Gibran Minta MPR Segera Proses Pengunduran Diri dari Wapres

tirto.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menggunakan jas hitam dan dasi merah, Gibran tiba di Lobi Gedung Nusantara III sekira pukul 11.15 WIB, dan langsung menuju ruang rapat pimpinan MPR RI.

Ketika tiba di lobi, dia pun langsung berjalan masuk ke gedung parlemen tanpa mengucap sepatah kata apapun. Dia pun hanya menunjukkan gestur menyapa awak media yang menunggunya.

Kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen guna menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI. Di sana, Gibran sudah ditunggu Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan pimpinan MPR RI lainnya.

Hanya sekira 20 menit pertemuan tersebut berlangsung, Gibran pun turun kembali ke lobi Gedung Nusantara III dan meninggalkan Gedung DPR/MPR.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi langsung penyerahan surat pengunduran diri Gibran dalam konferensi pers usai pertemuan.

"Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani.

Muzani menjelaskan kedatangan Gibran secara spesifik bertujuan untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," tegas Muzani.

Menurut penuturan Gibran kepada pimpinan MPR, surat yang sama juga telah diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis pagi.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ucap Muzani.

Muzani menambahkan, Gibran meminta agar majelis segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut secara kelembagaan.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut," paparnya.

Setelah rapat pimpinan, MPR RI akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan jadwal serta mekanisme persidangan.

Sesuai konstitusi, MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.

"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," tegas Muzani.

Terkait proses pengisian kekosongan jabatan, Presiden Prabowo memiliki batas waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama calon wakil presiden ke MPR setelah surat permintaan resmi diterbitkan.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," jelas Muzani saat sesi tanya jawab.

Muzani mengungkapkan, Gibran tidak membeberkan alasan pengunduran dirinya secara lisan dalam pertemuan 20 menit tersebut.

"Beliau tidak menyampaikan banyak hal, cuma beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri, dan beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis," tuturnya.

Selain itu, pimpinan MPR mengaku belum membuka amplop surat pengunduran diri yang diserahkan oleh Gibran.

"Eh, kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan yang lain," ujar Muzani.

Rapat Paripurna DPR Batal

Menyusul penyerahan surat pengunduran diri tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi membatalkan Rapat Paripurna yang sedianya digelar pukul 14.00 WIB siang ini.

Rapat Paripurna tersebut sebelumnya diagendakan untuk membacakan pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota dewan terkait dugaan syarat pencalonan Gibran.

Pembatalan rapat diumumkan melalui siaran pesan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI kepada para anggota dewan usai menggelar rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus).