Surat Mundur Gibran Disamakan dengan Soeharto, Apa Bedanya?

tirto.id - Bukan kata “mundur” yang tertuang dalam surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Alih-alih, Gibran memilih rumusan yang lebih spesifik secara konstitusional: “menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri”.

Pemilihan diksi tersebut tertuang dalam surat pengunduran diri yang diserahkan langsung oleh Gibran selaku Wakil Presiden ke-14 RI kepada pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR, Kamis (12/11/2026).

“Dengan hormat. Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” bunyi surat pengunduran diri Gibran dari posisi orang ke-2 di Indonesia yang dibacakan langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) MPR sesaat setelah menerima surat tersebut, Kamis (12/11/2026).

Dalam alinea berikutnya, bahasa yang digunakan bergeser membungkus kalkulasi hukum itu dengan dalih pengorbanan politik.

“Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” lanjut Muzani membacakan alinea kedua surat tersebut.

Gibran juga menyatakan telah melaporkan keputusannya secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 dan 11 November 2026, sekaligus memohon agar MPR menindaklanjuti konsekuensi pengunduran dirinya merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Pilihan frasa “menyatakan berhenti” di sini langsung memantik perbandingan historis. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyebut format surat Gibran bermodel serupa dengan pernyataan berhentinya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 silam.

Di mata hukum tata negara, kata "menyatakan berhenti" bukanlah permohonan izin, melainkan sebuah tindakan hukum sepihak yang bersifat deklaratif dan tuntas seketika. Menurut Yusril, pilihan bahasa tersebut memiliki daya ikat mandiri tanpa membutuhkan persetujuan lembaga mana pun.

“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” tegas Yusril.

Sama dengan Pengunduran Diri Soeharto-Hatta?

Secara formal dan definitif, langkah yang diambil Gibran Rakabuming Raka tidak jauh berbeda dengan Soeharto pada 1998 dan Mohammad Hatta pada 1956. Hal itu dapat diakui memang berakar pada tindakan yang sama: keputusan seorang pemimpin untuk mengakhiri masa jabatannya secara sukarela sebelum waktunya.

Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad), Yoppy Adhi Hernawan, menyatakan bahwa ketiganya menempuh jalur pengunduran diri, bukan pemakzulan, jika dilihat dari sudut pandang kategori hukum pengakhiran jabatan.

“Secara konseptual, ketiganya memiliki persamaan karena sama-sama melibatkan keputusan untuk mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya,” terang Yoppy saat dihubungi Tirto, Kamis (12/11/2026).

Pandangan serupa disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Beni Kurnia Illahi. Menurut Beni, ketiganya, secara terminologi maupun tindakan faktual, mencatatkan peristiwa yang serupa dalam lembaran sejarah.

“Kalau menggunakan peristilahan mundur, apa yang dilakukan oleh Soeharto maupun Gibran saya kira itu merupakan hal yang sama saja. Dia sama-sama mundur,” jelas Beni dalam kesempatan berbeda di sambungan telepon.

Namun, kesamaan bentuk formal tersebut langsung terbelah ketika dibedah dari kacamata hukum tata negara dan konteks politik di balik keputusannya.

Yoppy menjelaskan, pada 1998, Soeharto meletakkan jabatan dalam posisinya sebagai Presiden di bawah naungan UUD 1945 pra-amandemen. Kondisi tersebut membuat Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis disumpah menggantikannya untuk melanjutkan sisa masa jabatan.

Hal ini berbeda dengan Gibran yang beroperasi di bawah UUD 1945 hasil amandemen. Sebagai Wakil Presiden, kepergiannya tidak melahirkan penggantian otomatis, melainkan mengaktifkan mandat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan MPR menggelar pemilihan untuk mengisi kekosongan kursi RI-2.

Perbandingan yang tak kalah riuh juga mengemuka ketika langkah Gibran disandingkan dengan langkah mengundurkan diri wakil presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta. Di ruang diskursus publik, sempat bergulir narasi dari politisi yang menyebut bahwa sikap mundur Gibran dapat disamakan dengan jiwa kenegarawanan Bung Hatta pada 1956 — sebuah bentuk pengorbanan diri demi menyudahi kegaduhan politik dan menjaga situasi bangsa tetap kondusif.

Secara konstitusional, Yoppy menggarisbawahi bahwa peristiwa mundurnya Bung Hatta pun berjalan di atas rel hukum yang sama sekali tidak sebangun. Bung Hatta meletakkan jabatan dalam iklim parlementer UUDS 1950, di mana surat pengunduran dirinya diajukan kepada parlemen pada 20 Juli 1956, disetujui DPR pada 30 November 1956, lalu disahkan melalui Keppres Nomor 13 Tahun 1957.

“Hatta berhenti dalam kerangka UUDS 1950. Soeharto berhenti dalam kerangka UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyebabkan Wakil Presiden menggantikannya. Sementara itu, Gibran berhenti dalam kerangka UUD 1945 hasil perubahan, yang menyediakan mekanisme khusus untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden,” papar Yoppy.

Dari sudut pandang etika dan sosiologi politik, Beni dari PUSaKO turut menepis anggapan bahwa mundurnya Gibran mencerminkan kemurnian sikap kenegarawanan Bung Hatta. Menilik bentuk luarnya, perbandingan secara bahasa memang tidak salah, namun ruh dan motif di balik peristiwanya bertolak belakang.

“Secara etimologis itu sah-sah saja,” ujar Beni.

Namun, Beni menekankan bahwa Bung Hatta memilih menepi murni karena perbedaan visi ideologis dengan Bung Karno. Sebaliknya, mundurnya Gibran tidak lepas dari akumulasi krisis legitimasi serta derasnya desakan publik akibat berbagai persoalan hukum dan etik yang terus membayanginya sejak awal.

“Hatta mengundurkan diri karena ketidakcocokan dengan prinsip yang dibangun oleh Soekarno. Berbeda dengan konteksnya di Gibran. Gibran karena memang gejolak politik, publik kemudian menguar untuk meminta Gibran untuk mengundurkan diri karena banyak hal yang kemudian tidak sejalan lagi dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai dari putusan MK 90, konflik kepentingan, termasuk juga putusan MK dan putusan MA terakhir,” jelas pria yang juga dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Bengkulu itu.

Beda Berhenti, Mundur, dan Dimakzulkan

Pilihan Gibran menggunakan rumusan “menyatakan berhenti” juga menegaskan garis demarkasi istilah dalam hukum tata negara. Yoppy meluruskan bahwa Pasal 8 UUD 1945 sebenarnya membedakan empat keadaan berakhirnya masa jabatan eksekutif sebelum waktunya: mangkat, berhenti, diberhentikan, dan tidak dapat melakukan kewajibannya.

Mangkat merujuk pada peristiwa kematian alamiah yang serta-merta menyudahi mandat jabatan tanpa proses politik. Sementara itu, istilah “mundur” secara konstitusional berinduk langsung pada terma “berhenti”.

“Istilah mundur atau mengundurkan diri pada dasarnya merupakan istilah yang menggambarkan tindakan seseorang untuk berhenti dari jabatannya atas kehendak sendiri. UUD 1945 memang tidak secara eksplisit menggunakan istilah mengundurkan diri dalam Pasal 8. Konstitusi menggunakan istilah berhenti. Oleh karena itu, secara konstitusional, pengunduran diri dapat dipahami sebagai salah satu bentuk berhentinya seseorang dari jabatan Presiden atau Wakil Presiden,” jelas Yoppy.

Adapun kategori berikutnya, yakni “tidak dapat melakukan kewajibannya”, merujuk pada keadaan berhalangan tetap di mana pejabat negara secara objektif tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, seperti menderita sakit berat fisik maupun mental yang permanen.

“Keadaan tersebut berbeda dari pengunduran diri maupun pemakzulan karena titik persoalannya adalah ketidakmampuan melaksanakan kewajiban jabatan,” terang Yoppy.

Hal tersebut kontras dengan terma “diberhentikan” yang merupakan mekanisme pemakzulan alias impeachment lewat pintu Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Pemakzulan menuntut dakwaan resmi DPR atas dugaan korupsi, pengkhianatan negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau pembuktian tidak lagi memenuhi syarat jabatan, yang wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR.

Di titik ini, Beni melihat keputusan Gibran untuk berhenti secara sukarela otomatis meruntuhkan proses pemakzulan yang sempat bergulir melalui wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR, lantaran peradilan tata negara tersebut telah kehilangan objeknya.

“Kayak kemarin itu kan sampai hak menyatakan pendapat. Lalu Gibran mengundurkan diri. Nah, selesai. Nggak bisa dilanjutkan lagi karena yang bersangkutan dianggap sudah tidak sebagai wakil presiden lagi. Untuk apa dilakukan hak menyatakan pendapat?” tutur Beni.

Apa Dampaknya Terhadap Hak Keuangan dan Administratif?

Gugurnya proses politik di parlemen memicu tanda tanya publik: apakah Gibran tetap berhak mengantongi uang pensiun dan fasilitas kenegaraan seumur hidup? Kemudian, seandainya ia tidak mundur melainkan dimakzulkan, apakah hak keuangan tersebut otomatis dicabut?

Untuk menjawabnya, duduk perkara yang melatari desakan mundur Gibran perlu diurai secara jernih dari ranah peradilan. Duduk perkaranya berpangkal dari sengketa dokumen pendidikan syarat pencalonan yang melintasi tiga meja peradilan.

Di Mahkamah Konstitusi (MK), proses persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan sengketa Pilpres terkait pencalonan Gibran menyoroti ketiadaan bukti kelulusan atau ijazah SMA luar negeri yang diakomodasi lewat tudingan “pasal selundupan” dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Aturan teknis KPU tersebut dipersoalkan karena mengecualikan kewajiban melampirkan bukti kelulusan SMA bagi calon lulusan luar negeri yang telah mengantongi ijazah perguruan tinggi.

Persoalan kian meruncing setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan SMA milik Gibran karena dinilai cacat prosedur, hingga berujung pada pencabutan resmi oleh Kemendikdasmen.

Pencabutan tersebut yang kemudian membuat gugatan administrasi di kamar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) otomatis gugur karena kehilangan objek sengketa.

Oleh karena itu, Beni menilai bahwa seluruh rangkaian peradilan di MK, MA, dan PTUN tersebut membuktikan bahwa perkara yang dihadapi Gibran murni berada di koridor administrasi, bukan delik pidana.

Beni menjelaskan, seandainya proses pemakzulan di MPR tetap dipaksakan berjalan hingga palu sidang diketok, putusannya hanya memiliki dua pilihan: Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Selama pelanggaran yang terbukti hanya sebatas cacat administratif dalam dokumen syarat pencalonan, MPR tidak memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan status PTDH.

“Bagi saya untuk syarat administratif itu enggak bisa juga kemudian diberikan pidana atau diberhentikan dengan tidak hormat, kecuali yang bersangkutan telah melakukan kesalahan yang sifatnya pidana baru kemudian ketetapan MPR itu dengan memberhentikan tidak dengan hormat,” ungkap Beni.

Pintu menuju PTDH—yang berakibat pada pencabutan hak pensiun—hanya bisa terbuka apabila ada putusan peradilan pidana yang membuktikan adanya delik kejahatan serius, misalnya pemalsuan dokumen atau permufakatan jahat.

“Kecuali misalnya Gibran melakukan pemalsuan atau apa, misalnya ya, atau misalnya bersekongkol dengan KPU, misalnya kan terbukti pula nanti apa yang dilakukan oleh KPU karena ada bapaknya dan lain-lain. Nah, itu bisa dibawa ke sana nanti. Bisa sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat,” imbuhnya.

Akibat Gibran meletakkan jabatan atas kehendak sendiri dan tidak mengantongi vonis PTDH, hak keuangannya terlindungi secara mutlak oleh UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden.

Mantan Wakil Presiden tetap berhak atas pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir seumur hidup, tunjangan rumah kediaman, biaya perawatan kesehatan keluarga, hingga kendaraan dinas beserta pengemudinya.