Sesumbar Jokowi Besarkan PSI: Terancam Layu Sebelum Berkembang

tirto.id - Ambisi besar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi, untuk mengerek elektabilitas dan membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuju gelanggang Pemilu 2029 mendadak terbentur realitas keras.

Di saat Jokowi aktif turun gunung melakukan safari politik, menyambangi simpul-simpul daerah, serta memimpin konsolidasi guna menyuntikkan energi baru bagi partai berlambang gajah tersebut, fondasi internal partai justru diguncang eksodus serentak dari para elite PSI.

Secara mengejutkan, tiga figur partai yang menduduki posisi strategis di pos kementerian dan lembaga pemerintahan memilih menanggalkan kartu tanda anggota PSI pada hari yang sama, Senin (9/11/2026). Ketiga tokoh tersebut adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Pelepasan atribut kepartaian secara berbarengan ini menjadi tamparan telak bagi proyeksi masa depan PSI. Ketiga nama tersebut bukan hanya simbol kehadiran kader PSI di lingkaran kekuasaan eksekutif Presiden Prabowo Subianto, namun juga aset politik yang memiliki basis dukungan elektoral nyata dari hasil pemilihan umum sebelumnya bagi PSI.

Menguapnya Modal 135 Ribu Suara Konstituen

Dalam kalkulasi elektoral, figur yang duduk di kabinet kerap berfungsi ganda sebagai jangkar elektoral (vote getter) bagi partainya. Kepergian Raja Juli, Giring, dan Isyana secara praktis melenyapkan modal jejaring suara yang telah dibangun dengan biaya politik, energi, dan waktu yang tidak sedikit.

Berdasarkan data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu Legislatif 2024, akumulasi perolehan suara personal ketiga tokoh ini menembus angka 135.659 suara sah di daerah pemilihan masing-masing.

Secara terperinci, Isyana Bagoes Oka membuktikan daya pikatnya di wilayah suburban yang keras dengan mendulang 78.140 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III yang mencakup kawasan Tangerang Raya.

Sementara itu, mantan vokalis band Nidji yang pernah menjabat Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, berhasil merebut 44.061 suara di Dapil Jawa Barat I yang meliputi lumbung pemilih perkotaan di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Adapun Raja Juli Antoni yang bertarung di Dapil Riau I tercatat mengamankan 13.458 suara konstituen.

Angka ratusan ribu suara individual tersebut menegaskan ketiganya memiliki ceruk pemilih personal yang loyal dan riil di akar rumput. Kendati dalam sistem proporsional terbuka perolehan suara calon anggota legislatif tidak serta-merta bertransformasi secara linier menjadi suara partai pada pemilu berikutnya, hilangnya figur-figur ini memutus simpul jaringan konstituen yang telah terbentuk.

Bagi partai nonparlemen seperti PSI yang tengah berjuang keras mengumpulkan setiap keping dukungan demi menatap kontestasi elektoral 2029, pengikisan modal elektoral ini jelas menciptakan lubang besar yang sulit ditambal dalam waktu singkat.

Kalkulasi Pragmatis dan Kebutuhan Perlindungan Politik

Eksodus para pejabat tinggi ini memicu pembacaan kritis dari pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurut Ujang, keputusan meninggalkan partai di tengah masa jabatan kabinet mengindikasikan adanya disfungsi mendasar pada hubungan simbiosis mutualisme antara kader dan organisasi kepartaian.

Dalam anatomi kekuasaan di Indonesia, partai politik memiliki fungsi vital bukan sekadar sebagai sekoci administratif untuk mendaftar ke KPU saat musim pemilu tiba.

Partai sejatinya merupakan kawah candradimuka kaderisasi, penopang legitimasi, sekaligus benteng pertahanan politik (political shelter) bagi para kadernya yang sedang menjalankan amanah kenegaraan di level menteri, wakil menteri, maupun kepala badan.

"Kalau ada misalkan tokoh yang mundur, tentu itu ada masalah. Entah masalah di partainya, entah masalah di individunya. Tapi dalam konteks PSI itu sendiri saya melihat ya permasalahannya ada yang di individu, sebagian ada kebanyakan dari masalah partainya yang dianggap katakanlah PSI itu tidak lagi bisa menjadi jaminan masa depan bagi pejabat-pejabat yang mundur tersebut," kata Ujang saat dihubungi Tirto, Selasa (10/11/2026).

Ujang memaparkan, keberlanjutan karier seorang pejabat pemerintahan sangat ditentukan oleh kekuatan posisi tawar institusi partai yang menaunginya.

