Berapa Uang Pensiun Gibran Usai Mundur dari Wapres?

tirto.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada November 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penyerahan surat tersebut setelah menerima Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pengajuan pengunduran diri tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas negara yang dapat diterima Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden. Salah satunya adalah hak memperoleh uang pensiun meskipun berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.

Lantas, apakah Gibran tetap berhak mendapatkan uang pensiun setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden?

Apakah Gibran Berhak Mendapatkan Uang Pensiun?

Ketentuan mengenai hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut, hak mendapatkan uang pensiun tidak hanya diberikan kepada presiden atau wakil presiden yang menyelesaikan masa jabatannya. Wakil presiden yang berhenti dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir juga berhak memperoleh pensiun, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1).

Faktor utama yang menentukan apakah Gibran berhak mendapatkan uang pensiun bukanlah lamanya ia menjabat sebagai wakil presiden, melainkan status pemberhentiannya. Selama pengunduran dirinya diproses sebagai pemberhentian dengan hormat, hak pensiun sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tetap berlaku.

Hal tersebut juga diperjelas dalam bagian penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Di dalamnya ditegaskan bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila MPR dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian tersebut dilakukan dengan tidak hormat.

Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri pada dasarnya termasuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat, sepanjang tidak terdapat ketetapan MPR yang secara tegas menyatakan sebaliknya.

Besaran Uang Pensiun Gibran Setelah Mundur

Besaran uang pensiun yang berhak diterima mantan wakil presiden juga telah ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa besarnya pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat sebagai presiden atau wakil presiden.

Untuk mengetahui perkiraan uang pensiun Gibran, perhitungannya perlu mengacu pada ketentuan gaji pokok wakil presiden. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Besaran gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut tercantum dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000. Ketentuan itu menetapkan gaji pokok Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, perhitungan gaji pokok wakil presiden adalah empat kali Rp5.040.000. Hasilnya, gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan pensiun Gibran mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.

Karena pensiun pokok diberikan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, Gibran berpotensi memperoleh uang pensiun sebesar Rp20.160.000 atau sekitar Rp20,16 juta per bulan.

Fasilitas yang Diterima Gibran Setelah Pensiun

Selain mendapatkan uang pensiun pokok, Gibran juga berhak memperoleh sejumlah fasilitas setelah berhenti dengan hormat dari jabatan wakil presiden. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Dalam Pasal 7, disebutkan bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden memperoleh tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Selain itu, mereka juga mendapatkan biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.

Fasilitas lainnya adalah pembiayaan seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya. Dengan demikian, kebutuhan kesehatan Gibran dan keluarganya tetap menjadi bagian dari fasilitas negara setelah dirinya tidak lagi menjabat.

Pasal 8 mengatur bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Selain memperoleh pensiun pokok sekitar Rp20,16 juta per bulan, Gibran berpotensi tetap mendapatkan tempat tinggal, kendaraan dinas, biaya operasional rumah tangga tertentu, serta fasilitas kesehatan sesuai ketentuan undang-undang.

Kapan Uang Pensiun Gibran Mulai Dibayarkan?

Mengenai waktu pencairan uang pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga telah mengatur ketentuan tersendiri. Berdasarkan Pasal 9, pembayaran pensiun pokok beserta tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden atau wakil presiden dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Apabila pengunduran diri Gibran telah resmi diproses dan ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat pada November 2026, hak pensiunnya mulai diperhitungkan sejak Desember 2026.

Dengan demikian, apabila seluruh persyaratan pemberhentian dengan hormat terpenuhi, Gibran berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya, yakni sekitar Rp20,16 juta per bulan, ditambah tunjangan dan fasilitas lain sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.

Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden atau wakil presiden dapat dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.

Jika mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia, pembayaran hak keuangannya dihentikan pada akhir bulan keenam setelah kematiannya. Namun apabila kembali menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, pembayaran pensiun dan fasilitas tersebut dihentikan mulai bulan berikutnya setelah pengangkatan.