Menuju konten utama

UU Perampasan Aset Bisa Sita Aset Pelaku Meninggal atau Kabur

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah aturan merampas aset hasil kejahatan meskipun tersangka atau terdakwa telah meninggal atau kabur.

UU Perampasan Aset Bisa Sita Aset Pelaku Meninggal atau Kabur
Bareskrim Polri menelusuri aset senilai lebih dari Rp500 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk mendukung upaya pemulihan kerugian para pemberi dana (lender). (Foto: Bareskrim Polri)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya melalui rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menjelaskan bahwa pengesahan undang-undang tersebut menghadirkan sejumlah pengaturan penting dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah ketentuan yang memungkinkan aset hasil kejahatan tetap dirampas meskipun tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia, mengalami sakit permanen, atau melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

“Selama ini, kalau tersangka sudah meninggal, kasusnya tidak dilanjutkan. Kali ini, walaupun tersangkanya meninggal, terdakwanya meninggal, maka asetnya bisa dirampas,” ujar Nyoman dalam keterangannya, dilansir dari Antara, Kamis (19/11/2026).

Pasal 6 ayat 1 mengatur lima pelaku, tersangka, maupun terdakwa yang asetnya bisa dirampas tanpa putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lima subjek hukum yang dimaksud yakni, tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia; tersangka atau terdakwa yang melarikan diri; tersangka atau terdakwa yang sakit permanen; pelaku yang tidak diketahui; atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

Menurut Nyoman, ketentuan tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam mekanisme penanganan aset tindak pidana.

Proses pemulihan aset tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keberlangsungan proses pidana terhadap pelaku, sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni berdasarkan putusan pidana dan tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.

Mekanisme tanpa putusan pidana tetap melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan, sehingga tidak berarti aset dapat dirampas secara sepihak tanpa pengawasan peradilan.

Selain tindak pidana korupsi, Nyoman menyampaikan bahwa cakupan undang-undang tersebut juga meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan atau penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Nyoman secara khusus menyoroti maraknya kasus investasi bodong yang selama ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, sementara proses pengembalian harta korban sering kali menghadapi kendala.

“Contoh yang terakhir ini adalah seringnya masyarakat menjadi korban dari investasi bodong, pelakunya susah disentuh, dan harta korbannya tidak bisa dipulihkan,” jelasnya.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, tersedia kerangka hukum yang lebih luas untuk menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana tersebut.

Nyoman juga menjelaskan bahwa pengaturan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, termasuk kemungkinan penerapan pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa aset yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada harta yang secara langsung diperoleh dari tindak pidana.

Aset tersebut mencakup hasil kejahatan, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset lain yang secara sah dimiliki pelaku untuk memenuhi kewajiban penggantian kerugian sesuai ketentuan hukum.

Selain memperluas mekanisme perampasan aset, undang-undang tersebut juga mengatur pengelolaan aset tindak pidana secara lebih profesional dan akuntabel.

Nyoman mengungkapkan, selama ini pengelolaan barang sitaan kerap menghadapi berbagai persoalan, mulai dari berkurangnya jumlah barang, penyusutan nilai ekonomi, hingga kesulitan dalam pemeliharaan.

“Ketika lembaga peradilan telah melakukan penyitaan, barang dari hasil sitaan itu sering menjadi persoalan: jumlahnya menjadi berkurang, nilainya menjadi sangat kecil, maupun merawatnya juga mengalami kesusahan,” ungkapnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, UU Perampasan Aset mengatur keberadaan badan yang berkompeten dalam pengelolaan aset tindak pidana.

Badan tersebut memiliki fungsi pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penjualan, hingga pemanfaatan aset sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Pengaturan ini diharapkan dapat memastikan aset yang telah disita atau dirampas tetap terjaga nilai ekonominya, sekaligus mendukung pengembalian kerugian kepada negara maupun masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

Baca juga artikel terkait PERAMPASAN ASET

tirto.id - Flash News
Sumber: Antara
Editor: Bayu Septianto