Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Pendidikan dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Kuasa hukum Kemendikdasmen selaku pihak Tergugat meminta majelis hakim untuk tidak melanjutkan perkara sidang gugatan suket penyetaraan pendidikan yang masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami mohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia," kata kuasa hukum di ruang sidang PTUN, Kamis (12/11/2026).
Ketua majelis hakim mengonfirmasi pihaknya telah menerima surat permohonan tersebut, sembari menegaskan kembali inti permintaan Tergugat agar perkara dihentikan.
"Tadi kami juga sudah menerima surat yang dimaksud. Biar tidak salah tangkap, ya. Jadi, pada pokoknya Tergugat secara lisan memohon agar perkara ini dihentikan. Ya, dicatat, ya. Ada suratnya?" sela ketua majelis.
Menanggapi pertanyaan majelis terkait bukti fisik surat, kuasa hukum Tergugat memastikan dokumen resmi sudah diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan siap menyerahkan tembusannya langsung kepada majelis.
"Surat tertulis tadi sudah kami sampaikan ke bagian umum melalui PTSP. Jika Yang Mulia berkenan, kami juga memberikan tembusan," jawab kuasa hukum.
Kuasa hukum menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan surat kepada Ketua PTUN pada Kamis pagi, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026.
"Juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus tahun 2026 juncto putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026," jelasnya.
Pada saat bersamaan, Denny Indrayana selaku kuasa hukum penggugat sengketa surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada majelis hakim.
Denny menegaskan sejak Gibran memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Wapres, persidangan di PTUN Jakarta Timur sebenarnya sudah tidak memiliki dasar pijakan.
Menurutnya, objek perkara juga sudah dinyatakan batal berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas kasasi Subhan Palal, pada 30 Oktober 2026.
“Dengan sudah dibatalkan dan sudah dicabut, tidak ada lagi objek gugatan. Karena itu, tadi kami menegaskan agar permohonan kami perkara ini, penggugat cabut, dikabulkan,” kata Denny saat sidang menjalani skors di PTUN Jakarta Timur, Kamis.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
