Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menerima keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026). Dalam pidatonya, ia mengungkapkan menerima kunjungan Gibran pada pukul 10.15 WIB untuk menyampaikan surat pamit.
"Intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden RI,” kata Prabowo.
Prabowo menilai keputusan Gibran memperlihatkan sikap ksatria dan seorang negarawan. Ia lalu mengapresiasi kerja mantan wapres itu sejak masa kampanye hingga keduanya mendapat mandat memimpin Indonesia. Bagi Prabowo, Gibran sudah menjalankan tugas baik sebagai pemantau kebijakan pemerintah dengan melakukan kunjungan ke titik-titik proyek di berbagai provinsi.
“Dengan demikian, saya merasa terbantu. Beliau telah melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Beliau telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota dalam waktu dua tahun, serta melakukan pengecekan dan peninjauan pada 303 titik proyek-proyek pemerintah,” jelas Prabowo.
Sesi perpisahan diakhiri dengan momen berpelukan antara Prabowo dan Gibran. Setelahnya, Gibran turut menyalami sejumlah pejabat yang hadir dalam momen tersebut.
Momen pengunduran diri Gibran lantas ditanggapi warganet. Ada yang berspekulasi soal sosok penggantinya, mencari-cari benang merah dengan peristiwa lain seperti penyadapan presiden, sampai candaan pengganti Gibran akan dikenal sebagai wapres giveaway.
Bila kita mengetik kata kunci wapres giveaway misalnya di platform media sosial Threads, terdapat banyak sekali warganet menggunakan kata kunci itu buat melabeli sosok pengganti Gibran nantinya. Akun @widisjourney, menulis, "pengen liat, siapa sih yang ngebet pengen duduk di kursi wapres jalur GIVEAWAY."
Ada pula akun @viramesti16 yang mengaku menunggu wapres giveaway. Ia meminta petunjuk ke warganet lain soal siapa kandidat terkuat menduduki posisi itu. Warganet lain bahkan menghubungkan wapres giveaway dengan hari belanja nasional (Harbolnas) 11.11. Sebagian lain coba memberikan analisis terkait pertanyaan kenapa wapres giveaway?
"Wapres giveaway? Wah, pertanyaan menarik. Para Ketum partai bakal sembunyi enggak ada yang mau mencalonkan kader terbaiknya," unggah akun Threads @hahanipp.
Wapres Baru Perlu Buktikan Kinerja
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai stigma apapun yang saat ini dilabeli oleh masyarakat terkait jabatan wapres perlu dibuktikan nantinya melalui kinerja yang baik.
Ia melihat hal tersebut wajib dilakukan karena kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam 10 bulan terakhir mengalami penurunan signifikan.
"Nah sekarang ada istilah giveaway. It's okay gitu, yang penting beliau bisa bekerja dengan maksimal, menunjukkan kapasitasnya dan kualitasnya," terang Agung melalui pesan suara kepada Tirto, Jumat (13/11/2026).
Penurunan kepercayaan publik terhadap dua tahun kinerja pemerintahan Prabowo, salah satunya terekam dari temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada periode 1-10 Oktober 2026. Survei tersebut mengumpulkan sampel dari 1213 responden untuk mengomentari kinerja presiden dalam hal ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga masalah terkini.
Secara umum survei SMRC mencatat, terdapat penurunan dari periode survei November 2025 yang mencatat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden 81,2 persen menjadi 44,5 persen. Terbukukan pula responden yang tidak puas mengalami lonjakan dari 16 persen menjadi 53,4 persen pada periode survei tersebut.
Ketidakpuasan masyarakat bersumber dari kondisi ekonomi nasional yang dianggap tidak baik-baik saja. Terbukti, 50,8 persen responden menjawab kondisi ekonomi saat ini sangat buruk. Hal ini ditambah dengan temuan 30 persen responden meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah kenaikan kebutuhan harga pokok.
Hasil kesimpulan survei SMRC, rendahnya kepuasan publik atas kinerja presiden karena masyarakat menilai negatif kerja pemerintah dalam menangani masalah mendesak seperti harga bahan pokok terjangkau, menekan korupsi, dan mengurangi kemiskinan.
Ini termasuk penilaian negatif warga terhadap program unggulan pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Agung melanjutkan Prabowo dalam menentukan pengganti Gibran harus memperhatikan figur yang memang bisa diterima oleh publik, bukan hanya elite partai. Dari sudut pandang elite politik, ia membuka kemungkinan terbesar calon yang dapat menstabilkan politik harus berasal dari Partai Gerindra.
"Karena kita tahu Gerindra adalah pemimpin koalisi, pun kalau dipilih salah satu dari Golkar atau PAN mungkin salah satu bisa mungkin cemburu ya. Tapi kalau dari Gerindra, mereka mungkin lebih menerima karena Gerindra adalah pemimpinnya," ujar Agung.
Namun, Agung berharap nama-nama yang akan dicalonkan Prabowo sebagai pengganti Gibran tidak hanya berasal dari partai, tetapi pula dari kalangan luar berlatar profesional, teknokrat, maupun ekonomi.
Ini menurutnya mendesak karena Indonesia sedang menghadapi persoalan ekonomi, hukum, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi.
"Karena publik menanti solusi, inovasi, kebijakan yang relevan untuk mengakselerasi penyelesaian masalah yang sedang terjadi di tengah bangsa kita," tutur Agung.
Label Giveaway Belum Tentu Jadi Beban
Peneliti Politik PARA Syndicate, Lutfia Harizuandini, menganggap beban wapres baru bukan terletak pada stigma giveaway yang diberikan masyarakat. Baginya, beban berat terletak sejauh mana orang yang mengisi posisi tersebut dapat menjalankan kebijakan serta bersedia menjadi ban serep Prabowo sepanjang akhir pemerintahannya.
"Bebannya justru bakal menggelendot di Prabowo. Bisa enggak dia menyenangi orang yang kecewa karena Gibran mundur?" kata Lutfia melalui pesan tertulis kepada Tirto, Jumat (13/11/2026).
Ia melihat meski Gibran mundur tidak membuat loyalisnya maupun Jokowi seketika berpindah haluan mendukung Prabowo. Lutfia menyitir tingkat persetujuan publik terhadap Jokowi walaupun sudah lengser tetap tinggi di kisaran 70-80 persen. Imbasnya hal ini membuat gerak Prabowo terbatas pula dalam menakhodai pemerintahannya.
"Kalau penggantinya kader partai lain, jaminan itu hanya berpindah ke partai tersebut. Kalau penggantinya kepercayaan Prabowo, pemerintah mungkin lebih kompak, tapi kontrol di dalam lingkaran kekuasaan makin lemah," terang Lutfia.
Sehingga, Lutfia menyarankan, dalam mengajukan nama wapres pengganti, Prabowo harus transparan. Lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mandat mengesahkan usulan itu wajib terbuka dan transparan terkait verifikasi persyaratan calon yang diusulkan.
Barulah setelah dilantik wapres baru tancap gas bekerja sesuai tugasnya. Namun, Lutfia melihat, posisi wapres ke depan akan tetap lemah di mata presiden, tetapi berpengaruh terhadap keseimbangan koalisi pendukung pemerintah di parlemen. Makanya, ruang kerja wapres sangat bergantung dari kewenangan yang diberikan Prabowo kepadanya.
"Nah, kalau di mata koalisi, posisinya sangat strategis untuk mesin politik masing-masing partai. Prabowo juga punya kepentingan untuk mempertahankan koalisi besar yang ajeg untuk mendukung pemerintahannya. Jadi siapa yang bisa merepresentasikan semuanya tanpa harus ada drama politik," ucap Lutfia.
Penunjukkan Wapres Hak Presiden
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, beranggapan seberapapun masyarakat nanti melabeli wapres baru misal dengan sebutan giveaway, hak penunjukkan tetap berada di tangan presiden. Selain itu suara publik dalam hal ini direpresentasikan melalui sidang paripurna MPR.
"Sekali lagi posisi Wapres adalah hak presiden, sehingga tawar menawar itu justru muncul dari Presiden. Suara publik dalam hal ini akan diwakili oleh sidang paripurna MPR," jelas Dedi melalui aplikasi perpesanan kepada Tirto, Jumat (13/11/2026).
Hal yang dijelaskan Agung tadi termaktub dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Di situ tertulis zahir, apabila terjadi kekosongan wapres, presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratan kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Adapun untuk saat ini MPR dipimpin oleh Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra. Sedangkan anggotanya berasal dari deretan partai lain di parlemen seperti PDI Perjuangan (110 anggota), Partai Golkar (102 anggota), Partai Gerindra (86 anggota) Partai NasDem (69 anggota), PKB (68 anggota), PKS (53 anggota), PAN (48 anggota), Partai Demokrat (44 anggota), dan Kelompok DPD (152 anggota). Total keseluruhannya 732 anggota.
Kurnia menekankan dalam situasi kekosongan wapres proses yang ditempuh memang harus melalui persetujuan MPR dan DPD. Ia menegaskan, nama yang diusulkan nanti perlu mendeklarasikan kesediaan di hadapan sidang paripurna MPR sehingga memiliki legitimasi politik maupun konstitusional.
Selain itu, menurut Kurnia, Indonesia memang tidak mengenal adanya pemilihan wapres seperti di Filipina. Ia menjabarkan, sistem pemilihan presiden memang satu paket, maka legitimasi pemerintah melekat pada presiden terpilih. Terlebih kata Kurnia, kewenangan kerja wapres tidak memiliki bidang khusus serta keberadaannya hanya atas amanat undang-undang dan mendampingi kerja presiden.
"Karena Presiden sangat mungkin mengusulkan nama yang menjadi bagian dari koalisi di Pilpres 2024 lalu, meskipun tokoh yang muncul bisa saja dari Gerindra sendiri. Kondisi soliditas di koalisi presiden saat ini cukup kuat, sehingga memungkinkan terjadinya stabilitas yang baik," tutup Kurnia.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Bayu Septianto
