Respons Partai atas Pengunduran Diri Gibran dari Kursi Wapres

tirto.id - Keputusan Wakil Presiden ke-14, Gibran Rakabuming Raka, mengundurkan diri dari jabatannya mendapat beragam respons dari partai-partai politik di parlemen. Pengunduran diri Gibran ditandai dengan penyerahan surat pengunduran diri secara langsung oleh Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang.

“Dengan hormat. Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian isi surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, setelah Rapat Pimpinan MPR, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Mengenai alasan di balik keputusannya Gibran menebalkan bahwa kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran pemerintahan menjadi pertimbangan utama.

“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian bunyi alinea kedua surat yang dibacakan Muzani.

Sejumlah partai menilai pengunduran diri Gibran sebagai sikap negarawan dan bentuk kedewasaan dalam kehidupan bernegara. Sementara di lain sisi, ada pula yang menekankan pentingnya mengakhiri polemik politik yang selama ini berkembang untuk melanjutkan banyak tugas rumah.

Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah menguatnya dinamika politik di parlemen. Sehari sebelumnya, pimpinan DPR menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota dewan dari seluruh fraksi.

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Rencananya, usulan HMP tersebut ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, agenda tersebut dibatalkan.

Seluruh fraksi kini sepakat untuk menyerahkan dan mengawal kelanjutan proses transisi kepemimpinan ini melalui mekanisme ketatanegaraan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, UU MD3.

PAN: Lebih Elegan dari Dimakzulkan

PAN, melalui Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR RI, Sarifuddin Sudding, menilai keputusan Gibran mundur secara sukarela lebih elegan dibandingkan harus diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.

“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sarifuddin Sudding, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Lebih lanjut, Sudding berpandangan bahwa pengunduran diri Gibran berkaitan erat dengan legitimasi moral dalam penyelenggaraan jabatan publik.

“Pejabat Negara harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih ketika menghadapi persoalan hukum yang menyangkut persyaratan dan legitimasi jabatannya,” urai Sudding.

Pada akhirnya, Sudding menilai bahwa pergantian Wapres ini akan menjadi jawaban konkret atas polemik yang terjadi sekaligus menenangkan publik.

“Bahwa keresahan masyarakat yang belakangan muncul mengenai isu kelayakan persyaratan Wakil Presiden diharapkan dapat segera berakhir,” tukas Sudding.

Gerindra: Kedewasaan Berdemokrasi

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, memandang keputusan Gibran mengundurkan diri sebagai contoh kedewasaan dalam berdemokrasi karena menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

“Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi,” kata Sugiat dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Ia juga menyampaikan penghormatan atas sikap Gibran yang dinilai memilih mundur secara terhormat demi menjaga marwah institusi kepresidenan dan mencegah polarisasi di tengah masyarakat.

“Kami Menyampaikan rasa hormat atas sikap kesatria dan legawa yang ditunjukkan Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai memilih mundur secara terhormat demi menjaga marwah institusi kepresidenan dan mencegah polarisasi di tengah masyarakat,” sambungnya.

Menurut Sugiat, keputusan tersebut bukan langkah sepihak ataupun mendadak. Ia menyebut Gibran telah mengomunikasikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam.

Gerindra juga meminta agar dinamika politik yang berkembang tidak mengganggu jalannya pemerintahan, terutama pelaksanaan program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Keputusan besar telah diambil dengan kepala dingin, kini tugas kita bersama adalah memastikan transisi konstitusional ini berjalan mulus tanpa kegaduhan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Golkar: Sikap Negarawan yang Patut Dihormati

Pernyataan sikap dari Partai Golkar disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Melchias Markus Mekeng. Golkar menilai keputusan Gibran untuk mengundurkan diri merupakan sikap negarawan yang patut dihormati, terutama di tengah perbedaan pandangan politik yang dinilai telah menguras energi bangsa.

“Atas keputusan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap negarawan yang patut dihormati. Di tengah pragmatisme opini publik, dan perbedaan pandangan politik yang menguras energi bangsa, keberanian menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kekuasaan merupakan cerminan kedewasaan dalam kehidupan bernegara,” ujar Mekeng dalam konferensi pers di Ruang Fraksi Golkar, Kamis (12/11/2026).

Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan tidak semestinya hanya menjadi rotasi kekuasaan di antara elite politik. Perubahan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pada akhirnya pergantian kepemimpinan tidak boleh berhenti sebagai rotasi kekuasaan di antara para elit politik. Setiap perubahan harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat,” sambung Mekeng.

Golkar turut menilai bahwa ruang pengabdian bagi Gibran masih terbuka meskipun tidak lagi berada dalam jabatan formal pemerintahan.

PKB: Saatnya Kembali Fokus Bekerja

Ketua Kelompok Fraksi Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, berharap pengunduran diri Gibran menjadi momentum untuk mengakhiri polemik yang berkembang, khususnya terkait persoalan ijazah dan persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

“Prinsipnya begini, harapan kami setelah pengunduran diri Pak Gibran ini kita sudahi polemik ini, mari kembali kita fokus kepada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” ujar Khozin.

Khozin mengingatkan bahwa masih banyak agenda pemerintahan dan pekerjaan parlemen yang perlu diselesaikan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Banyak agenda, banyak PR yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak,” tutupnya.

Proses di MPR selanjutnya akan bersambung ke Rapat Gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.