tirto.id - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Senin (16/11/2026). Tindakan ini menyusul laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang berinisial Yosef Lede (YL) terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun.
Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, mengonfirmasi olah TKP tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di lokasi tersebut. Dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026.
Reza bilang, olah TKP dimaksudkan untuk mengidentifikasi lokasi kejadian, mengamankan kemungkinan barang bukti, serta mencari petunjuk fisik yang dapat membantu penyidik mengungkap peristiwa yang dilaporkan.
"Polda NTT berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini secara profesional, prosedural, dan transparan. Kami memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum," ujar Reza dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).
Reza mengungkap, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan para pihak, tetapi juga menerapkan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah untuk menguji setiap informasi dan petunjuk yang ditemukan.
"Setiap informasi dan keterangan yang diperoleh akan kami dalami dan diuji melalui proses pembuktian secara ilmiah. Kami ingin memastikan bahwa penanganan perkara ini benar-benar objektif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ungkapnya.
Konstruksi Awal Perkara dan Kronologi Kejadian

Berdasarkan konstruksi awal perkara yang dipaparkan Polda NTT, korban berinisial RWM (21), sedangkan YL merupakan pihak terlapor.
Peristiwa kekerasan seksual bermula ketika korban diajak seseorang berinisial EK dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Dalam perjalanan, korban bersama EK dan LS kemudian menuju Rumah Jabatan Bupati Kupang.
Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, korban diduga tidak diberitahukan mengenai tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut. Setibanya di lokasi, korban diduga mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor.
Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian pada Kamis, 12 November 2026. Laporan itu diterima dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Perlindungan Korban dan Penerapan UU TPKS

Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik telah melakukan pendalaman dan interogasi terhadap korban serta lima orang saksi yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa, baik sebelum maupun sesudah kejadian.
Penyidik juga telah mengajukan dan melaksanakan pemeriksaan medis terhadap korban melalui Visum et Repertum (VER) di Rumah Sakit Bhayangkara.
Selain itu, Polda NTT berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT serta psikolog forensik untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis, pemulihan trauma, dan perlindungan melalui fasilitas rumah aman (safe house).
Reza mengatakan, korban telah memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Selanjutnya, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang belum dimintai keterangan dan melakukan pemanggilan terhadap pihak terlapor. Penyidik juga menunggu hasil resmi visum serta konseling psikolog forensik sebelum melaksanakan gelar perkara untuk menentukan perkembangan status hukum selanjutnya.
Polda NTT menyampaikan bahwa dugaan perbuatan tersebut mengarah pada penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Reza menegaskan, penanganan perkara ini tidak boleh dipengaruhi oleh kedudukan ataupun jabatan pihak yang dilaporkan. Namun, seluruh proses tetap harus didasarkan pada fakta dan kecukupan alat bukti.
"Kami ingin memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya, baik dalam aspek perlindungan, pendampingan psikologis maupun kepastian hukum. Pada saat yang sama, seluruh proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan prosedur hukum," tegasnya.
Polda NTT juga meminta masyarakat dan insan pers untuk mengawal perkembangan kasus tersebut secara objektif dan berimbang, dengan tetap menjaga privasi serta identitas korban.
Penulis: Mario Wihelmus PS
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id

































