Gibran Diburu Pemakzulan & Elite PSI Cabut, Tuah Jokowi Memudar?

tirto.id - Momentum tekanan politik dan hukum yang menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergulir nyaris bersamaan dengan hengkangnya tiga elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Turbulensi ini memantik pertanyaan kritis mengenai keberlanjutan tuah politik alias Jokowi effect Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam memayungi trah 'keluarga Solo' sekaligus partai yang selama ini diasosiasikan dengannya.

Tekanan terhadap Gibran mencapai titik didih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mendiskualifikasi keabsahan dokumen persyaratan pendidikannya sebagai wakil presiden.

Di tengah polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membeberkan bahwa Gibran telah secara langsung menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan krusial antara Prabowo dan Gibran itu berlangsung selama sekitar 2,5 jam di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau [Gibran] menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Namun, Gibran justru melemparkan klaim bahwa dalam pertemuan tertutup tersebut, Prabowo menyarankan dirinya untuk menempuh jalur peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peninjauan Kembali (PK) di MA guna membela keabsahan ijazahnya.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ujar putra sulung Jokowi itu di Istana Wapres pada hari yang sama.

Narasi tersebut langsung dimentahkan oleh pihak Istana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, dengan tegas menyangkal adanya arahan dari Prabowo untuk melanjutkan perlawanan hukum di PTUN.

Syahganda merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, yang secara terang menegaskan tertutupnya celah hukum bagi Gibran di PTUN.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," beber Syahganda kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa malam.

Klaim Istana tersebut berpijak pada rekam jejak putusan peradilan sebelumnya. Pada 6 Oktober 2026, majelis hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti autentik ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan ijazah SLTA di Indonesia.

Puncaknya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal, menyatakan surat keterangan penyetaraan Gibran batal demi hukum, dan memerintahkan kementerian terkait mencabutnya.

Eskalasi Parlemen dan Retaknya Gerbong PSI

Tak hanya terpojok di ranah hukum, posisi Gibran kini menjadi sasaran tembak di Senayan. Pada Rabu (11/11/2026), pimpinan DPR RI resmi menggelar rapat untuk menerima draf usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna merespons wacana pemakzulan wakil presiden.

Dokumen tersebut sah ditandatangani oleh 120 anggota DPR lintas fraksi. Rapat penerimaan tersebut berlangsung di ruang Komisi VIII DPR RI, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.

"Total yang mengusulkan untuk HMP ini, berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang," terang Saan.

Ia memaparkan bahwa HMP merupakan instrumen konstitusional DPR untuk merespons dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, maupun ketika keduanya dinilai tidak lagi memenuhi syarat ketatanegaraan.

Kendati demikian, Saan menegaskan bahwa pengajuan HMP ini baru langkah awal dan harus melalui mekanisme persidangan paripurna yang panjang sebelum berujung pada pemakzulan.

Di saat tekanan eksternal terhadap kubu Solo menguat, retakan internal justru terjadi di tubuh PSI. Tiga figur elite partai yang juga menjabat di Kabinet Merah Putih—Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka—memilih hengkang serentak pada Senin (9/11/2026).

Eksodus kader-kader elite ini terjadi justru di saat PSI, yang dikomandoi Kaesang Pangarep, tengah merajut kekuatan konsolidasi menuju Pemilu 2029.

Mundurnya tiga menteri/wakil menteri tersebut memunculkan spekulasi terkait melemahnya daya ikat politik Jokowi di luar pemerintahan.

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, sebelumnya membenarkan pengunduran diri tersebut, dengan dalih bahwa ketiganya ingin berfokus menjalankan tugas birokrasi pemerintahan Prabowo.

"Kami juga mendoakan agar ketiganya dapat semakin fokus dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia," kata Kaesang dalam keterangan tertulis.

Tirto telah berupaya menghubungi Ketua DPP PSI, Bestari Barus, untuk meminta tanggapan resmi partai mengenai memudarnya pengaruh politik patron mereka. Namun, ia enggan memberikan komentar lebih jauh lantaran tengah mengikuti rapat internal partai.

“Lagi rapat DPP (PSI) om,” balas Bestari melalui pesan singkat, Rabu (11/11/2026).

Goyahnya Lingkar Kekuasaan dan Jaringan Jokowi

Tekanan terhadap jaringan yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi semakin lengkap dengan mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal. Kasus ini menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang kerap diasosiasikan publik sebagai loyalis lingkaran Solo.

Menghadapi rentetan pukulan telak ini, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai belum saatnya untuk memberikan vonis mati terhadap kekuatan politik Jokowi.

Menurut Wasisto, modal sosial berupa legasi pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah masih menjadi tameng popularitas sang mantan presiden.

“Pengaruh politik Jokowi masih tetap eksis terlepas dari rangkaian peristiwa tersebut dalam konfigurasi kekuasaan saat ini, karena legasi infrastruktur yang dibangun di periode pemerintahannya berdampak luas di masyarakat,” urai Wasisto kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).

Selain warisan infrastruktur, Jokowi diyakini masih menyimpan amunisi berupa jaringan relawan militan di akar rumput.

Namun, Wasisto memberi catatan kaki bahwa kekuatan mesin relawan ini baru bisa diperhitungkan secara riil apabila PSI mampu menembus ambang batas parlemen pada 2029.

“Jokowi masih punya organisasi relawan yang hingga kini masih militan mendukungnya. Hal ini tentu masih menjadi modal. Namun, itu bisa terkonversi menjadi hal yang signifikan seandainya PSI bisa lolos Senayan di 2029,” ujarnya.

Meski demikian, Wasisto tidak menampik adanya pengeroposan basis kekuasaan Jokowi di lingkaran pemerintahan pusat. Terbongkarnya skandal penyadapan dan perombakan kabinet (reshuffle) baru-baru ini telah memangkas simpul-simpul kekuatan loyalis Jokowi di ring satu.

“Kekuatan politik Jokowi mengalami banyak perubahan, terutama di pemerintahan semenjak kasus penyadapan terbongkar luas dan juga reshuffle belum lama ini, dimana ada pergeseran beberapa figur yang dekat dengan Jokowi, karena bekerja untuknya di periode kekuasaannya,” ungkap Wasisto.

Menurutnya, langkah taktis Gibran menghadapi HMP di parlemen akan menjadi batu ujian sesungguhnya bagi daya tahan trah politik Solo ke depan.

Peluang Efek Underdog dan Ilusi Popularitas

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, membaca badai politik ini bukan semata-mata sebagai ancaman, melainkan peluang konsolidasi (rebound). Kendati mengakui bahwa kondisi kubu Solo sedang tidak baik-baik saja, ia menilai ada ruang kapitalisasi politik elektoral yang bisa dimainkan.

“Saya kira situasi hari ini memang tidak membuat PSI atau Poros Solo baik-baik saja, tapi ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi ruang bagi PSI maupun Poros Solo untuk membalik situasi,” kata Agung kepada wartawan Tirto, Rabu (11/11/2026).

Agung merujuk pada kesuksesan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pilpres 2004, yang mampu mengonversi tekanan penguasa petahana menjadi sentimen keterzaliman (underdog effect) yang merebut simpati massa pemilih.

Strategi serupa diyakini masih relevan untuk dimainkan Gibran, asalkan ia mampu membeberkan fakta hukum secara jernih setelah meredanya krisis ini.

“Bagaimana dalam kasus Mas Wapres [Gibran]? Saya kira sangat mungkin itu bisa mengemuka ketika Mas Wapres punya data, punya fakta yang bisa dijelaskan, ditegaskan saat pasca situasi ini selesai. Ketika beliau mau bertarung kembali, baik lewat Pilpres ataupun momen politik lainnya, sehingga ketika beliau maju kembali, nanti sudah cukup fit and proper dengan sistem, dengan elite, dan publik saat ini,” beber Agung.

Namun, pandangan lebih skeptis disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Iwan menilai bahwa orbit kekuasaan saat ini telah sepenuhnya bergeser dari Solo ke Hambalang, mereduksi signifikan daya tawar politik Jokowi.

“Pusat gravitasi kekuasaan sudah bergeser ke pemerintahan Prabowo,” tegas Iwan kepada wartawan Tirto, Rabu (11/11/2026).

Menurut Iwan, hilangnya akses kekuasaan formal dan loyalitas birokrasi negara membuat popularitas personal Jokowi bagaikan harimau tak bergigi. Jaringan relawan di level grassroots hanya mampu mengamplifikasi opini di media sosial, namun tidak memiliki kapasitas untuk menekan (pressure group) keputusan strategis di pemerintahan maupun parlemen.

“Jadi, Jokowi mungkin masih memiliki popularitas personal, tetapi popularitas tidak otomatis menjadi kekuatan politik. Apalagi kalau tidak ditopang oleh instrumen kekuasaan, dukungan partai yang kuat, dan kemampuan mengonsolidasikan elite,” papar Iwan.

Menghadapi kenyataan pudar dan teramputasinya instrumen kekuasaan, Jokowi dituntut untuk menghitung ulang seluruh manuver politiknya menuju 2029.

Bertumpu semata pada partai nonparlemen seperti PSI dan loyalitas relawan jelas bukan strategi yang masuk akal.

“Tantangan terbesar Jokowi sekarang bukan sekadar mempertahankan pengaruh, tetapi bagaimana membuktikan bahwa dirinya masih memiliki daya tawar politik setelah tidak lagi memegang kekuasaan formal,” pungkas Iwan.