tirto.id - Ombudsman Republik Indonesia menemukan pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan tanpa mengantongi izin bangunan yang sah. Selain ketiadaan izin berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pengawasan lapangan juga mengungkap lokasi gerai di tepi rawa hingga akses yang sulit dijangkau masyarakat.
Temuan tersebut disampaikan Pimpinan Ombudsman RI sekaligus Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Radian Syam, dalam konferensi pers hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Radian, pemeriksaan uji petik dilakukan terhadap 14 koperasi yang tersebar di enam daerah, yakni Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak. Pengawasan ini mengacu pada target pembentukan 80.000 koperasi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penugasan pembangunan gerai melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
Dari peninjauan lapangan, Ombudsman menyoroti empat temuan krusial terkait kelayakan fisik dan lokasi koperasi. Di Kota Batam, lokasi gerai koperasi dinilai sulit diakses oleh masyarakat, sementara di Kabupaten Mamuju lahan bangunan justru berbatasan langsung dengan area rawa.
Selain itu, di Kabupaten Purworejo ditemukan kendala pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Adapun di Kota Tual, Maluku, status lokasi lahan koperasi desa hingga kini belum memiliki kepastian.
“Karena kami melihat yang ramai juga di media ini terkait dengan keberadaan dari KDKMP itu. Karena itu, persoalan perizinan bangunan dan lokasi tanah itu sesungguhnya memang menjadi urgen yang harus diperbaiki,” ujar Radian di hadapan awak media.
Dorong Transparansi Kesepakatan Lahan Desa
Terkait lokasi lahan yang bermasalah tersebut, Ombudsman telah meminta klarifikasi langsung kepada PT Agrinas pada 23 September 2026 lalu. Dari hasil klarifikasi, pihak PT Agrinas menunjukkan dokumen bahwa penentuan titik lokasi pembangunan merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus dan masyarakat desa setempat.
Radian menilai, kurangnya sosialisasi mengenai dokumen kesepakatan tersebut memicu prasangka di tengah publik seolah-olah penentuan lokasi dilakukan secara sepihak oleh pemerintah maupun BUMN pelaksana.
“Kami mengatakan tolong juga disampaikan kesepakatan-kesepakatan desa ini ke media, ke teman-teman, ke masyarakat lainnya. Karena jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa itu sudah kesepakatan desa, sehingga dianggap sepihak yang dibuat oleh pihak PT Agrinas maupun Kementerian Koperasi,” tuturnya.
Evaluasi 10 Indikator dan Target 80.000 Koperasi
Dalam investigasinya, Ombudsman menerapkan 10 indikator pengawasan yang terbagi untuk Kementerian Koperasi dan PT Agrinas. Indikator tersebut meliputi penyusunan model bisnis, modul pembentukan, inventarisasi, pelatihan SDM, digitalisasi, sosialisasi masif, evaluasi berkala, kejelasan serah terima gerai, kesesuaian tata ruang lokasi, hingga kelayakan bangunan.
Terkait target ambisius pemerintah membentuk 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, Ombudsman menilai pencapaiannya sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga lokal dan kepatuhan terhadap regulasi.
Radian menegaskan, Ombudsman akan segera menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta tindakan korektif kepada Menteri Koperasi dan Direktur Utama PT Agrinas yang dijadwalkan hadir ke kantor Ombudsman pada pekan depan.
“Pekerjaan KDKMP ini kami melihatnya bukan pekerjaan satu sektor, (tetapi) harus melibatkan semua unsur, termasuk di antaranya adalah masyarakat setempat. Kalau tidak melibatkan masyarakat setempat, maka target 80.000 itu tidak bisa tercapai,” tegas Radian.
Penulis: Dias Nashrul Fatha
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id
































