OP di Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut Boyamin, KPK perlu menyidik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pemberi suap Mardani Maming.

KPK menduga Mardani Maming membuat perusahaan fiktif untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

KPK berharap DPO lainnya ikut menyerahkan diri sebagaimana dilakukan Mardani Maming.

Alasan penolakan praperadilan salah satunya adalah karena Mardani Maming telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.

Dalam surat yang dikirimkan oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU, disebutkan Mardani Maming akan penuhi panggilan KPK pada 28 Juli 2022.

KPK meminta bantuan Bareskrim Polri untuk menangkap Mardani Maming.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Mardani Maming telah memasuki babak baru. Awalnya a berstatus sebagai saksi, namun kini telah menyandang tersangka.

Penjemputan paksa dilakukan KPK lantaran Mardani Maming dinilai tidak kooperatif akibat dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Bambang Widjojanto menyebut penetapan tersangka Mardani Maming punya dimensi khas dan khusus, bukan sekedar kasus hukum biasa. 

Denny Indrayana menyebut pemanggilan KPK terhadap Mardani Maming belum tentu diperlukan mengingat masih ada kemungkinan penetapan tersangka gugur.

Kemungkinan penjemputan paksa Mardani Maming akan dilakukan KPK bila yang bersangkutan kembali tidak hadir dalam panggilan kedua penyidik.

KPK menyebut telah mempunyai lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka.

KPK menyampikan bahwa perkara Mardani Maming yang tengah diusut KPK belum ditangani oleh penegak hukum lain.

Tim kuasa hukum menyatakan KPK tidak berwenang menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka karena kasus yang sama sedang bergulir di Kejaksaan Agung.

MAKI menilai Mantan Ketua DPR Setya Novanto tetap ditahan oleh KPK meski yang bersangkutan tengah mengajukan praperadilan.

Enam saksi kasus izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, tidak menghadiri panggilan penyidik KPK.

Mardani H. Maming dipanggil KPK sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Apartemen milik Mardani Maming digeledah usai KPK resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.