Indeks Izin Usaha Pertambangan

Meski belum terdapat SK pencabutan izin pertambangan resmi yang diterbitkan, KPK menyatakan tak ada lagi kegiatan menambang di Raja Ampat.

Aliansi Penambang Rakyat Bersatu menuntut penarikan Satgas Nanggala karena memicu ketakutan dan menghambat aktivitas ekonomi lokal.

PT KPC diperingatkan agar segera berkoordinasi dengan BBPJN Kaltim untuk memperbaiki jalur Sangatta-Bengalon yang rusak karena aktivitas pertambangan.

Bahlil tegaskan bahwa UMKM dan koperasi berhak memiliki tambang.

DIM RUU Minerba juga membahas entitas mana saja yang mendapatkan prioritas izin tambang.

PT Jakarta memperberat hukuman terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, Helena Lim, menjadi 10 tahun penjara.

Pemerintah masih mengkaji ulang skema pemberian IUP ke perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam RUU Minerba.

Pencegahan juga dilakukan terhadap DDWT dan ROC. Namun peran ketiganya belum dapat dibeberkan karena proses penyidikan masih berjalan.

PBNU masih memiliki pekerjaan rumah atau PR terkait pengajuan izin usaha pertambangan (IUP). Apa itu?

Presiden Jokowi tidak ingin izin usaha pertambangan hanya dikuasai pengusaha besar dan asing.

Pemerintah prioritaskan organisasi-organisasi keagamaan yang dianggap telah membina dan memberdayakan masyarakat bisa mendapatkan WIUPK. 

Din Syamsudiin menilai ada motif dibalik pemberian izin kelola tambang yang terkesan untuk mengambil hati ormas keagamaan.

Gomar mengingatkan agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya, yakni membina umat.

Mu'ti mengeklaim hingga saat ini tidak ada pembicaraan dan tawaran mengenai hal itu untuk Muhammadiyah.

Jokowi teken PP Nomor 25 Tahun 2024. Dalam aturan baru ini, ormas keagamaan legal mengelola izin usaha pertambangan.

Pernyataan Prabowo soal Jokowi memberikan izin usaha pertambangan bagi PBNU menuai polemik. Bagaimana duduk perkaranya?

Gus Yahya mengatakan pemberian lahan tambang kepada PBNU disampaikan Presiden Jokowi saat Muktamar NU di Lampung pada 2021.

"KPK berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat mengabulkan seluruh permohonan tim jaksa."

Vonis 10 tahun penjara kepada Mardani Maming bukti KPK tidak pernah melakukan kriminalisasi kepada yang bersangkutan.

Mardani dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp118.754.731.752. Apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita.