Indeks ijazah gibran

Mardani menyinggung Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurutnya tidak dibahas secara semestinya.

Keterlibatannya dalam memperjuangkan persoalan ini didasari oleh panggilan moral sebagai seorang pendidik.

Menurut Hasto, polemik ijazah Gibran perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Komarudin mengatakan dirinya telah lebih dahulu menyuarakan persoalan itu di ruang publik, tapi justru dapat kritik.

Pelaporan ke DKPP jadi ujian mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses penyusunan PKPU 19/2023.

Pemohon juga mendorong DPR RI menggunakan hak angket dan hak berpendapat untuk tindak lanjuti persoalan itu.

Laporan-laporan ini juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Denny Indrayana dan sejumlah pihak mengadukan komisioner KPU ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Video tersebut merupakan dokumentasi peristiwa pada Juni 2023 yang konteksnya berbeda dari perkara yang diputus MK pada Oktober 2026.

PKPU 19/2023 mulai direncanakan pada Mei 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023.

Foto yang beredar terindikasi sebagai hasil manipulasi AI. Selain itu, tidak ditemukan pengajar tetap bernama Prof. Li Jie dalam direktori akademik.

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dituding terkait dengan Pasal Gibran yang dinilai sebagai pasal selundupan. Simak profil dan penjelasan tuduhan itu.

Terkait putusan MK mengenai ijazah Gibran, Presiden Prabowo tidak pernah memberikan tanggapan langsung, apalagi mengenai penurunan foto oleh politikus PDIP.

Khozin memastikan Fraksi PKB akan membaca dan mengkaji substansi aspirasi hak angket terhadap Wapres Gibran sebelum menentukan langkah selanjutnya.

DPR revisi UU Sisdiknas buntut putusan MK terkait ijazah Gibran. Komisi X siapkan payung hukum penyetaraan lulusan luar negeri.

Ahmad Doli menyatakan akan mempertimbangkan usulan AKSI untuk membentuk hak angket DPR terkait polemik ijazah Gibran.

Doli Kurnia berkata pasal yang berkaitan dengan syarat pencalonan presiden dan wapres itu tidak pernah dibahas dalam rapat konsultasi bersama DPR.

Desakan itu menyusul pertimbangan putusan MK yang menyatakan tidak ditemukannya bukti fisik ijazah sekolah menengah atas atau sederajat milik Gibran.

Pengunggah menggunakan audio pembacaan petitum Pemohon yang dibingkai seolah-olah itu merupakan hasil putusan majelis hakim MK.

Sembilan hakim MK dilaporkan ke MKMK usai menyebut Gibran tak terbukti memiliki ijazah setara SMA. Apakah pelaporan ini murni etik atau manuver politik?