Menuju konten utama

Mahalnya Ongkos Mengasuh & Menyekolahkan Anak di Jakarta

Di balik rendahnya angka kelahiran Jakarta, ada persoalan biaya rumah, pendidikan, pengasuhan, dan kesiapan finansial pasangan muda.

Mahalnya Ongkos Mengasuh & Menyekolahkan Anak di Jakarta
Header Decode Mengapa Warga Jakarta Makin Malas Punya Anak. tirto.id/Fuad
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Sebagai kepala keluarga muda di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Habib (28) terpaksa menghitung ulang rencananya menambah momongan. Karyawan swasta dengan gaji tak jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta ini menjadi pencari nafkah tunggal bagi istri dan seorang anaknya yang masih berusia dua tahun.

Dengan upah di kisaran Rp5,7 juta per bulan, seluruh pendapatan Habib habis terserap kebutuhan dasar: sewa kontrakan, makan, hingga transportasi. Kondisi tersebut membuatnya belum mampu menyisihkan tabungan, sekaligus memaksanya menahan keinginan memiliki anak kedua.

"Kalau gaji di atas UMP dikit, itu habis untuk digunakan biaya bulanan kayak kontrakan, makan, bensin, dan lain-lain. Sebagai kepala keluarga yang hidup di Jakarta, [biaya hidup] menjadi pertimbangan yang sangat diperhitungkan," ujar Habib kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).

Meski sang buah hati belum memasuki usia sekolah, Habib sudah mencemaskan biaya pendidikan masa depan. Ia berkeinginan menyekolahkan anaknya di institusi swasta dengan kurikulum mumpuni, tetapi kesadaran akan realitas finansial membuatnya memilih realistis yaitu menunda anak kedua hingga kondisi ekonomi dan mentalnya benar-benar mapan.

Pertimbangan serupa juga muncul pada Regina, warga Cilandak, Jakarta Selatan. Meski belum memiliki anak, ia dan suaminya sudah memikirkan biaya pengasuhan dan pendidikan yang harus disiapkan ketika kelak menjadi orang tua.

Sejak awal pernikahan, Regina dan suami sepakat menunda memiliki anak hingga tahun ketiga pernikahan. Keputusan tersebut diambil agar keduanya memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil sebelum memikul tanggung jawab membesarkan anak.

Salah satu pertimbangan utamanya adalah biaya pendidikan. Regina menilai, biaya menyekolahkan anak di Jakarta, mulai dari kelompok bermain hingga sekolah menengah atas, relatif tinggi. Ia pun sejak awal berencana menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

“Makanya sekarang tunda punya anak dulu buat nabung. Kalau sekarang masuk sana kayaknya belum mampu. SPP-nya hampir setengah gaji aku yang UMR. Belum lagi biaya masuk yang sampai puluhan juta, tabungan aku berdua sama suami pun enggak cukup,” tutur Regina, Rabu (18/11/2026).

Regina bahkan sudah memiliki sekolah incaran untuk anaknya kelak, yakni sebuah sekolah Islam swasta di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Namun, biaya masuk yang mencapai puluhan juta rupiah serta uang sekolah bulanan hingga jutaan rupiah membuatnya belum yakin dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Kisah Habib dan Regina adalah potret kecil dari fenomena demografi warga ibu kota. Survei United Nations Population Fund (UNFPA) 2025 mencatat, meski 74 persen perempuan dan 77 persen laki-laki Indonesia menginginkan dua anak atau lebih, niat itu terbentur hambatan struktural: keterbatasan finansial (39 persen), masalah perumahan (22 persen), dan ketidakamanan kerja (20 persen).

Di Jakarta, tekanan tersebut tercermin jelas pada angka kelahiran. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR) DKI Jakarta berada di level 1,79 atau terendah dari 38 provinsi di Indonesia.

Angka ini berada di bawah rata-rata nasional (2,13) maupun ambang batas penggantian penduduk (replacement level fertility) sebesar 2,1. Jakarta Pusat bahkan mencatatkan rekor terendah secara nasional dengan TFR 1,59, disusul Jakarta Selatan sebesar 1,71.

Dalam keterangan resminya kepada Tirto, BPS menjelaskan bahwa jika pola reproduksi masyarakat saat ini terus bertahan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang, Jakarta akan menghadapi sejumlah pergeseran struktur demografi pada periode 2035-2045. BPS menggarisbawahi bahwa tingkat fertilitas ibu kota akan tetap bertahan di level yang relatif rendah.

Kondisi ini berdampak langsung pada melambatnya hingga menyusutnya pertumbuhan penduduk usia anak, yang kelak memicu penurunan populasi penduduk usia produktif secara bertahap. Di sisi lain, komposisi penduduk lanjut usia (lansia) justru berpotensi terus meningkat pesat.

Realistis Kalkulatif di Kota Termahal

Jakarta tidak hanya memegang rekor angka kelahiran terendah, tetapi juga menyandang predikat kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Survei Biaya Hidup (SBH) BPS mencatat nilai konsumsi rumah tangga di Jakarta mencapai Rp14,88 juta per bulan.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 turut mengukuhkan pengeluaran per kapita warga Jakarta sebagai yang tertinggi secara nasional, yakni Rp3.077.110 per bulan atau 85 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar Rp1.657.281.

Angka pengeluaran tersebut berbanding terbalik dengan rata-rata upah bersih pekerja di Jakarta yang menurut publikasi BPS (Agustus 2024) hanya berada di kisaran Rp5,8 juta, serta UMP Jakarta 2026 yang dipatok sebesar Rp5.729.876 per bulan.

Psikolog Retno Lelyani menilai, keputusan pasangan muda di perkotaan untuk menunda memiliki anak tidak terlepas dari pertimbangan ekonomi, psikologis, hingga kondisi kehidupan rumah tangga. Pasangan cenderung ingin mencapai stabilitas sebelum mengambil tanggung jawab sebagai orang tua.

Menurut Retno, tingginya biaya hidup di perkotaan, termasuk biaya membesarkan dan menyekolahkan anak, menjadi salah satu pertimbangan utama. Selain persoalan finansial, pasangan juga mulai memperhitungkan kecukupan waktu dan energi untuk mengasuh anak serta kesiapan mental dalam menjalani peran sebagai orang tua.

Sebagian pasangan bahkan tidak hanya memikirkan kondisi saat ini, tetapi juga mengkhawatirkan kehidupan anak dalam 10-20 tahun mendatang. Persoalan kesetaraan gender turut memengaruhi keputusan tersebut. Retno menilai, ketika suami belum memiliki pemahaman mengenai kesetaraan gender, perempuan berpotensi merasa akan menanggung beban pengasuhan yang lebih besar.

"Fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai pergeseran dari sekadar keinginan memiliki anak menuju pertimbangan yang lebih mendalam tentang kesiapan menjadi orang tua," jelas Retno kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).

Pandangan ini selaras dengan studi longitudinal Lappegard, Kristensen, dan Dommermuth (2025) terhadap 609 responden tanpa anak berusia 25-34 tahun di Norwegia, yang membuktikan bahwa ketidakpastian ekonomi subjektif secara langsung menurunkan peluang seseorang merealisasikan rencana memiliki anak pertama.

Senada, Sosiolog Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, menyebut keluarga urban kini bersikap jauh lebih "realistis kalkulatif". Dominasi keluarga inti (nuclear family) dengan suami-istri yang sama-sama bekerja membuat biaya pengasuhan seperti jasa pengasuh atau asisten rumah tangga menjadi variabel yang dihitung ketat.

"Di wilayah urban keluarga lebih realistis kalkulatif. Mereka akan berhitung soal jumlah anak. Pengeluaran terbesar keluarga [adalah] anak. Jadi jumlah menjadi penentu," ujar Bagong saat dihubungi Tirto, Selasa (17/11/2026).

Menghitung "Biaya" Membesarkan Anak di Jakarta

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, mengatakan tidak ada angka pasti mengenai biaya membesarkan anak karena besarannya bergantung pada standar hidup, pilihan pendidikan, tempat tinggal, dan pola pengasuhan setiap keluarga.

Meski demikian, ia memperkirakan keluarga dengan dua orang dewasa dan satu anak membutuhkan Rp12 juta-Rp25 juta per bulan untuk hidup relatif layak di Jakarta. Angka tersebut mencakup seluruh kebutuhan rumah tangga, bukan hanya kebutuhan anak.

Salah satu pengeluaran terbesar adalah biaya pengasuhan. Ronny menyebut biaya daycare di Jakarta berkisar Rp2 juta-Rp5 juta per bulan per anak, bahkan lebih untuk layanan premium. Biaya tersebut belum mencakup pendidikan, kesehatan, transportasi, makanan, dan kebutuhan tumbuh kembang anak.

"Komponen yang cukup membebani adalah pengasuhan. Daycare di Jakarta bisa menghabiskan sekitar Rp2 juta-Rp5 juta per bulan, bahkan lebih untuk layanan premium," kata Ronny saat dihubungi, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, biaya membesarkan anak bukan sekadar biaya persalinan dan perlengkapan bayi, melainkan komitmen finansial jangka panjang hingga anak menyelesaikan pendidikan dan mandiri secara ekonomi.

Di Jakarta, biaya tempat tinggal menjadi salah satu faktor utama. Cicilan rumah atau sewa yang menyerap sebagian besar pendapatan dapat membatasi kemampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan anak.

"Persoalan perumahan bukan hanya soal mampu membeli rumah, tetapi juga apakah pasangan muda memiliki ruang tinggal yang cukup dan stabil untuk membangun keluarga. Ketika sebagian besar pendapatan habis untuk cicilan atau sewa, kemampuan membiayai kebutuhan anak otomatis semakin terbatas," ujarnya.

Selain tempat tinggal, pendidikan juga membutuhkan perencanaan jangka panjang. Orang tua harus memperhitungkan biaya sekolah hingga belasan tahun ke depan, terlebih adanya tuntutan untuk memberikan pendidikan kompetitif demi meningkatkan peluang mobilitas sosial anak.

Dalam kacamata ekonomi demografi, fenomena ini berkaitan erat dengan meningkatnya biaya kesempatan (opportunity cost). Bagi pasangan dengan dua pencari nafkah (dual-income), kehadiran anak memaksa mereka memilih antara membayar biaya pengasuhan yang mahal atau mengorbankan karier dan pendapatan salah satu pasangan.

Lantas, seberapa mahal ongkos riil membesarkan anak di Jakarta?

Biaya Rumah, Persalinan, Hingga Pendidikan Menguras Kantong

Ketimpangan pertama tampak jelas antara laju upah pekerja dan harga properti. Dalam satu dekade terakhir (2016–2026), UMP Jakarta memang naik dari Rp3,1 juta menjadi Rp5,73 juta, atau tumbuh rata-rata 6,3 persen per tahun (sekitar Rp263 ribu per tahun). Namun, laju kenaikan upah ini melambat drastis dari rata-rata 8,4 persen pada 2017–2020 menjadi hanya 5,0 persen per tahun pada 2021–2026.

Sementara itu, harga hunian melesat jauh meninggalkan daya beli pekerja. Laporan properti Lamudi (Oktober 2026) mencatat median harga penawaran rumah di Jakarta Selatan menembus Rp7 miliar (Rp25 juta/m2) dan Jakarta Pusat mencapai Rp5,5 miliar (Rp24,13 juta/m2).

Bahkan untuk hunian mungil di bawah 60 meter persegi, penelusuran Tirto di kanal 99 Group pada tahun 2024 menunjukkan median harga di Jabodetabek berkisar Rp500 juta hingga Rp1,19 miliar, dengan Jakarta Utara (Rp1,52 miliar) dan Jakarta Barat (Rp1,19 miliar) sebagai yang termahal.

Beban finansial berikutnya sudah menanti sejak proses kelahiran. Meski persalinan dapat ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan, biaya mandiri di rumah sakit pemerintah seperti RSUD Kebayoran Lama berkisar Rp2,4 juta untuk persalinan normal hingga Rp7,9 juta dengan metode ERACS. Di rumah sakit swasta, estimasi paket persalinan 2026 melonjak ke angka Rp7 juta-Rp40 juta untuk persalinan normal, dan Rp18 juta-Rp65 juta untuk operasi sesar.

Tantangan terbesar jangka panjang kemudian bermuara pada inflasi biaya pendidikan. Data Statistik Penunjang Pendidikan BPS (2024) menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan biaya pendidikan termahal kedua di Indonesia. Rata-rata biaya jenjang SD mencapai Rp8,77 juta atau 1,6 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata perkotaan nasional sebesar Rp5,40 juta, sedangkan jenjang SMA menyentuh Rp14,1 juta atau berada di atas rata-rata nasional Rp10,19 juta.

