Menuju konten utama
Horizon

Lumbung Desa, Penyelamat yang Menjelma Penagih Pajak

Lumbung desa di Grobogan awalnya dibangun guna melindungi petani dari paceklik dan rentenir. Namun, pemerintah kolonial memanfaatkannya demi memalak pajak.

Lumbung Desa, Penyelamat yang Menjelma Penagih Pajak
Ilustrasi lumbung padi. FOTO/iStockphoto
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pada 1902, pemerintah kolonial mendirikan lumbung desa di Grobogan, Jawa Tengah. Lembaga tersebut dimaksudkan untuk membantu petani menghadapi paceklik, terutama dengan menyediakan persediaan benih agar mereka tak perlu meminjam kepada rentenir setiap kali musim tanam tiba.

Namun, dua tahun kemudian, lumbung itu mendapat fungsi tambahan. Petani diwajibkan menyisihkan sebagian padi di dalamnya sebagai cadangan untuk memenuhi kewajiban pajak tanah. Simpanan padi, yang semula berguna menjaga keberlangsungan hidup petani, seiring waktu bergeser sebagai penopang "kewajiban" kepada pemerintah kolonial.

Sejak itu, lumbung yang semula menjadi tempat berteduh bagi padi petani memikul dua tugas yang tak selalu searah. Ia menjaga perut petani, sekaligus mengisi kewajiban mereka kepada pemerintah kolonial.

Tiga Kunci untuk Satu Lumbung

Pada 1887, penduduk Grobogan sampai di titik ketika makan dua kali sehari pun tak lagi sanggup. Menurut laporan pemerintah kolonial yang dikutip Endah Hartatik dalam "Pembentukan Lembaga Lumbung Desa di Grobogan pada Awal Abad XX" (2010: 36–39), mereka menyiasatinya dengan mengonsumsi jagung, ubi, dan singkong. Sementara itu, orang-orang yang tak punya sawah terpaksa mengais makanan di sepanjang jalan. Tak sedikit yang meninggal di masa krisis tersebut.

Nahasnya, masa-masa kelaparan seperti itu datang berulang.Grobogan juga dilanda kelaparan pada periode 1849–1850, 1872, dan 1901. Penyebabnya berlapis: banjir kala hujan, kekeringan kala kemarau, dan hama yang menggerogoti padi.

Selain bencana alam, ada jerat lain yang lebih senyap. Laporan kontrolir Wirosari pada 1900 menggambarkan, banyak petani menjual hasil panennya segera setelah panen untuk melunasi utang, membayar pajak, dan memenuhi kebutuhan lain. Sebagian dari mereka terjerat pinjaman dari pemberi utang Eropa, pedagang Cina, kepala desa, dan orang kaya, dengan bunga mencapai 200–300 persen.

Pemerintah kolonial lantas mencoba memutus lingkaran itu dengan lumbung desa, gudang padi tempat petani menyimpan hasil panen sekaligus meminjam benih. Residen Semarang lebih dulu memerintahkan pejabat pribumi mencegah penjualan padi besar-besaran pada Juli 1901, lalu lumbung pertama berdiri di Distrik Kradenan pada Februari 1902.

Kradenan dipilih karena kepala distriknya merupakan satu-satunya pejabat yang aktif dan mau menerima lembaga baru. Banyak kepala desa dinilai tak bisa dipercaya, menurut laporan kontrolir.

Setoran padinya diatur rinci. Dari setiap bahu sawah (ukuran lahan), petani menyerahkan tiga pikul: satu untuk benih, satu untuk modal menggarap, dan satu lagi untuk cadangan kala paceklik (berdasarkan Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 1749 tahun 1902, yang mengatur penyerahan padi dan pengelolaan lembaga lumbung desa). Satu pikul kira-kira setara dengan sekitar 60 kilogram.

