tirto.id - Di tengah hamparan perkebunan kelapa sawit di kawasan Talang Kelapa, dekat perumahan Griya Revari Indah di barat laut Palembang, sekelompok peneliti bersamuh menyusuri jejak masa silam. Di titik lanskap yang kini dikepung pepohonan sawit itulah, lebih dari satu abad silam, sepotong batu bertulis dari era Kedatuan Sriwijaya ditemukan terpendam.
Tim penjelajah yang terdiri atas Dedi Irwanto, Agustina Bidarti, Hidayatul Fikri, Irwanto, serta sejumlah pegiat sejarah lainnya itu, baru-baru ini mendatangi kembali lokasi penemuan Prasasti Talang Tuo.
Batu fisiknya yang berbahasa Melayu Kuno dan beraksara Pallawa kini tersimpan rapi di balik ruang pamer Museum Nasional, Jakarta. Kunjungan lapangan tersebut bukan sekadar napak tilas arkeologis untuk mengukur koordinat sejarah.
Para peneliti dan pegiat sejarah di Palembang itu tengah membaca ulang empat belas baris aksara kuno pada prasasti tersebut sebagai cermin etika kepemimpinan masa kini.
Mereka membedahnya menggunakan kacamata dua konsep klasik tata kelola kekuasaan dalam tradisi politik Nusantara kuno: dharmaraja, yakni penguasa yang menjalankan pemerintahan berlandaskan kebajikan dan hukum moral (dharma), serta cakravartin, sosok pemimpin adil yang mengayomi segenap alam dan rakyatnya.
Menariknya, pembacaan filosofis atas warisan Sriwijaya abad ke-7 itu justru dipandang bersinggungan dengan guncangan politik paling mutakhir di panggung nasional, yakni keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Taman yang Diikrarkan
Prasasti Talang Tuo memahatkan pertanggalan 606 Saka, yang dalam kalender Masehi bertepatan dengan 23 Maret 684. Isinya merekam titah pembuatan sebuah taman indah bernama Sriksetra atas perintah penguasa Sriwijaya, Dapunta Hyang Sri Jayanasa—tokoh sentral yang sama dengan yang diabadikan dalam Prasasti Kedukan Bukit.
Pada baris kedua, prasasti ini secara eksplisit menyebut pembangunan taman tersebut sebagai pranidhana, sebuah ikrar atau janji suci sang raja.
Baris keempat lantas menegaskan bahwa taman itu dibangun dan dipelihara demi kesejahteraan seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Rancangan taman Sriksetra yang tergambar dalam prasasti mencerminkan visi ekologi sekaligus ketahanan pangan yang matang.
Di atas lahan tersebut ditanam beraneka ragam tumbuhan produktif yang menopang kehidupan masyarakat, mulai dari kelapa, pinang, aren, sagu, hingga berbagai jenis bambu.
Tata ruangnya pun dilengkapi infrastruktur pengairan berupa bendungan dan telaga untuk menjaga ketersediaan air.
Prasasti itu kemudian ditutup dengan untaian doa dalam tradisi ajaran Buddha pada baris kedelapan hingga keempat belas bagi para penjaga dan pengunjung taman: semoga mereka senantiasa berlaku jujur, bermurah hati, dan pada akhirnya mampu mencapai pencerahan sempurna.

Corak pesan ini membuat Prasasti Talang Tuo menempati posisi unik dalam khazanah epigrafi Sriwijaya. Jika banyak prasasti Sriwijaya lainnya berisi ancaman dan kutukan keras bagi siapa pun yang berani melanggar titah raja, Talang Tuo justru hadir membawa napas harapan dan doa keselamatan.
Para sejarawan memperkirakan bahwa taman terbuka tersebut dibangun tepat di kawasan pusat pemerintahan Sriwijaya, yang menurut konsensus kajian sejarah berada di wilayah Palembang.
Secara fisik, batu prasasti berukuran sekitar 50 x 80 sentimeter yang memuat empat belas baris tulisan itu pertama kali ditemukan petani lokal pada 17 November 1920 dan diserahkan kepada Residen Palembang saat itu, Louis Constant Westenenk. Kini, artefak bersejarah tersebut tercatat dalam koleksi Museum Nasional dengan nomor inventaris D.145.
Pembacaan dan alih aksara awalnya dilakukan oleh dua sarjana orientalis terkemuka, Philippus Samuel van Ronkel dan F.D.K. Bosch, yang hasil kajian mendalamnya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Acta Orientalia.
Prasasti Talang Tuo kerap dibaca dan dirayakan sebagai tonggak warisan kearifan lingkungan tertua di Nusantara. Budayawan Taufik Rahzen bahkan mengusulkan tanggal 23 Maret—hari pembuatan prasasti tersebut—untuk diperingati sebagai Hari Bumi.
Kajian serupa diperkuat oleh pakar komunikasi lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Yenrizal, yang menerbitkan buku berjudul Nilai-Nilai Lingkungan Hidup pada Prasasti Talang Tuwo pada 2018, sebuah gagasan yang mendapat dukungan luas dari kalangan aktivis lingkungan di Sumatra Selatan.
