tirto.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyebut pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp5 triliun untuk program sekolah swasta gratis pada 2027. Anggaran tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA).
“Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” kata Lalu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Namun, Lalu mengatakan tidak semua sekolah swasta akan masuk dalam program tersebut. Dia menyebut pemerintah akan melakukan verifikasi untuk menentukan sekolah mana saja yang memenuhi kriteria penerima program.
Menurut dia, terdapat sekolah swasta yang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan sekolah pada umumnya. Beberapa di antaranya menerapkan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional.
“Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan,” terang Lalu.
Dia mencontohkan sekolah swasta yang menggunakan kurikulum internasional, seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge, sebagai satuan pendidikan yang perlu dipertimbangkan dalam proses pendataan.
“Ada juga swasta yang memang memiliki kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah biasa, menggunakan kurikulum nasional tetapi juga ada kurikulum tambahan baik IB, Cambridge, dan sebagainya,” kata dia.
Lalu menyebut daftar sekolah swasta yang akan masuk dalam program tersebut masih disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program sekolah swasta gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan putusan MK mengenai kewajiban penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, termasuk pada sekolah swasta.
Dengan anggaran sekitar Rp5 triliun yang disiapkan untuk 2027, Lalu menjelaskan pemerintah masih perlu memastikan mekanisme pelaksanaan dan kriteria sekolah penerima agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan putusan MK.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id


































