Siapa Wapres RI yang Pernah Mundur Selain Gibran?

tirto.id - Gibran Rakabuming Raka yang berhenti sebagai Wakil Presiden RI pada November 2026 menambah catatan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, Mohammad Hatta pernah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1956.

Selain Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga kerap dikaitkan dengan sejarah pergantian jabatan wapres pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, Sultan tidak mengundurkan diri di tengah masa jabatan. Ia menolak dicalonkan kembali untuk periode berikutnya pada 1978.

Ketiga peristiwa tersebut memiliki latar belakang dan proses yang berbeda. Berikut penjelasannya.

Hatta Mundur, Sultan Tolak, Gibran Berhenti

1. Mohammad Hatta (1956)

Mohammad Hatta atau Bung Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia mendampingi Presiden Soekarno sejak 18 Agustus 1945 hingga mengakhiri masa jabatannya pada 1 Desember 1956.

Keputusan Hatta untuk mengundurkan diri dipengaruhi perbedaan pandangan politik dengan Soekarno mengenai arah pemerintahan Indonesia. Hatta mendukung demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno semakin mengarah pada konsep Demokrasi Terpimpin.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat bahwa perbedaan pandangan tersebut membuat hubungan politik keduanya semakin tidak sejalan. Hatta juga menilai posisi wakil presiden menjadi terbatas dalam sistem parlementer karena pelaksanaan pemerintahan sehari-hari lebih banyak dijalankan oleh perdana menteri.

Selain persoalan sistem pemerintahan, Hatta merasa kecewa terhadap praktik korupsi yang berkembang dan menilai dirinya tidak mampu berbuat banyak untuk menghentikannya.

Keinginan Hatta untuk mengundurkan diri telah disampaikan sebelum 1956. Pada 20 Juli 1956, ia mengirim surat kepada Ketua DPR Sartono untuk menyampaikan rencananya meletakkan jabatan setelah DPR hasil pemilihan umum mulai bekerja dan Konstituante terbentuk.

DPR kemudian membahas permintaan tersebut dan menyetujuinya pada 30 November 1956. Terhitung sejak 1 Desember 1956, Hatta mengakhiri jabatannya sebagai wakil presiden.

Pemberhentian Hatta kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957. Keputusan tersebut ditetapkan pada 5 Februari 1957 dan berlaku sejak 1 Desember 1956.

Pengunduran diri Hatta sekaligus mengakhiri pasangan kepemimpinan Soekarno-Hatta yang selama ini dikenal dengan sebutan Dwitunggal.

Meski memiliki perbedaan pandangan politik, hubungan pribadi keduanya tetap terjaga. Salah satu kisah yang dikenal adalah ketika Soekarno meminta Hatta menjadi wali nikah putranya, Guntur Soekarno Putra.

Pertemuan terakhir keduanya berlangsung pada 19 Juni 1970, dua hari sebelum Soekarno meninggal dunia. Kisah pertemuan tersebut kemudian dikenang melalui kesaksian Meutia Hatta, putri Bung Hatta.

2. Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1978)

Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat sebagai wakil presiden kedua Indonesia pada periode 1973–1978, mendampingi Presiden Soeharto.

Namun, berbeda dengan Hatta, Sultan tidak mengundurkan diri di tengah masa jabatannya. Pada 1978, ia menyatakan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai wakil presiden untuk periode 1978–1983.

Dalam penjelasannya di hadapan Sidang Umum MPR pada Maret 1978, Sultan menyampaikan sejumlah pertimbangan atas keputusannya. Ia menyebut kondisi kesehatan sebagai salah satu pertimbangan. Selain itu, ia ingin memberikan pengabdian yang lebih besar kepada bangsa dan negara tanpa terikat kewajiban resmi yang melekat pada jabatan wakil presiden.

Keputusan tersebut membuat Sultan tidak melanjutkan jabatan untuk periode berikutnya. Masa jabatannya berakhir pada 23 Maret 1978.

Setelah Sultan tidak bersedia dipilih kembali, Adam Malik terpilih sebagai wakil presiden dalam Sidang Umum MPR pada 23 Maret 1978 untuk mendampingi Soeharto pada periode berikutnya.

Di luar alasan yang disampaikan secara resmi, sejumlah tulisan dan kesaksian tokoh pernah membahas kemungkinan adanya persoalan politik dalam hubungan Sultan dengan Soeharto. Salah satunya disampaikan mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, yang menilai Sultan mengetahui sejumlah tindakan Soeharto yang dianggapnya tidak benar, tetapi memilih menahan diri.

Meski demikian, pandangan tersebut perlu ditempatkan sebagai kesaksian atau penilaian tokoh, bukan sebagai alasan resmi yang telah dipastikan menjadi penyebab Sultan tidak bersedia dipilih kembali.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX meninggal dunia pada 2 Oktober 1988. Ia dikenang sebagai tokoh yang pernah menduduki jabatan wakil presiden pada masa pemerintahan Soeharto.

3. Gibran Rakabuming Raka (2026)

Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode 2024–2029.

Pada 12 November 2026, Gibran berhenti dari jabatan Wapres dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat tersebut. Pertemuan dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.

Menurut Muzani, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti. Namun, Gibran tidak menjelaskan secara lisan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut.

Pengajuan pengunduran diri itu berlangsung di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran. Persoalan tersebut mencuat setelah adanya proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan serta penyetaraannya.

Perkembangan tersebut juga memicu usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi diberitakan telah menandatangani dokumen usulan HMP terkait polemik tersebut.

Namun, DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada 12 November 2026 untuk membahas pengumuman usulan HMP. Pembatalan itu terjadi pada hari yang sama ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari menjelaskan bahwa nomenklatur yang lebih tepat dalam kasus Gibran adalah ia "berhenti" sebagai Wakil Presiden, bukan mengundurkan diri.

Menurut dia, istilah "berhenti" lebih tepat digunakan berdasarkan nomenklatur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, dia mengatakan bahwa istilah "berhenti" juga digunakan dalam surat yang dikirim Gibran ke MPR RI.

"Jadi buat teman-teman media bagus juga kalau kemudian pakai nomenklatur yang tepat, yaitu berhenti. Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti," kata Taufik, dikutip Antara, Kamis (12/11/2026).

Selain itu, dia menjelaskan bahwa Gibran juga sudah otomatis tak lagi menjadi Wakil Presiden sejak dirinya menyerahkan surat pemberhentiannya.

MPR RI harus merespons kekosongan jabatan Wakil Presiden. Atas dasar itu MPR RI pun akan menggelar rapat gabungan (Ragab) yang akan dilaksanakan pada Jumat (13/11).

Gibran sudah tak lagi bisa mencabut deklarasi pemberhentiannya itu sejak mengirim surat ke MPR RI. Artinya Gibran sudah tidak bisa membatalkan keputusan pemberhentian dirinya sebagai Wakil Presiden.

"Ketika dia mendeklarasikan maka status (kekosongan jabatan Wakil Presiden) itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia nggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan," katanya.