Kembali ke kisah perjalanan tim penjelajah, menurut tafsir para peneliti kali ini, pesan utama prasasti tidak berhenti pada pelestarian alam semata.
Namun menyiratkan cetak biru watak seorang pemimpin yang meletakkan kepentingan masyarakat luas, di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Ikrar Moral Seorang Pemimpin
Sejarawan Palembang, Dedi Irwanto, menempatkan Prasasti Talang Tuo dalam satu tarikan napas zaman dengan dua prasasti penting Sriwijaya lainnya, yakni Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Telaga Batu.
Menurut analisisnya, watak dasar Talang Tuo adalah sebuah ikrar atau komitmen moral pemimpin—sebagaimana tercantum dalam kata pranidhana pada baris kedua—dan bukan sekadar laporan pertanggungjawaban teknis atas proyek yang telah rampung dikerjakan.
Sifatnya yang berupa pernyataan visi itulah yang membuat teks kuno ini terbuka lebar untuk didialogkan dan ditafsirkan kembali bersama fenomena sosial-politik kontemporer.
Dalam pembacaan Dedi, figur penguasa yang terpotret dalam Prasasti Talang Tuo tidak menampilkan wajah kekuasaan yang semata-mata sibuk memungut pajak dan menarik upeti dari rakyatnya.
Sebaliknya, kekuasaan hadir untuk memberi manfaat nyata, seperti menghadirkan sebuah taman publik lengkap dengan doa kebajikan bagi semua makhluk. Pada baris kelima, disebutkan pula bahwa taman Sriksetra berfungsi sebagai tempat persinggahan bagi para musafir untuk melepas lelah sekaligus penawar lapar dan dahaga.

Di titik pertemuan antara fasilitas publik dan ketulusan moral itulah, legitimasi kekuasaan bekerja secara efektif melalui kedermawanan.
“Dengan menampilkan taman sebagai persembahan, kekuasaan memperkuat citranya sebagai pemimpin yang saleh nan layak dipatuhi. Prasasti Talang Tuo ini menunjukkan sisi tegas pemerintahannya, di mana sebuah kedermawanan merupakan cara pengendalian yang berjalan beriringan,” kata Dedi Irwanto kepada kontributor Tirto, dikutip Minggu (15/11/2026).
Selain penyediaan ruang hidup dan pemenuhan kebutuhan fisik bagi para pelintas, baris kedelapan dan kesembilan prasasti memuat sisi etis dari pemberian sang penguasa.
Di sana terpahat harapan agar setiap pengunjung yang memasuki taman senantiasa berhati jujur serta terhindar dari perilaku tercela—tidak ada pencuri, perampas, pembunuh, maupun pezina—sehingga ruang publik benar-benar menjadi kawasan yang aman dan bermartabat bagi semua.
Etika Kekuasaan di Prasasti dan Mundurnya Gibran
Tafsir historis mengenai watak kekuasaan itu lantas bertemu dengan momentum politik nasional yang menyita perhatian publik hari ini. Pada Kamis (12/11/2026), Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam dokumen resmi tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri.
“Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” ujar putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, membacakan langsung isi surat pengunduran diri tersebut di hadapan publik dan awak media, mengonfirmasi bahwa tidak tercantum alasan rinci di balik langkah mundur itu.
“Tidak ada alasan yang disebutkan di sini,” ujar Muzani di kompleks DPR-MPR, Senayan.
Keputusan politik tersebut diambil tidak lama setelah Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran.
Belakangan, melalui rekaman video pernyataannya usai resmi mengundurkan diri, Gibran menepis spekulasi publik dengan membantah adanya keterkaitan antara pengunduran dirinya dan polemik keabsahan ijazah tersebut.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran dalam pernyataan video di media sosial pribadinya.
Di tengah perdebatan tersebut, roda konstitusi langsung bergerak. MPR kini memikul mandat untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari terhitung sejak jabatan tersebut dinyatakan lowong.
Menanggapi persinggungan antara kajian prasasti dan dinamika politik nasional, Dedi Irwanto secara tegas mengakui bahwa tidak ada hubungan kausalitas historis secara langsung antara Prasasti Talang Tuo dan peristiwa politik mundurnya Gibran sebagai Wapres RI.

Ia menggunakan prasasti abad ke-7 itu semata-mata sebagai lensa pembanding untuk membedah gagasan kekuasaan sebagai instrumen pelayanan kepada rakyat.
“Memang hasilnya adalah tafsir, bukan fakta sejarah atau penilaian politik, atau tak mengambil posisi soal benar atau salahnya keputusan tersebut,” jelas Dedi.
Baginya, titik tarik utama terletak pada pesan sentral yang dipahatkan dalam prasasti: taman Sriksetra didirikan oleh seorang pemimpin untuk kemaslahatan rakyat banyak, dan komitmen itu diikrarkan sebagai sebuah janji suci yang mengikat dirinya.
“Tetapi ini menarik jika direlasikan dengan isi dalam Prasasti Talang Tuo, isi utama prasasti memuat pembangunan taman Sriksetra oleh pemimpin, Sri Jayanasa, ditujukan bagi kepentingan rakyat dan merupakan janji suci. Artinya, kekuasaan seorang pemimpin dalam konsep prasasti Talang Tuo ini, memberi manfaat kepada orang banyak, rakyatnya,” imbuh Dedi.
Kepentingan Publik di Atas Pribadi
Sejarawan Palembang lainnya, Farida R. Wargadalem, mencermati adanya irisan pilihan bahasa antara teks kuno Sriwijaya dan narasi politik masa kini.
Dalam Prasasti Talang Tuo, penguasa memosisikan kewenangannya sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Baris keempat prasasti, misalnya, secara lugas menyatakan bahwa taman dipelihara demi kepentingan seluruh makhluk hidup—sebuah diksi yang senada dengan alasan yang dituliskan Gibran dalam surat berhentinya.
“Maka dapat dikatakan surat berhenti Wapres Gibran, merupakan keyakinan seorang penguasa masa kini bahwa negara dan masyarakat perlu dijaga melebihi dirinya sendiri. Keduanya ini sama-sama menggunakan bahasa pengabdian,” kata Farida R. Wargadalem.
Kendati demikian, Farida mengingatkan agar publik maupun pengamat tidak terburu-buru menyamakan retorika dengan motif yang sesungguhnya.
Dalam konteks Prasasti Talang Tuo, bahasa pengabdian bekerja sebagai instrumen untuk membangun dan meneguhkan legitimasi politik sang penguasa di hadapan rakyatnya.
“Sayangnya, dalam surat berhenti wapres Gibran, motifnya hanya bisa dinilai setelah ada keterangan lebih lengkap,” ujar Farida memberi catatan kritis.
Dari sudut pandang tata kelola kelembagaan, akademisi Universitas Sriwijaya, Agustina Bidarti, menangkap pesan kuat mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam narasi Prasasti Talang Tuo.
Tindakan penguasa Sriwijaya kala itu diumumkan secara terang-benderang ke ruang publik demi kesejahteraan semua makhluk. Menurutnya, legitimasi sebuah kekuasaan justru diperkuat ketika tujuan dari setiap kebijakan atau tindakan pemimpin dinyatakan secara jernih.
“Ini pelajaran umum bagi pejabat publik yang berkuasa saat ini dan bukan semata menilai terhadap apa yang dilakukan Wapres Gibran. Namun Gibran memulai tindakan terang dari seorang penguasa saat ini dan tak banyak dilakukan oleh pejabat publik yang merasa kekuasaan tak harus diperjelas oleh tujuan,” tutur Agustina Bidarti.
Tentu saja, pembacaan semacam ini merupakan tafsir konseptual masa kini; istilah-istilah modern seperti akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan tujuan tidak tertulis secara harfiah dalam keempat belas baris aksara Pallawa tersebut.
Penilaian terhadap langkah mundur Gibran pun tak lepas dari perdebatan tajam, mengingat surat pengunduran dirinya memang tidak merinci alasan substantif di balik keputusannya.

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Palembang, Hidayatul Fikri—yang akrab disapa Mang Dayat—menilai bahwa Prasasti Talang Tuo pada akhirnya menawarkan sebuah standar ukuran etis.
Mengajarkan setiap kewenangan pemimpin selalu diuji oleh seberapa besar manfaatnya bagi orang banyak serta kejelasan tujuannya.
Dengan memakai ukuran tersebut, mundurnya Gibran menuntut penjelasan tujuan yang terang kepada masyarakat sekaligus proses suksesi konstitusional yang tertib.
“Pada tataran inilah kita bisa melihat bahwa apa yang ada dalam Prasasti Talang Tuo dan apa yang terjadi dengan Wapres Gibran ini dapat dimaknai bahwa kekuasaan sebagai sarana kebajikan, sekaligus pelimpahan jasa kebajikan atau punya parinama dalam tradisi Buddha Sriwijaya saat itu,” kata Hidayatul Fikri.
Ia menilai prinsip etika pemerintahan yang terkandung di dalam batu prasasti berusia tiga belas abad itu memiliki resonansi nilai yang kuat dengan dasar negara Indonesia modern.
“Moralitas seperti ini sangat berkaitan dengan isi Prasasti Talang Tuo dan sangat selaras dengan Pancasila kita,” tambah Fikri.
Pada akhirnya, Dedi Irwanto kembali mengingatkan batas-batas metodologis dari pembacaan lintas zaman ini.
Rincian teknis mengenai bagaimana Taman Sriksetra dikelola dan dijalankan dalam keseharian masa Sriwijaya memang tidak tercatat secara lengkap dalam sejarah, tetapi pesan moral prasasti tersebut tetap berdiri kokoh sebagai cermin pembanding bagi para pemegang kuasa.
“Walau detail pelaksanaannya tidak diketahui, prasasti ini tetap menjadi sumber penting untuk memahami cara penguasa masa Sriwijaya membangun kewibawaan melalui pemberian, bukan hanya kekuasaan, yang masih relevan dengan peristiwa di masa kini,” pungkas Dedi Irwanto.
Penulis: Irwanto
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id
































