Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, memastikan situasi keamanan nasional secara umum tetap terkendali serta kondusif di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan beberapa hari ini.
Menurut Dudung, seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Adapun koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat guna menjaga stabilitas nasional.
Dudung menegaskan pemerintah senantiasa menjunjung tinggi konstitusi, menghormati kewenangan lembaga negara, serta menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik. Dudung menekankan, perbedaan pandangan dan dinamika politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus disikapi secara dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab.
"Negara tetap hadir. Pemerintahan tetap berjalan. Konstitusi tetap menjadi pedoman. Dan kepentingan serta keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama," tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu juga menjelaskan terkait perkembangan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026). Menurut Dudung, aksi penyampaian aspirasi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada awalnya berlangsung tertib dan damai, bahkan telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Namun, berdasarkan laporan instansi terkait, situasi pada malam hari mengalami peningkatan ketegangan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada.
Dia menerima laporan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum. Aparat telah melakukan langkah pengendalian hingga situasi dapat dikendalikan pada Rabu dini hari.
Ia mengingatkan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi negara.
Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keselamatan masyarakat, ketertiban umum, dan ketentuan hukum. Pemerintah mengajak seluruh pihak menghindari provokasi, tindakan kekerasan, serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
"Negara berkewajiban melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. Pada saat yang sama, negara juga berkewajiban melindungi keselamatan warga dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan," ujarnya.
Mantan KSAD ini mengajak seluruh masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta menjaga kepercayaan dan persatuan nasional.
"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan tujuan kebangsaan. Kita boleh berdebat tentang jalan yang harus ditempuh, tetapi jangan pernah melupakan bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama," tegas Menko Polkam.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Andrian Pratama Taher