Lumbungnya dibangun dengan tenaga warga sekitar. Mereka menebang pohon johar di tepi jalan untuk rangka bangunan. Sementara itu, dinding dan lantainya menggunakan anyaman bambu. Bangunan itu sebenarnya akan lebih kuat lagi kalau menggunakan kayu jati. Namun, permintaan menggunakan kayu jati tak disetujui pemerintah kolonial.

ilustrasi lumbung padi

Ilustrasi lumbung padi. FOTO/iStockphoto

Kecurigaan bahwa kepala desa tak bisa dipercaya rupanya terbawa sampai ke pintu lumbung, menjelma kesepakatan bersama para petani. Agar lurah tak bisa menyelewengkan simpanan padi, asisten residen membagi tiga kunci lumbung ke tiga pihak: lurah, tetua atau orang kaya desa, dan kepala onderdistrik (wilayah setingkat kecamatan). Tiap kali padi selesai ditimbun ke lumbung, pintunya ditutup di depan seluruh warga desa.

Semua kehati-hatian itu mulanya disambut dingin. Orang kaya dan pedagang merasa kedudukan dan usahanya terancam. Hasilnya baru terlihat beberapa bulan setelahnya, pada masa panen. Setelah panen 1902, lumbung-lumbung itu menimbun 105.933 pikul padi untuk bibit.

Berkat itu, petani tak lagi harus meminjam benih kepada rentenir, dan Asisten Residen Grobogan W.F. Lutter bahkan melaporkan bahwa dirinya tak menemukan penyelewengan di lumbung-lumbung itu.

Lumbung seperti itu pun tak berhenti di Grobogan.

Ketika Padi Tak Lagi Cukup

Dalam enam tahun, jumlah lumbung desa melonjak dari 5.301 pada 1905 menjadi 12.625 pada 1911, seperti dicatat oleh Haryono Rinardi dalam "Lembaga Perkreditan Masa Kolonial" (2012: 134). Pemerintah sendiri yang memacunya, dan banyak lumbung berdiri atas prakarsa pegawai pemerintah.

Namun, pertumbuhan pesat itu ada harganya. Banyak lumbung didirikan tergesa-gesa tanpa perencanaan matang, yang berdampak pada penutupan lumbung tersebut sebab dianggap tak bermanfaat.

Lumbung yang bertahan pun menuntut ongkos dari peminjamnya. Haryono Rinardi dan kolega dalam studi terbitan jurnal Humaniora (2017: 235–241) mencatat, pinjaman padi dikenai suku bunga 25 sampai 50 persen, tetapi kebanyakan lumbung menarik bunga rerata 50 persen.

Mereka menilai bunga itu tak terlalu memberatkan. Dua pikul yang dipinjam kala paceklik bernilai sekitar enam gulden, sedangkan tiga pikul yang dikembalikan saat panen juga bernilai sekitar enam gulden karena harga padi sedang jatuh. Dalam hitungan uang, petani impas. Namun dalam hitungan padi, ia menyerahkan 50 persen lebih banyak.

Kendali atas lumbung pun perlahan berpindah ke tangan pejabat desa. Di Cirebon, dua warga biasa yang semula duduk di jajaran panitia akhirnya diturunkan. Mereka tak berdaya melawan dominasi pejabat desa, terutama kepala desa.

Sementara itu, kebutuhan petani sendiri berubah. Penyaluran padi lumbung memuncak pada 1910–1911, ketika sekitar 177 ribu ton padi dikumpulkan dan dipinjamkan, lalu menurun karena petani lebih membutuhkan pinjaman tunai.

Lumbung-lumbung itu pun ditinggalkan satu per satu. Jumlahnya menyusut menjadi 9.974 pada 1919 dan sekitar 5.500 pada 1933. Menurut analisis Rinardi dan kolega, itu berkaitan dengan banyaknya penolakan.

Para peminjam berpindah ke bank desa. Pemerintah ikut membukakan jalannya: bank desa didirikan antara lain dengan melikuidasi lumbung desa yang ada.

Padi untuk Benih, Padi untuk Pajak

Sebelum surut, lumbung di Grobogan lebih dulu menambah tugasnya. Pada 1904, dengan dalih agar petani tak terlambat membayar pajak, asisten residen mengharuskan tiap petani menyisihkan satu pikul padi per bahu di lumbung desa untuk membayar pajak tanah sawah dan tegalan, demikian sebagaimana dicatat oleh Hartatik (2010: 41–42).

Isi lumbung tahun itu memperlihatkan seberapa jauh "tugas" baru itu mengambil tempat. Dari 236.828 pikul padi di 200 lumbung Grobogan, 67.923 pikul disiapkan untuk pajak tanah, atau sekitar 29 persen. Sebanyak 22.654 pikul untuk mencicil kredit kerbau (pinjaman membeli kerbau pembajak yang dibayar dengan padi), sedangkan 62 persen sisanya dimanfaatkan untuk bibit.

Hal itu berbeda dari lumbung pajak yang muncul pada 1930-an. Keduanya sama-sama menghubungkan penyimpanan padi dengan kewajiban pajak, tetapi lahir dari prakarsa dan mekanisme yang berbeda.

Menurut Rinardi dan kolega (2017: 243), organisasi tani di bawah Partai Indonesia Raya (Parindra) membentuknya untuk menahan padi milik anggota sampai harga membaik, lalu menjualnya guna membayar pajak mereka.

Pajak memang sudah lama mengimpit banyak petani di Jawa. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pajak tanah harus dibayar dengan uang tunai, tak lagi dengan hasil bumi.

Beban itu terlihat dari hitungan sebuah komisi pemerintah kolonial: rata-rata pendapatan rumah tangga di Jawa diperkirakan sekitar 80 gulden setahun, sedangkan pajak yang harus dibayar mencapai sekitar 16 gulden, atau seperlima pendapatan..

Beban setoran padi pun sudah terasa sejak panen pertama. Petani yang gagal panen pada 1902 boleh menunda setoran bibit, tetapi istri atau anak mereka harus menjadi buruh potong padi di sawah petani lain.

ilustrasi lumbung padi

Ilustrasi lumbung padi. FOTO/iStockphoto

Hartatik (2010: 41–42) menyimpulkan, lumbung desa berhasil mengatasi persoalan kekurangan pangan dan benih padi yang sebelumnya berulang. Namun, keberhasilan itu bukan berarti Grobogan terbebas dari krisis pangan. Pada 1904, misalnya, tanaman jagung sebagai tanaman kedua gagal di hampir sepertiga lahan.

Keberadaan lumbung desa tidak serta-merta membuat seluruh petani menerima kebijakan pemerintah kolonial. Di Blora, misalnya, sebagian pengikut Samin Surosentiko mulai menarik diri dari kehidupan bersama desa sekitar 1905. Mereka menolak menyetor padi ke lumbung desa dan menitipkan ternak dalam kelompok bersama.

Pada tahap itu, mereka masih membayar pajak, meskipun menganggapnya sebagai sumbangan sukarela. Samin sendiri telah berhenti membayar pajak, tetapi belum menganjurkan pengikutnya melakukan hal serupa.

Ajaran Samin kemudian menyebar ke Grobogan. Pada 1911, Surohidin, menantu Samin, dan seorang pengikut bernama Pak Engkrak, mulai menyebarkannya di wilayah tersebut. Gerakan itu makin kuat pada 1914, ketika pengikut Samin di Grobogan menunjukkan penentangan terhadap pejabat pemerintah.

Beberapa tahun kemudian, pengikut Engkrak menolak seluruh pajak dan kewajiban pelayanan kepada pemerintah kolonial. Engkrak akhirnya diasingkan pada 1917.

Baca juga artikel terkait LUMBUNG PANGAN atau tulisan lainnya dari Rizqy M. Farhan

tirto.id - Horizon
Penulis: Rizqy M. Farhan
Editor: Fadli Nasrudin