Menuju konten utama

Pegawai Magang Diduga Dilecehkan Pejabat Eselon II Pemprov NTT

Korban saat ini berada di rumah dalam kondisi tertekan dan belum berani keluar rumah.

Pegawai Magang Diduga Dilecehkan Pejabat Eselon II Pemprov NTT
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026). tirto.id/Hanang Septioyudho
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan adanya dugaan kekerasan seksual terhadap pegawai magang yang diduga dilakukan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rieke menyampaikan dugaan kasus tersebut terungkap dalam pembahasan bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan pihak advokasi perempuan NTT.

"Kita akan terus menyelidiki kasus lain yang baru masih di Provinsi NTT, dugaan ada eselon II di Pemprov NTT yang sama melakukan indikasi kekerasan seksual terhadap magang dan ini indikasinya sedang mau ada perdamaian," kata Rieke di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rieke menyebut korban merupakan pegawai magang yang diduga mengalami kekerasan seksual oleh atasannya. Ia menegaskan, dugaan kejahatan seksual tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian.

"Enggak ada perdamaian. Perdamaian di Gaza itu. Bukan dalam kasus kejahatan seksual," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Golkar dari daerah pemilihan NTT, Umbu Kabunang, mengatakan pihaknya juga menerima informasi mengenai dugaan pelecehan terhadap pegawai magang tersebut.

Menurut Umbu, korban saat ini berada di rumah dalam kondisi tertekan dan belum berani keluar rumah. Ia menyebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah diminta untuk menemui korban guna memastikan perlindungannya.

"Informasi terbaru dari pimpinan LPSK ada dugaan perkara baru di Pemprov NTT, pegawai magang dilecehkan oleh pimpinannya eselon II dan sekarang korban sedang berada di rumah, stres tidak berani keluar rumah," kata Umbu.

Umbu juga meminta Polda NTT memberikan perhatian terhadap laporan tersebut. Menurutnya, kepolisian perlu bergerak melindungi korban tanpa harus menunggu adanya laporan resmi dari masyarakat.

"Kami minta kepolisian Polda NTT juga menjadi atensi ini agar korban, dua orang korban ini dilindungi secara cepat, tidak hanya menunggu masyarakat melakukan pelaporan tetapi gerak cepat untuk jemput bola mencari melindungi calon korban atau korban dalam hal ini," ujarnya.

Menanggapi pengungkapan tersebut, Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan kementeriannya akan menindaklanjuti dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan Pemprov NTT.

Pigai mengatakan penanganan kasus tersebut akan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM serta Kantor Wilayah Kementerian HAM di NTT.

"Nanti semuanya akan ditindaklanjuti oleh Kementerian HAM dan Kanwil NTT. Kasus yang di Kabupaten Kupang maupun juga di Provinsi NTT dan kasus-kasus lainnya," kata Pigai.

Sebelumnya, Kementerian HAM menerima pengaduan Forum Perempuan Diaspora NTT terkait dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Rabu (18/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pigai menyatakan kementeriannya akan mengawal seluruh penanganan kasus dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta kepolisian.

Baca juga artikel terkait PELECEHAN SEKSUAL atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto