Menuju konten utama

Habiburokhman: Pembahasan RUU Perampasan Aset Sudah Transparan

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan transparan, dibuka penuh untuk publik, dan menguji tuntas 397 DIM.

Habiburokhman: Pembahasan RUU Perampasan Aset Sudah Transparan
Ketua Fraksi Partai Gerindra di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Habiburokhman memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat pimpinan (rapim) dan rapat gabungan (ragab) MPR pada Senin (16/11/2026). FOTO/ Naufal Majid
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut bahwa proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset selama ini sudah berjalan secara transparan dan terbuka bagi publik.

Habiburokhman menilai seluruh proses penyusunan RUU tersebut telah melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

“Proses penyusunan dan pembahasan dilakukan secara terbuka. Seluruh kegiatan, mulai dari RDPU dengan masyarakat, raker, rapat panja, bahkan rapat Timus Timsin yang adalah rapat teknis penyempurnaan redaksi, dilakukan dengan full akses publik,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) pagi.

Habiburokhman menyatakan, selama proses berlangsung, masyarakat dan pers dapat mengakses langsung seluruh agenda rapat pembahasan regulasi tersebut.

“Bisa dihadiri oleh masyarakat dan pers di balkon, disiarkan langsung di kanal YouTube DPR, disiarkan langsung di TV Parlemen,” ucapnya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi juga dibuktikan dengan penyediaan draf RUU di laman resmi DPR RI serta keterlibatan mahasiswa yang memantau langsung proses pembahasannya di ruang sidang.

“Dan draf diunggah di laman DPR. Kemudian dipantau langsung oleh adik-adik mahasiswa magang,” ucapnya.

Habiburokhman menjelaskan, Komisi III DPR RI telah melakukan uji tuntas substansi bersama pemerintah dengan menuntaskan kajian terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Selain itu, Komisi III DPR RI menyepakati penyesuaian judul regulasi tersebut berdasarkan masukan dari kalangan masyarakat sipil.

Judul yang semula bernama RUU Perampasan Aset Tindak Pidana kini diubah menjadi lebih spesifik.

“Karena masukan dari masyarakat sipil, maka kita fokuskan ya, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait RUU PERAMPASAN ASET atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Mochammad Fajar Nur