Menuju konten utama

RUU Perampasan Aset Atur Sita Tanpa Putusan Pidana Minimal Rp1 M

Perampasan aset tanpa putusan pidana dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, maupun sakit permanen.

RUU Perampasan Aset Atur Sita Tanpa Putusan Pidana Minimal Rp1 M
Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (RUU Perampasan Aset) mengatur ketentuan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan batas nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Ketentuan itu tertuang dalam draf RUU Perampasan Aset per tanggal 18 November 2026.

Dalam beleid tersebut, aturan perampasan aset tanpa putusan pidana tercantum pada Pasal 6 Ayat (2) RUU Perampasan Aset. Nilai minimum Rp1 miliar tersebut mengacu pada nilai aset pada saat diperoleh.

"Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," demikian bunyi Pasal 6 ayat (2) dalam draf RUU Perampasan Aset sebagaimana dikutip, Kamis (19/11/2026).

Perampasan aset tanpa putusan pidana diterapkan melalui pendekatan in rem atau non-conviction-based forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan negara mengambil alih penguasaan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa didahului putusan pidana terhadap pelakunya.

Pasal 6 Ayat (1) draf RUU Perampasan Aset tersebut mengatur bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, maupun sakit permanen. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi pelaku yang tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya.

"Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap: a. tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia; b. tersangka atau terdakwa yang melarikan diri; c. tersangka atau terdakwa yang sakit permanen; d. pelaku yang tidak diketahui; atau e. pelaku yang tidak diketahui keberadaannya," bunyi Pasal 6 ayat (1) dalam draf tersebut.

Apabila perubahan nilai minimum aset diperlukan di kemudian hari, Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa penyesuaiannya diatur melalui Peraturan Pemerintah.

"Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan nilai minimum Aset diatur dengan Peraturan Pemerintah," tulis beleid tersebut.

Selain itu, Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

"Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku," bunyi Pasal 7.

Dalam hukum acaranya, permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada setiap tahap pemeriksaan sepanjang syarat Pasal 6 terpenuhi. Khusus bagi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, permohonan baru dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah yang bersangkutan masuk daftar pencarian orang oleh penyidik.

Jika tersangka atau terdakwa yang melarikan diri tertangkap saat proses pemeriksaan permohonan berjalan, pemeriksaan perampasan aset tanpa putusan pidana dihentikan dengan penetapan hakim. Proses penyidikan dan penuntutan kemudian dilanjutkan kembali sesuai hukum acara pidana.

Sebaliknya, apabila perkara pidana berakhir dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pemeriksaan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana juga dihentikan.

Sementara itu, hak mengajukan keberatan atas permohonan perampasan aset dibuka bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan, tetapi ditutup bagi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri atau masuk daftar pencarian orang, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, serta advokatnya.

Perampasan aset dalam draf RUU ini mencakup tindak pidana korupsi serta sejumlah tindak pidana lain yang disebut dalam Pasal 4 ayat (3). Delik tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian atau masyarakat luas.

Terkait keberlakuan aturan, Pasal 72 menyatakan perampasan dan pengelolaan aset dalam beleid ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Adapun Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan pengelola aset dan badan pengawas.

Baca juga artikel terkait RUU PERAMPASAN ASET atau tulisan lainnya dari Muhammad Rayfahd Haykal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Rayfahd Haykal
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Andrian Pratama Taher