Masuk tirto.id
tirto.id - Indonesia memasuki babak baru setelah Wakil Presiden (Wapres) ke-14, Gibran Rakabuming Raka, mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk memilih Wapres baru dari dua nama yang diajukan Presiden.
Gibran membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke kursi Wapres, tetapi kursi itu kini harus diisi kembali dalam waktu maksimal 60 hari. Apa yang sebenarnya terjadi pada perjalanan politik Gibran?
Semua dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2023 lalu. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A lewat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.
Dalam permohonan tersebut, Almas mengakui mengidolakan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Solo dari minus 1,74 persen menjadi 6,25 persen. Di luar dugaan, MK ternyata mengabulkan sebagian permohonan pemohon.
MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”
Permohonan yang diajukan Almas merupakan satu-satunya uji materi yang dikabulkan sebagian MK. Putra sulung dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka pun dapat melengggang maju pada Pilpres 2024.
Tidak berselang lama, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendampingnya di Pilpres 2024.
Keputusan tersebut sudah final berdasarkan hasil konsensus ketua umum parpol KIM.
"Secara final dan konsensus, sepakat mengusung Prabowo sebagai capres dan saudara Gibran menjadi calon wakil presiden dari Indonesia maju," ucap Prabowo di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).
Prabowo & Gibran Daftar ke KPU
Prabowo menyatakan siap untuk mengantar Indonesia menjadi negara maju dan makmur. Hal itu disampaikan usai dirinya dan Gibran mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 di KPU RI, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
"Saat ini, kami akan mengikuti semua proses dan kami akan siap maju di hadapan semua rakyat Indonesia, membawa misi kita, mengantar Indonesia sampai menjadi negara yang maju dan makmur," kata Prabowo.
Pada hari terakhir pendaftaran ini, pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming akan mendaftarkan diri ke Kantor KPU, Jakarta. Paslon capres-cawapres ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang dikenal koalisi tergemuk yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, PSI.
Pesta rakyat pun dimulai. Kaki Gibran seolah sudah mendekati posisi kursi jabatan Wakil Presiden, setelah lembaga survei Poltracking Indonesia mengumumkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, sebagai pemenang Pilpres 2024 berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat.
Perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran mencapai 59.30 persen. Meskipun total suara nasional yang masuk belum mencapai 100 persen, Poltracking Indonesia tetap yakin pasangan Prabowo-Gibran akan menang.
Menurut Poltracking Indonesia, pasangan Prabowo-Gibran unggul di atas 60 persen di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Resmi Ditetapkan KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara atau setara dengan 58,83 persen.
Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendapat 40.971.906 suara atau 25,05 persen. Kemudian, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,53 persen.
Hal itu berdasar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2014 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Rekapitulasi meliputi perolehan suara di 38 provinsi di Indonesia dan 128 wilayah luar negeri.
Prabowo-Gibran unggul dalam perolehan suara di 36 dari 38 provinsi. Pasangan nomor urut 2 itu hanya kalah dari pasangan Anies-Muhaimin di dua provinsi, yakni Sumatra Barat dan Aceh. Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud tak menang satu pun dari 38 provinsi.
Gibran Dilantik Sebagai Wapres
Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
Keduanya mengucapkan sumpah jabatan tersebut dalam Sidang Paripurna MPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Sidang paripurna dipimpin Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.
Pengucapan sumpah atau janji dilakukan secara bergantian. Prabowo mengucapkan sumpah atau janji lebih dulu di hadapan seluruh pimpinan MPR RI dan disaksikan 709 anggota MPR RI dari jumlah seluruhnya yaitu 731.
“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ujar Prabowo.
Setelah itu, giliran Gibran Rakabuming Raka yang mengucapkan sumpah atau janji.
"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Gibran.
Keduanya mengucapkan sumpah jabatan secara langsung di bawah naungan kitab suci Al Quran. Setelah membacakan sumpah jabatan, Prabowo dan Gibran menandatangi berita acara pelantikan dan diikuti oleh pimpinan MPR.
Pengucapan sumpah jabatan kedua pemimpin baru Indonesia itu juga menjadi detik pengesahan peralihan kekuasaan dari pemerintahan Joko Widodo kepada Prabowo Subianto.
Polemik Syarat Pendidikan & Putusan Pengadilan
Namun, setelah dua tahun menjabat sebagai Wapres, Gibran dihantam dengan sejumlah permasalahan secara hukum yang berujung polemik. Polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergulir di tiga pengadilan sekaligus dalam waktu kurang dari sebulan.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA, tetapi tidak mendiskualifikasi Gibran. Tidak lama berselang, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
Terkini, majelis hakim PTUN Jakarta, tidak melanjutkan perkara sidang gugatan atas suket tersebut usai muncul permohonan cabut objek perkara itu dari tergugat, pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
HMP DPR & Pengunduran Diri Gibran
Usai putusan di MA dan MK soal status pendidikannya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menggelar rapat untuk menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 total anggota dewan pengusul terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pimpinan DPR pun resmi menerima usulan HMP wacana pemakzulan Gibran terkait syarat keabsahan ijazah. Rapat krusial yang merespons polemik keabsahan ijazah wapres tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sejak Rabu (11/11/2026).
Namun, sebelum rapat paripurna anggota dewan digelar, Gibran sudah terlebih dahulu menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi langsung penyerahan surat pengunduran diri Gibran dalam konferensi pers usai pertemuan.
"Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Setelah rapat pimpinan, MPR RI akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan jadwal serta mekanisme persidangan.
Sesuai konstitusi, MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.
"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," tegas Muzani.
Menilik Kerentanan Politik Gibran
Selama dua tahun menjabat, Gibran dinilai berjalan sendirian tanpa kendaraan politik yang loyal. Hal itu lantas memberi kesan bahwa adanya kerentanan politik dalam sosok putra mantan Presiden Joko Widodo tersebut.
Pengamat politik sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono, menilai kerentanan Gibran berada di antara kekuasaan formal dan kekuatan politik yang mandiri. Ia memiliki ketidakseimbangan dalam kedua hal tersebut.
“Jabatan Wakil Presiden memang memberinya otoritas konstitusional, tetapi tidak otomatis menjamin loyalitas partai politik maupun dukungan parlemen,” jelas Agung saat dihubungi Tirto, Kamis (12/11/2026).
Ia menuturkan, sejumlah partai pendukung Gibran sebelumnya sekadar kepentingan dan kalkulasi politik masing-masing. Mereka lantas memberi dukungan terhadap pasangan Prabowo - Gibran.
“Dukungan elektoral tidak selalu berarti loyalitas personal,” tuturnya.
Menurut Agung, ketergantungan Gibran pada modal politik keluarga, khususnya Jokowi, menunjukkan bahwa popularitas dan jaringan personal belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan institusional.
Ia mengungkapkan, apabila menilik dari perspektif ilmu politik, kondisi tersebut merupakan persoalan party institutionalization dan political patronage. Menurutnya, tantangan Gibran bukan sekadar mempertahankan popularitas,
“Melainkan membangun basis organisasi, jaringan elite, dan dukungan politik yang independen,” ungkap Agung.
“Sebab, dalam politik, jabatan dapat memberikan kekuasaan, tetapi institusi dan loyalitas politiklah yang menentukan daya tahan kekuasaan tersebut,” imbuhnya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Andrian Pratama Taher
