tirto.id - Mundurnya Wakil Presiden ke-14, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi wakil presiden pada Kamis (12/11/2026) lalu bukan hanya menandai kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia, tetapi juga turut menjadi titik balik politik bagi warisan kebijakan dan proyek pembangunan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Kepergian eks Wali Kota Solo itu juga menambah deretan figur pro-Jokowi yang mundur di bawah kepemimpinan Prabowo selama ini. Sebut saja status eks Kapolri era Jokowi, Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjadi tersangka kasus penyadapan, dan mundurnya kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tempat Jokowi kini berpartai. Tiga kader, Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, memilih untuk meninggalkan PSI dan berfokus pada tugas mereka sebagai pejabat di kepemimpinan Prabowo.
Selama dua tahun memimpin hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah Prabowo tercatat telah memilah beberapa proyek dan kebijakan warisan Jokowi. Misalnya, ia mencoret pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK) Tropical Coastland dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 pada Oktober 2025. Prabowo turut menahan sejumlah proyek ruas tol yang masih dalam tahap perencanaan seperti Tol Puncak dan Tol Kulonprogo-Cilacap.
Sementara itu, perlambatan terlihat pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kendati Prabowo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 dengan pemindahan 1.700 hingga 4.100 aparatur sipil negara (ASN), alokasi anggarannya turun dibandingkan era Jokowi yang sempat mencapai Rp43,4 triliun pada 2024.
Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, pagu Otorita IKN (OIKN) dialokasikan sebesar Rp6,26 triliun pada APBN 2026 dan direncanakan Rp6,72 triliun dalam RAPBN 2027. Angka ini di bawah usulan tambahan dana Rp15,8 triliun yang sempat diajukan OIKN.
Hingga September 2026, rata-rata progres pembangunan paket kawasan legislatif dan yudikatif di IKN tercatat sebesar 21,7 persen. Adapun per Agustus 2026, progres fisik paket pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA) senilai Rp1,4 triliun baru mencapai 12,5 persen, sedangkan paket gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Masjid Kawasan senilai Rp1,65 triliun berada di angka 12,41 persen.
Perlambatan serupa terjadi pada rencana perpanjangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) hingga Surabaya yang belum menunjukkan progres fisik. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih berfokus menata pengalihan aset serta restrukturisasi utang Whoosh dengan tenor 80 tahun dan beban cicilan sekitar Rp1 triliun hingga Rp1,2 triliun per tahun.
Adapun kebijakan era Jokowi yang diubah mencakup pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Setelah sebelumnya dipatok ketat untuk memproteksi industri manufaktur domestik, Prabowo meminta aturan TKDN dibuat lebih realistis dan fleksibel guna merespons negosiasi tarif perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat.
Sementara itu, kebijakan yang disesuaikan tampak pada program hilirisasi di dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) RAPBN 2027 yang tidak lagi hanya berfokus pada tambang mineral seperti nikel, tembaga, dan bauksit, tetapi diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan.
Tirto telah menghubungi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, melalui aplikasi perpesanan pada Jumat (13/11/2026) untuk meminta konfirmasi mengenai keberlanjutan proyek dan kebijakan warisan Jokowi setelah mundurnya Gibran. Namun, Syahganda belum memberikan balasan.
Risiko Bernasib seperti Hambalang
Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus analis kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai mundurnya Gibran dan melemahnya dukungan politik terhadap Jokowi berimbas langsung pada kelanjutan program-program pembangunan dari periode sebelumnya. Ia melihat sejumlah proyek infrastruktur berskala besar warisan Jokowi kini mulai dievaluasi dan kehilangan prioritas.
"Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sudah banyak yang tidak dilanjutkan karena ketiadaan Pak Jokowi itu membuat peluang programnya dilanjutkan sangat kecil. Program pembangunan yang menggunakan anggaran besar seperti kereta cepat Whoosh sampai Surabaya atau Banyuwangi itu sampai hari ini tidak ada progres apa pun," kata Trubus melalui sambungan telepon kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).