Ketika sebuah organisasi kepartaian dinilai mengalami defisit pengaruh, kehilangan arah konsolidasi, atau tidak lagi mampu memberikan proteksi politik yang kokoh dalam dinamika kabinet, kader yang rasional secara alamiah akan mengambil jarak demi menyelamatkan masa depan kariernya.

Keputusan yang diambil oleh Giring, Isyana, dan Raja Juli dinilai lebih condong sebagai bentuk kalkulasi pragmatisme politik ketimbang benturan ideologis.

Mengingat usia biologis dan karier politik ketiganya yang tergolong masih panjang, mereka membutuhkan pijakan yang dapat memberikan kepastian serta stabilitas jangka panjang.

"Jadi kalau melihat pertanyaan tadi seberapa besar atau seberapa penting afiliasi partai politik, sangat penting bagi legitimasi dan posisi tawar seseorang termasuk para pejabat di tingkat menteri maupun wakil menteri," ujar Ujang.

Lebih dalam, Ujang menyoroti struktur kekuatan internal PSI yang dinilai masih mengalami ketergantungan akut terhadap gravitasi ketokohan, khususnya figur Jokowi.

Hingga saat ini, partai yang dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, tersebut dinilai belum berhasil membangun kemandirian kelembagaan yang bertumpu pada kaderisasi organik dan kekuatan akar rumput yang solid.

"Nasib PSI saya rasa sejalan seiring seirama dengan nasib Jokowi. Kalau Jokowinya kuat ya PSI akan kuat, paling tidak bisa bernapas ke depan. Tapi kalau Jokowinya lemah ya suka tidak suka akan lemah pula," kata Ujang.

Ketergantungan personalistik ini mengandung risiko sistemik yang sangat tinggi bagi keberlanjutan organisasi. Apabila modal sosial dan politik sang patron meredup akibat perubahan peta kekuasaan nasional, maka daya tahan partai yang berada di bawah bayang-bayangnya pun akan ikut tergerus secara drastis.

Beban Berat Menembus Ambang Batas Parlemen

Keretakan dengan barisan elite pemangku jabatan kabinet ini terjadi di tengah pekerjaan rumah struktural yang tak kunjung terpecahkan: kegagalan PSI menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

Pada debut perdananya di Pemilu 2019, PSI hanya mampu meraup 1,89 persen suara sah nasional. Lima tahun berselang, pada Pemilu 2024, kendati telah didukung oleh instrumen kekuasaan dan pergantian kepemimpinan ke tangan Kaesang Pangarep, perolehan suaranya hanya naik tipis menjadi 2,81 persen.

Angka tersebut tetap tidak mencukupi untuk mengonversi jutaan suara pemilih menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Melihat peta elektabilitas mutakhir sepanjang tahun 2026, posisi PSI terpantau belum menunjukkan lompatan yang meyakinkan untuk menjamin kelolosan ke Senayan pada pemilu mendatang. Berbagai lembaga riset opini publik merekam angka elektabilitas yang sangat fluktuatif dan rapuh.

Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang digelar pada 8–20 September 2026 di 36 provinsi dengan 1.246 responden memang sempat menempatkan elektabilitas PSI di angka 4,3 persen, bersanding dengan PAN (4,3 persen) dan sedikit di atas Partai Demokrat (4,1 persen), di bawah Gerindra (17,3 persen) dan PDIP (16,8 persen).

Namun, Peneliti LKPI Irwan Ardiansyah menggarisbawahi tingginya persentase pemilih yang belum bersikap membuat angka tersebut masih sangat dinamis dan belum mencerminkan basis dukungan yang mengkristal.

"Sebanyak 22,5 persen responden tidak memberikan jawaban," kata Irwan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2026), seperti dilansir Antara.

Kerapuhan basis elektoral PSI semakin tampak jelas jika merujuk pada temuan lembaga survei arus utama lainnya pada periode yang hampir bersamaan. Indonesia Political Opinion (IPO) pada survei 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 mendapati elektabilitas PSI masih terpuruk di level 1,9 persen.

Riset Poltracking Indonesia bertajuk Membaca Peta Elektoral dan Dinamika Partai Politik hanya mencatat elektabilitas sebesar 2,3 persen. Sementara itu, Parameter Politik Indonesia (PPI) dalam survei medio 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 menempatkan elektabilitas partai ini di angka 2,6 persen—bahkan masih berada di bawah capaian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengantongi 3,4 persen.

Meskipun survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5–19 Juli 2026 sempat mencatat angka 4,1 persen, tren agregat secara umum menunjukkan bahwa elektabilitas PSI masih tertahan di zona merah di bawah ambang batas minimal parlemen.

Paradoks Efek Jokowi dan Konversi Elektoral

Fenomena yang paling mencolok dari data empiris adalah terjadinya anomali terkait daya ungkit figur mantan presiden Jokowi (Jokowi effect). Kerap kali diasumsikan bahwa ke manapun arah dukungan Jokowi berlabuh, gelombang massa pemilih akan otomatis mengekor.

Namun, temuan survei Parameter Politik Indonesia (PPI) membedah realitas yang bertolak belakang di lapangan. Dari 37,1 persen responden yang mengetahui secara langsung aktivitas safari politik Jokowi dalam membesarkan PSI, hanya 13 persen yang mengaku terdorong dan tertarik untuk memilih atau bergabung dengan partai tersebut.

Sebaliknya, kelompok responden yang mengetahui agenda safari Jokowi namun menyatakan secara tegas tidak tertarik justru mendominasi dengan angka 34,8 persen.

Temuan statistik ini menjadi alarm bahaya bagi strategi pemenangan PSI. Popularitas personal seorang tokoh nasional terbukti memiliki batas demarkasi yang tegas dan tidak dapat serta-merta dikonversi secara instan menjadi loyalitas elektoral terhadap institusi partai.

Masyarakat pemilih tampak memisahkan antara kekaguman terhadap sosok mantan presiden dengan pilihan politik praktis terhadap entitas kepartaian.

Residu Politik Dinasti dan Peluang Rebound Politik

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, membaca gelombang kemunduran tiga elite kabinet dari PSI bukan semata-mata dipicu oleh motif administratif untuk berkonsentrasi di birokrasi pemerintahan.

Menurut Agung, ada keterkaitan erat antara pelepasan keanggotaan partai dengan dinamika tekanan politik yang tengah membayangi poros kekuasaan “keluarga Solo” pascapergantian kepemimpinan nasional.

"Kalau dalam konteks Giring pengunduran dirinya sangat politis, karena kita tahu berkelindan dengan residu-residu kasus yang mengitari PSI dan keluarga Solo," kata Agung kepada Tirto, Selasa (10/11/2026).

Agung menganalisis turbulensi politik yang dihadapi oleh PSI dan figur Jokowi saat ini berada pada tingkatan yang cukup ekstrem.

Polarisasi publik, sorotan tajam atas etika kekuasaan, hingga polemik penegakan hukum di lingkaran elite lama menciptakan beban psikologis yang berat bagi kader di daerah maupun di birokrasi.

Kegagalan memitigasi krisis reputasi ini dikhawatirkan akan memotong siklus pertumbuhan partai sejak dini.

"Kalau misalkan isu ini tidak dikelola dengan baik, maka PSI bisa layu sebelum berkembang. Tapi kalau misalkan mampu dimanajemen dengan optimal, bukan tidak mungkin PSI akan mekar pada waktunya," ujar Agung.

Kendati demikian, dalam kacamata komunikasi politik, Agung tidak menutup mata terhadap celah kebangkitan kembali (rebound). Mengacu pada sejarah perpolitikan nasional, situasi ketertekanan acapkali dapat dimanipulasi menjadi momentum konsolidasi simpati publik apabila dikelola dengan narasi yang tepat.

Ia mencontohkan bagaimana figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pemilu 2004 berhasil mengkapitalisasi persepsi keterzaliman menjadi efek simpati massal (underdog effect), yang kemudian bereskalasi menjadi fenomena ikutan (bandwagon effect) yang mengantarkan Partai Demokrat melesat ke puncak kekuasaan.

Pengalaman panjang Jokowi memimpin pemerintahan selama satu dekade dinilai menjadi modal kepiawaian strategis yang tidak bisa diremehkan untuk memetakan jalan keluar dari krisis ini.

"Karena ini tidak mudah, tapi juga bukan hal yang sulit, karena kita tahu Pak Jokowi punya pengalaman panjang memerintah selama dua periode. Otomatis beliau punya arahan, masukan yang cukup progresif ataupun inovatif menyikapi situasi ini," kata Agung.

Pada akhirnya, gelombang pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka menyodorkan tantangan bagi masa depan PSI. Bila PSI gagal melepaskan diri dari ketergantungan patronase figur dan tak mampu menghadirkan diferensiasi gagasan yang autentik bagi generasi muda, safari politik Jokowi berisiko berakhir sia-sia.

Alih-alih bertransformasi menjadi kekuatan penentu di panggung Senayan, partai berlambang gajah ini terancam layu sebelum sempat mekar berkembang.