Biaya Sekolah Swasta Bisa Setengah Gaji Pekerja

Untuk melihat lebih jauh biaya pendidikan swasta di Jakarta, Tirto menelusuri data yang tersedia di BiayaSekolah.id, sebuah direktori digital yang menyajikan estimasi biaya pendidikan dari berbagai sekolah di Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Penelusuran dilakukan pada Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan sampel sekitar 100 sekolah dasar swasta di Jakarta yang tercantum dalam direktori tersebut, median uang sekolah atau SPP bulanan mencapai Rp2,15 juta. Angka itu dihitung dari 86 sekolah yang mencantumkan informasi biaya SPP.

Sementara itu, median biaya masuk sekolah mencapai Rp27,2 juta berdasarkan data 94 sekolah yang mencantumkan informasi tersebut. Jika dibandingkan dengan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876, median SPP bulanan sekolah dasar swasta setara sekitar 37,5 persen dari upah minimum. Dengan kata lain, satu bulan biaya sekolah anak dapat menyerap lebih dari sepertiga UMP seorang pekerja.

Adapun median biaya masuk sebesar Rp27,2 juta setara sekitar 4,7 kali UMP Jakarta 2026. Artinya, pekerja dengan penghasilan setara upah minimum perlu mengalokasikan hampir lima kali upah bulanannya hanya untuk memenuhi biaya awal masuk sekolah tersebut.

Jakarta Utara mencatatkan median SPP tertinggi sebesar Rp3,70 juta (64,5 persen UMP), dengan rentang tarif bervariasi mulai dari SDIT Fajrul Islam (Rp320 ribu), Al Azhar Kelapa Gading (Rp2,3 juta), Jubilee School (Rp3,1-Rp4,3 juta), hingga Singapore Intercultural School yang mencapai Rp92,4 juta per bulan.

Di bawahnya terdapat Jakarta Timur dengan median SPP Rp2,70 juta (47,1 persen UMP), Jakarta Selatan dan Jakarta Barat masing-masing Rp1,9 juta (33,1 persen UMP), serta Jakarta Pusat sebesar Rp1,5 juta (26,2 persen UMP).

Tingginya biaya pendidikan swasta tersebut juga sejalan dengan temuan Litbang Kompas.Dalam analisis terhadap 36 sekolah swasta di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk tahun ajaran 2025/2026, biaya pendidikan SD selama enam tahun berada pada rentang Rp28,7 juta hingga Rp611,2 juta. Rata-ratanya mencapai Rp211,2 juta.

Perhitungan tersebut mencakup uang pangkal, uang tahunan, biaya registrasi, hingga SPP. Dengan demikian, pilihan menyekolahkan anak di sekolah swasta bukan hanya membutuhkan biaya besar pada awal pendaftaran, tetapi juga komitmen pengeluaran rutin selama anak menempuh pendidikan.

Perubahan Struktur Penduduk dan Ancaman Penuaan

Di sisi lain, BPS memandang rendahnya angka fertilitas Jakarta bukan semata-mata akibat tekanan biaya hidup, melainkan juga refleksi dari meningkatnya tingkat pendidikan dan partisipasi perempuan di pasar kerja.

Merujuk data Susenas 2025, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase perempuan berpendidikan tinggi terbesar di Indonesia (20,97 persen) sekaligus pemegang persentase tertinggi untuk lulusan SMA/SMK sederajat (43,20 persen). Akses yang lebih luas terhadap informasi kesehatan reproduksi dan peluang karier membuat perempuan perkotaan cenderung menunda usia perkawinan, memperpanjang jarak kelahiran, dan membatasi jumlah anak.

"Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, terdapat kecenderungan tingkat fertilitas yang lebih rendah," tulis BPS dalam keterangan resminya kepada Tirto, Rabu (18/11/2026).

Namun, pergeseran pola reproduksi ini membawa konsekuensi jangka panjang bagi ibu kota. Dengan proporsi penduduk lansia yang kini telah menyentuh 12,01 persen, Jakarta resmi memasuki fase penuaan penduduk (ageing population).

Dalam jangka panjang, menyusutnya proporsi penduduk usia anak dan menurunnya populasi usia produktif akan memperbesar rasio ketergantungan (dependency ratio), di mana beban ekonomi untuk menopang populasi lansia akan bertumpu pada generasi pekerja yang jumlahnya kian mengecil.

Baca juga artikel terkait KELAHIRAN atau tulisan lainnya dari Auliya Umayna Andani

tirto.id - Decode
Reporter: Auliya Umayna Andani
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Alfitra Akbar