Selain kelanjutan kereta cepat, Trubus menyoroti proyek infrastruktur seperti jalan tol dan rencana pembangunan waduk di beberapa daerah yang belum dirampungkan. Adapun untuk proyek IKN, ia menilai pemerintah tetap melanjutkannya semata-mata karena terikat payung hukum berupa undang-undang dan perpres.
"IKN itu dilanjutkan, tapi posisinya sangat terpaksa karena ada undang-undang dan perpres. Bahaya kalau tidak dilaksanakan karena sudah di DPR, tapi dalam perencanaannya ke depan mungkin lebih banyak tidak dilanjutkan, misalnya bandara internasional, pelabuhan, dan konektivitas jalannya," ujar Trubus.

Ia menambahkan, lambatnya pembangunan fisik di IKN juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran negara serta belum masuknya investasi asing secara langsung, meskipun presiden kerap melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, apabila pimpinan pemerintahan sudah tidak lagi memprioritaskan suatu proyek karena faktor politik, risiko proyek tersebut ditinggalkan seperti Hambalang akan semakin terbuka.
"Di atasnya enggak melanjutkan. Contohnya dulu Pak Jokowi juga enggak melanjutkan Hambalang dan Jembatan Selat Sunda. Potensi yang sekarang ini juga sama, Pak Prabowo akan melakukan hal yang sama karena pertimbangannya pasti fokus ke 2029, apakah terpilih lagi atau tidak," jelas Trubus.
Demi menjaga peluang pada Pilpres 2029, kata Trubus, Prabowo kini lebih memusatkan anggaran untuk menggenjot program unggulannya sendiri, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah itu ditempuh untuk mendongkrak kembali kepercayaan publik yang menurun dalam sejumlah survei belakangan ini.
"Konsentrasinya ke programnya sendiri seperti MBG dan Kopdes yang dijalankan mati-matian, meskipun sudah dua tahun dilaksanakan dampaknya belum kelihatan. Seharusnya yang ditarik itu kepercayaan publik, karena kalau enggak ada kepercayaan publik agak sulit melakukan pembangunan," tutur Trubus.
Terkati MBG dan Kopdes, survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 1–10 Oktober 2026 menunjukkan dari 95,2 persen warga yang mengetahui program MBG, sebanyak 61,4 persen mengaku kurang atau tidak puas terhadap pelaksanaannya. Sementara itu, sebanyak 71 persen dari 79,9 persen responden yang mengetahui program KDMP merasa kurang atau tidak yakin koperasi tersebut akan berkembang di daerah mereka.
Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, kedua program unggulan itu tetap memperoleh alokasi anggaran besar. Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat menjadi instansi dengan pagu anggaran terbesar, yakni Rp268 triliun pada APBN 2026 untuk target 82,9 juta penerima dan direncanakan sebesar Rp240,2 triliun pada RAPBN 2027 untuk 72,1 juta penerima manfaat.
Di sisi lain, untuk menopang target pembentukan 80.000 KDMP, pemerintah menaikkan pagu Dana Desa sebesar 39,3 persen dari outlook 2026 sebesar Rp55,3 triliun menjadi Rp77 triliun pada RAPBN 2027 yang terutama ditujukan untuk membayar kewajiban jatuh tempo atas percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

Akhir Kolaborasi dengan Jokowi
Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono, berpandangan mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden menjadi puncak dari ketidakharmonisan antara Prabowo dan Jokowi setelah dua tahun pemerintahan berjalan. Menurutnya, narasi keberlanjutan yang diusung semasa kampanye Pilpres 2024 tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik kebijakan pemerintah.
"Setelah mundurnya Pak Gibran, maka dua tahun terakhir ini akan menjadi benar-benar legacy dari Pak Prabowo, entah itu baik atau buruk. Jadi tidak ada lagi bahwa ini nanti legacy kolaborasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi," kata Vishnu melalui sambungan telepon kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).
Vishnu mencontohkan bagaimana program MBG dan KDMP dikomunikasikan sepenuhnya sebagai program presiden, sementara proyek-proyek ikonik era Jokowi seperti IKN dan infrastruktur justru mengalami pemangkasan alokasi dana. Dengan ritme anggaran dan akselerasi pembangunan saat ini, ia memperkirakan perpindahan ibu kota negara tidak akan terwujud dalam waktu dekat.
"Kemungkinan besar tidak dilanjutkan atau paling tidak di-downscale, sehingga kemungkinan terwujud seutuhnya itu kecil. Bahkan diperkirakan setelah periode Presiden Prabowo tahun 2024–2029 berakhir, sepertinya ibu kota tidak akan pindah karena dananya semakin dipangkas dan pembangunannya tidak terlalu terakselerasi," ujar Vishnu.

Lebih lanjut, Vishnu menilai keluarnya para politisi PSI dari struktur kepengurusan partai serta tergesernya figur dekat Jokowi seperti Pratikno dari kabinet membuat Jokowi praktis tidak lagi memiliki representasi di dalam pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, Jokowi dinilai mau tidak mau akan berada di posisi luar pemerintahan karena pemerintah tidak lagi mengakomodasi kepentingannya.
Di sisi lain, Vishnu mengingatkan Prabowo juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan KDMP serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan nilai tukar rupiah. Tanpa pembenahan atas program yang dikritik masyarakat dan pengendalian inflasi bagi kelompok menengah bawah, elektabilitas Prabowo berisiko tergerus menjelang Pilpres 2029.
"Untuk proyek-proyek infrastruktur, harus dilakukan audit secara objektif. Kalau memang dibutuhkan untuk menekan biaya transportasi dan pangan ya harus dilanjutkan, tapi kalau secara teknis tidak dibutuhkan tidak perlu dilanjutkan," tutur Vishnu.
Memilah Warisan Masa Silam
Ekonom Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi, menjelaskan pengunduran diri Gibran dan dukungan mayoritas parlemen memang memberi Prabowo ruang politik yang lebih lebar untuk meninjau ulang prioritas pembangunan. Kendati demikian, keleluasaan politik tersebut tetap dibatasi oleh ikatan kontrak, undang-undang, biaya penghentian proyek, serta kapasitas kas negara.
"Pemangkasan yang hanya mengikuti pergantian aliansi politik berpotensi merusak kepercayaan investor. Sebaliknya, evaluasi independen yang mengungkap nilai kontrak dan manfaat publik dapat memperbaiki kualitas anggaran. Yang dibutuhkan bukan perburuan simbol warisan, melainkan disiplin memilih kegiatan dengan hasil ekonomi tertinggi," terang Syafruddin melalui pesan tertulis kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).
Menurut Syafruddin, benang merah dari langkah pemerintah memilah warisan kebijakan Jokowi terletak pada upaya menyesuaikan portofolio proyek terhadap tiga kendala, yakni kemampuan fiskal, manfaat politik-ekonomi, dan kewajiban kontrak yang telah mengikat. Pemerintah cenderung mempertahankan proyek yang biaya pembatalannya tinggi, memperlambat kegiatan yang manfaatnya belum mendesak, serta mengubah aturan yang dianggap menghambat investasi atau hubungan dagang.
Terkait IKN, Syafruddin memandang risiko proyek tersebut kehilangan kecepatan pendanaan lebih besar ketimbang risiko dihentikan secara langsung. Ia mengingatkan bahaya sesungguhnya muncul apabila pemerintah menunda pekerjaan yang saling bergantung di lapangan.
"Risiko sesungguhnya muncul ketika pemerintah menunda pekerjaan yang saling bergantung: gedung tanpa utilitas, jalan tanpa permintaan perjalanan, atau fasilitas tanpa penghuni. Lebih rasional menyelesaikan satu kawasan yang berfungsi daripada menyebarkan dana tipis ke banyak proyek yang tidak kunjung menghasilkan manfaat," jelas Syafruddin.
Sementara itu, terkait pelonggaran aturan TKDN, ia menilai kebijakan itu dapat memperbaiki iklim investasi apabila disertai masa transisi agar tidak memukul produsen komponen lokal yang sudah terlanjur membangun pabrik mengikuti aturan lama.
"Solusi yang lebih produktif ialah membedakan industri yang telah kompetitif, industri perintis dengan potensi pembelajaran, dan kegiatan yang hanya bertahan karena proteksi administratif. Reformasi TKDN dinilai berhasil bukan ketika persentase lokal semata meningkat atau menurun, melainkan ketika industri Indonesia mampu bersaing tanpa terus bergantung pada kewajiban pembelian," kata Syafruddin.
Dampak bagi Investor dan Tekanan APBN
Terpisah, Analis Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Baginda Muda Bangsa, menilai keberadaan Gibran di kursi wakil presiden sejak awal bukanlah faktor penentu bagi Prabowo dalam melanjutkan atau menghentikan proyek era Jokowi. Sebab, evaluasi terhadap deretan proyek di dalam kerangka PSN telah dilakukan Prabowo sejak awal masa pemerintahannya, jauh sebelum Gibran mengundurkan diri.
"Beberapa proyek jalan tol sudah dievaluasi dan ada yang diberhentikan karena belum berjalan sama sekali, dan yang paling politis sebenarnya penghentian PSN Pantai Indah Kapuk 2. Fakta ini menunjukkan bahwa adanya Gibran dan tidak adanya Gibran di posisi wapres, dari awal Presiden Prabowo punya prioritas yang berbeda," ujar Baginda melalui pesan suara kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).
Khusus untuk IKN, Baginda memperkirakan pembangunannya tidak akan berhenti menjadi proyek mangkrak karena sebagian gedung telah berdiri, mulai dihuni, serta melibatkan skema kerja sama dengan pihak swasta di luar APBN. Meski begitu, ia mengakui laju pembangunannya tidak akan secepat yang diharapkan Jokowi mengingat komitmen pendanaan dari APBN berada di kisaran Rp6 triliun per tahun.
Terkait perubahan kebijakan industri melalui pelonggaran TKDN, Baginda memberikan catatan tersendiri. Menurutnya, perubahan aturan yang terlalu cepat justru memberikan kesan negatif bagi investor asing yang telah menanamkan modal langsung untuk membangun ekosistem industri di dalam negeri. Ia mencontohkan produsen otomotif seperti Hyundai yang telah membangun pabrik baterai dan kendaraan listrik guna mematuhi syarat TKDN era Jokowi, tetapi kemudian dihadapkan pada pelonggaran aturan yang memudahkan pesaing lain masuk ke pasar Indonesia.
"Setelah mencoba mengikuti prosedur yang ada, ternyata terjadi pelonggaran sehingga pihak lain bisa masuk ke pasar Indonesia dengan cara yang lebih mudah. Pemerintah perlu berhati-hati dan membuat kerangka waktu yang jelas per industri, jangan sampai pelonggaran TKDN ini malah mematikan proses reindustrialisasi yang sedang coba dibangun," terang Baginda.
Lebih jauh, Baginda menyoroti menyempitnya ruang fiskal pemerintah saat ini. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun sehingga menyisakan defisit anggaran Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi itu, bagi Baginda, membuat pemerintah tidak cukup hanya memangkas proyek warisan masa lalu. Ia mengkhawatirkan upaya pemerintah mencari sumber pendanaan di luar APBN untuk membiayai program-program prioritas saat ini justru menimbulkan risiko yang membebani keuangan negara.
"Jadi pertanyaannya bukan lagi proyek Jokowi mana yang bisa dipotong, melainkan program pemerintah saat ini mana yang harusnya dibenahi dan dilakukan rasionalisasi atas anggarannya," tutup Baginda.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id
































