Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, proses pencalonan tetap perlu memerhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam hal ini, calon wapres pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024.
“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Atas dasar itu pula, Prabowo dapat berkonsultasi dengan siapapun, termasuk mengadakan perundingan dengan parta-partai koalisi yang sebelumnya mengusung padangan Prabowo dan Gibran. Bahkan, presiden juga tidak diwajibkan menempuh mekanisme konsultasi tertentu sebelum menentukan calon pendampingnya.
Yusril menengaskan, ketentuan mengenai keterlibatan partai koalisi dalam pencalonan pengganti wakil presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Oleh karena itu, partai-partai yang sebelumnya mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses tersebut.
“Jadi, calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3,” tuurnya.
Sementara itu, soal kemungkinan Prabowo mengajukan kader Partai Gerindra sebagai calon pengganti Gibran, Yusril menyebut, hal itu tidak menjadi persoalan. Sebab, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama Prabowo dalam Pilpres 2024.
“Sudah barang tentu partai Bapak Presiden sendiri merupakan partai pengusung. Bahkan, partai pengusung utama. Jadi, tidak ada larangan apapun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri,” jelas Yusril.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
