Masuk tirto.id
tirto.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden tidak otomatis mengakhiri perjalanan politiknya. Di luar pemerintahan, Gibran masih memiliki peluang membangun kekuatan politik sendiri, termasuk jika ingin kembali berkontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Namun, jalan Gibran untuk menjadi calon presiden tidak sederhana. Ia harus membuktikan bahwa modal politiknya tidak semata-mata bertumpu pada pengaruh sang ayah, Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto mulai mendapatkan dukungan sejumlah partai politik untuk kembali maju dalam kontestasi lima tahunan tersebut.
Modal Politik Gibran Menipis Setelah Mundur dari Wapres
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai peluang Gibran kembali tampil dalam Pilpres 2029 menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah dukungan politik yang dinilai semakin melemah setelah pengaruh Jokowi tidak lagi sebesar ketika masih menjabat sebagai presiden.
Menurut Dedi, posisi Gibran sebagai wakil presiden sebelumnya juga tidak banyak memberikan pengaruh terhadap jalannya pemerintahan Prabowo. Karena itu, pengunduran dirinya tidak serta-merta mengubah stabilitas pemerintahan.
"Sejauh ini pemerintahan Presiden Prabowo juga minim keterlibatan Gibran sebagai Wapres, berbeda halnya jika yang kosong adalah Presiden," kata Dedi kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).
Dedi mengatakan, koordinasi pemerintahan masih dapat berjalan melalui presiden, sekretaris negara, serta para menteri koordinator. Jadi, kekosongan jabatan wakil presiden tidak otomatis menghambat kerja lintas lembaga.
Ia menilai kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa jabatan wakil presiden bukan satu-satunya sumber kekuatan politik Gibran. Setelah tidak lagi berada dalam pemerintahan, Gibran justru perlu membangun kembali pengaruh politiknya melalui partai dan jaringan pendukung.
"Sulit bagi Gibran kembali muncul di 2029, selain reputasinya yang buruk, juga dukungan politik yang kian hilang. Mengandalkan hanya pada PSI (Partai Solidaritas Indonesia) akan sangat minim peluang," ujarnya.
Penilaian serupa disampaikan Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ia menilai Gibran tetap memiliki hak politik untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada 2029. Namun, hak tersebut tidak otomatis membuatnya memiliki dukungan partai politik yang cukup untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Ujang menyoroti kekuatan politik Jokowi yang dinilai menjadi salah satu faktor penting di balik pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Menurutnya, melemahnya pengaruh politik mantan presiden tersebut turut memengaruhi posisi tawar Gibran.
"Gibran itu kan jadi wapres karena kekuatan Jokowi, ayahnya yang jadi presiden ketika itu. Sehingga bisa lolos lewat Mahkamah Konstitusi soal usia dan lain sebagainya," kata Ujang saat dihubungi Tirto, Kamis (12/11/2026).
Selain pengaruh Jokowi, Ujang menyoroti posisi PSI yang belum memiliki kursi di DPR RI. Kondisi tersebut dinilai membatasi kemampuan partai untuk menjadi kendaraan politik Gibran dalam membangun dukungan pencalonan presiden.
Ia juga menyinggung persoalan persyaratan pencalonan yang menurutnya perlu dipastikan Gibran sebelum kembali mengikuti kontestasi politik. Ujang menyinggung polemik ijazah Gibran sebagai salah satu persoalan yang dapat memengaruhi kelengkapan persyaratan tersebut.
"Artinya ketika ijazahnya bermasalah, ya sekolah lagi misalkan, atau ada Paket C atau seperti apa begitu. Sehingga persyaratannya menjadi utuh," ujarnya.
Ujang menambahkan, dinamika politik di parlemen dan kondisi internal PSI juga menjadi tantangan bagi keluarga Jokowi. Ia menilai, dukungan partai politik terhadap Gibran tidak bisa hanya mengandalkan hubungan keluarga maupun pengaruh Jokowi.
"Jadi saya melihatnya punya kesempatan, tapi sulit untuk bisa maju karena itu hak politik tapi berat untuk maju. Susah," pungkas Ujang.
Elektabilitas Gibran Lebih Kuat sebagai Cawapres
Di tengah penilaian mengenai melemahnya dukungan politik, Gibran masih memiliki modal berupa tingkat pengenalan publik yang tinggi. Hasil survei Poltracking Indonesia pada 3-10 Oktober 2025 menunjukkan Gibran dikenal oleh 95,4 persen responden, menempati posisi kedua setelah Prabowo Subianto yang mencapai 97,4 persen.
Dalam survei terhadap 1.220 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen tersebut, tingkat kesukaan terhadap Gibran tercatat sebesar 78,1 persen. Sementara Prabowo memperoleh tingkat kesukaan sebesar 92 persen.
Namun, tingginya popularitas Gibran tidak otomatis berbanding lurus dengan dukungan jika maju sebagai calon presiden. Dalam simulasi berhadapan langsung dengan Prabowo, Gibran memperoleh elektabilitas 8,1 persen, sedangkan Prabowo mencapai 65,8 persen.
Angka Gibran lebih tinggi ketika ditempatkan sebagai calon wakil presiden. Dalam simulasi semi terbuka cawapres, Gibran memperoleh elektabilitas 37 persen. Poltracking menyimpulkan Prabowo masih unggul sebagai calon presiden dengan 48,5 persen, sementara Gibran memimpin sebagai calon wakil presiden dengan 37 persen.
Gambaran serupa terlihat dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 1-10 Oktober 2026. Dalam simulasi semi terbuka dengan 24 nama calon presiden, Gibran memperoleh elektabilitas 8,4 persen, sementara Prabowo meraih 9,8 persen. Keduanya berada di bawah Dedi Mulyadi yang memperoleh 35,5 persen dan Anies Baswedan sebesar 10,3 persen.
Namun, hasil berbeda muncul ketika simulasi dikerucutkan menjadi tiga nama, yakni Gibran, Prabowo, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Gibran memperoleh dukungan 29,7 persen, AHY 28,2 persen, dan Prabowo 22,7 persen. Sebanyak 19,4 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
SMRC juga menguji dukungan terhadap ketiga tokoh tersebut dengan membatasi responden pada mereka yang mengenal seluruh kandidat. Dalam kelompok ini, dukungan terhadap Gibran tercatat sebesar 25,5 persen, Prabowo 19,2 persen, dan AHY meningkat menjadi 37,2 persen.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tingkat keterkenalan di publik tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas. Gibran memang dikenal luas, tetapi dukungannya berubah ketika komposisi kandidat dan kelompok responden yang diuji berbeda.
Koalisi Prabowo Berpotensi Terbelah pada 2029
Di sisi lain, kekuatan politik Prabowo juga tidak bisa dilepaskan dari soliditas partai-partai pendukung pemerintah. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pengunduran diri Gibran tidak akan langsung mengganggu stabilitas koalisi pemerintahan.
Menurut Agung, Gibran bukan ketua umum maupun ketua dewan pembina partai politik yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan koalisi. Terlebih, PSI sebagai partai yang menjadi salah satu ruang politik Gibran tidak memiliki kursi di parlemen.
"Artinya koalisi stabil, koalisi bisa menentukan segera siapa Wapres pengganti yang tepat mendampingi presiden," kata Agung kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).
Agung justru melihat tantangan bagi Prabowo muncul ketika memasuki tahapan politik menuju Pilpres 2029. Sejumlah ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan memiliki aspirasi untuk ikut berkontestasi, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Kondisi tersebut berpotensi memunculkan persaingan kepentingan di antara mitra koalisi. Jika aspirasi para ketua umum partai tidak terakomodasi, sebagian partai dapat memilih membangun poros politik baru di luar koalisi Prabowo.
"Kalau cawapresnya banyak ataupun tidak bisa dirangkul semua dalam sebuah perahu bernama koalisi Presiden Prabowo, otomatis mereka akan pecah dan membuat koalisi baru yang memang potensial menjadi penantang Presiden Prabowo," ujarnya.
Potensi perpecahan koalisi tersebut dapat membuka ruang bagi munculnya poros politik baru yang menjadi penantang Prabowo pada Pilpres 2029. Namun, terbentuknya poros alternatif tidak otomatis menempatkan Gibran sebagai figur yang akan memimpin atau menjadi bagian dari koalisi tersebut.
Gibran masih harus membuktikan kemampuannya membangun dukungan di luar pengaruh Jokowi. Popularitas yang tinggi dan dukungan dalam sejumlah simulasi survei belum cukup untuk memastikan tersedianya kendaraan politik bagi pencalonannya.
Di sisi lain, Prabowo juga memiliki tantangan untuk menjaga soliditas partai-partai pendukung pemerintah. Aspirasi para ketua umum partai dalam koalisi akan ikut menentukan apakah mereka tetap berada dalam satu barisan atau membangun kekuatan politik baru menjelang pemilihan presiden kelak.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto
