Menuju konten utama

Gibran: Prabowo Saran Koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk PK

Gibran pun disarankan untuk menampilkan seluruh dokumen pendidikannya dari mulai tingkatan SD sampai dengan S1 saat bertarung di PTUN.

Gibran: Prabowo Saran Koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk PK
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 serta pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd/wsj.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menyiapkan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

“Dan juga [Presiden menyarankan agar saya] berkoordinasi dengan Kemendikdasmen, untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran kepada para wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Gibran pun menjelaskan, dalam pertemuannya bersama Presiden yang berlangsung di tengah polemik terkait ijazah, Prabowo menyarankan agar ia tetap fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” katanya.

Gibran pun disarankan untuk menampilkan seluruh dokumen pendidikannya dari mulai tingkatan SD sampai dengan S1 saat bertarung di PTUN.

Sebagai informasi, sebelumnya MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh advokat bernama H.M. Subhan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dengan dikabulkannya kasasi tersebut, maka MA menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan informasi dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MA, perkara kasasi dengan Nomor 742 K/TUN/2026 itu telah diputus pada Jumat (30/10/2026).

Perkara tersebut merupakan permohonan kasasi yang diajukan advokat Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia cq. Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Perkara tersebut sebelumnya diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Permohonan kasasi diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Rabu, 23 September 2026, kemudian diregistrasi Kamis (8/10/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kabul kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Baca juga artikel terkait IJAZAH GIBRAN atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher