Menuju konten utama

Gibran Sudah Mundur, Pimpinan DPR Tegaskan Usulan HMP Gugur

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan usulan HMP terkait ijazah otomatis selesai setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi wakil presiden.

Gibran Sudah Mundur, Pimpinan DPR Tegaskan Usulan HMP Gugur
Sufmi Dasco Ahmad kepada para wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026). tirto.id/Naufal
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saan Mustopa, menegaskan proses pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka dinyatakan telah selesai dan gugur dengan sendirinya.

Saan menjelaskan, HMP tersebut secara otomatis tidak lagi berlanjut lantaran objek dari pengawasan parlemen—yakni Gibran Rakabuming Raka—telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Terkait dengan HMP ya, karena objek yang kita adakan untuk HMP itu kan sudah mengundurkan diri, maka secara otomatis HMP sudah selesai ya,” ujar Saan kepada para wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Karena objeknya sudah selesai juga,” lanjutnya menegaskan kepastian penghentian mekanisme pengawasan tingkat tinggi tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 120 orang anggota DPR RI dari seluruh delapan fraksi partai politik di parlemen sempat mengajukan usulan resmi penggunaan HMP.

Usulan tersebut digulirkan guna menyikapi dugaan tidak terpenuhinya syarat konstitusional Gibran dalam pengisian jabatan wakil presiden menyusul polemik dokumen pendidikannya.

Berkas usulan hak pengawasan tersebut diterima langsung oleh Saan Mustopa yang memimpin rapat pimpinan di ruang Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026) lalu.

Saat menerima usulan pada pekan lalu, Saan sempat menyatakan bahwa draf yang diserahkan oleh 120 anggota dewan tersebut telah sah dan memenuhi kelengkapan administratif sesuai regulasi parlemen.

"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3," kata Saan saat itu.

Namun, menyusul langkah Gibran yang secara resmi telah melayangkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, DPR memastikan bahwa agenda pengusulan HMP di tingkat legislatif kini tidak lagi memiliki dasar objek penanganan.

Baca juga artikel terkait IJAZAH GIBRAN atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Mochammad Fajar Nur