Menuju konten utama

KPK Soroti 4 Delik Korupsi yang Belum Ada di UU Perampasan Aset

Empat delik korupsi tersebut juga belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia.

KPK Soroti 4 Delik Korupsi yang Belum Ada di UU Perampasan Aset
Ilustrasi - Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. ANTARA/Rio Feisal/pri.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

KPK menilai masih dibutuhkan sejumlah terobosan hukum, termasuk kriminalisasi empat delik korupsi yang telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC), tetapi belum diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan empat delik tersebut meliputi illicit enrichment, trading in influence, suap di sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing (foreign bribery).

"Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik ya, untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Budi menjelaskan penguatan pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) atau perampasan aset. Menurutnya, diperlukan terobosan lain untuk memperkuat upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

KPK memandang pengesahan UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan lembaga antirasuah. Penindakan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.

"KPK sebagai pelaksana undang-undang. Dan tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang tidak hanya konsern soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi ini memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara," ujarnya.

Budi mengatakan penindakan perkara korupsi juga diharapkan menghasilkan langkah-langkah korektif untuk menutup celah yang memungkinkan munculnya pelaku dengan modus serupa.

Selain itu, penindakan KPK diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Terkait peran KPK dalam UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR, Budi menyatakan pihaknya akan mempelajari dan menganalisis pasal-pasal yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

"KPK tentu nanti akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," kata Budi.

Ia menyebut, selama ini KPK telah melakukan penyitaan aset dalam tahap penyidikan sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara.

"Sehingga teman-teman juga sering melihat adanya progresivitas penyidikan di KPK seringkali sudah melakukan banyak sekali penyitaan yang kemudian nanti menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan," ujarnya.

Selanjutnya, aset tersebut dapat dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana korupsi.

"Sehingga dari hasil lelang itulah untuk menutup atau untuk membayar uang pengganti daripada narapidana," ucap Budi.

Budi juga menanggapi tidak dicantumkannya ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan tidak wajar dalam draf terbaru UU Perampasan Aset. Ketentuan tersebut sebelumnya terdapat dalam draf RUU Perampasan Aset versi 2023.

Menurut Budi, perbedaan substansi dalam draf merupakan bagian dari proses pembahasan antara DPR dan pemerintah. Ia menilai efektivitas ketentuan dalam undang-undang tersebut baru dapat dilihat setelah diterapkan.

"Ketika diimplementasikan ini nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa, apakah output-outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan undang-undang perampasan aset ini. Sehingga bisa dilakukan evaluasi kembali," pungkasnya.

Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Baca juga artikel terkait RUU PERAMPASAN ASET atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto