Daftar 120 Nama Anggota DPR Pengusul HMP Pemakzulan Gibran

tirto.id - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menjadi pengusul hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Nama-nama mereka dibacakan perwakilan masing-masing fraksi dalam rapat antar-pimpinan DPR di Ruang Rapat Komisi VIII, Rabu (11/11/2026).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak, yakni 28 anggota. Disusul Fraksi NasDem dengan 19 anggota, serta Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Demokrat yang masing-masing mengajukan 18 anggota.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyumbang 14 anggota. Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing mengajukan 11 anggota. Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) hanya diwakili satu anggota, yakni Sarifuddin Sudding.

Para pengusul mendasarkan HMP pada dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Meski demikian, masing-masing fraksi menyampaikan pertimbangan dan penekanan yang berbeda.

Pembahasan usulan ini selanjutnya akan berlanjut ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Berikut daftar nama 120 anggota DPR pengusul HMP beserta alasan yang disampaikan masing-masing fraksi.

1. PKS (28 anggota)

Perwakilan Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa usulan hak menyatakan pendapat diajukan atas dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Dalam pernyataan yang dibacakan di hadapan pimpinan DPR, PKS merujuk Pasal 7A juncto Pasal 7B UUD 1945.

“Mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami yang bertanda tangan di bawah ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini mengajukan usul hak menyatakan pendapat DPR terhadap Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juncto Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” kata Mardani.

PKS juga menilai indikasi perbuatan tersebut bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor 6/MPR/2001.

Para pengusul dari PKS adalah:

1. Mardani Ali Sera

2. Muhammad Kholid

3. Rahmat Saleh

4. Riyono

5. Hamid Noor Yasin

6. Nasir Jamil

7. Sukamta

8. Syahrul Aidi Maazat

9. Kurniasih Mufidayati

10. Netty Prasetiyani

11. Ledia Hanifa

12. Yanuar Arif Wibowo

13. Gamal Albinsaid

14. Johan Rosihan

15. Abdul Hadi

16. Junaidi Auly

17. Reni Astuti

18. Achmad Ru'yat

19. Abdul Fikri Faqih

20. Ghufron

21. Slamet

22. Rizal Bawazier

23. Adang Daradjatun

24. Ahmad Heryawan

25. Ateng Sutisna

26. Izzuddin Alqassam Kasuba

27. Muhammad Haris

28. Askweni

2. NasDem (19 anggota)

Perwakilan Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, menyatakan seluruh persyaratan pengajuan hak menyatakan pendapat telah terpenuhi. Karena itu, NasDem meminta agar proses tersebut segera dipercepat.

Sugeng menilai proses yang berlarut-larut berpotensi menyandera kehidupan bernegara dan kepastian hukum.

“Alasan kami bahwa, sebagaimana disampaikan oleh ketua kami bahwa seluruh persyaratan sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali dalam hal itu agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara dan hukum ke depan,” ujar Sugeng.

Berikut 19 anggota NasDem yang mengusulkan HMP:

1. Sugeng Suparwoto

2. Muslim Ayub

3. Yoyok Riyo

4. Charles Meikyansah

5. Syarif Abdullah

6. Gulam Mahfud Sarom

7. Fauzi Amro

8. Habibur Rochman

9. Ujang Bey

10. Asep Wahyu

11. Tonny Tesar

12. Rajiv

13. Ananda Tohpati

14. Arif Rahman

15. Martin Manurung

16. Rudianto Lallo

17. Mori Hanafi

18. Nabil Husein

19. Amelia Anggraini

3. PKB (18 anggota)

Perwakilan Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai polemik mengenai ijazah Gibran telah terlalu banyak menyita energi publik. Menurutnya, perhatian pemerintah dan masyarakat semestinya diarahkan pada persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan orang banyak.

Khozin juga menyinggung program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan meminta agar pelaksanaannya tidak terabaikan akibat polemik tersebut.

“Kami melihat polemik ini harus segera disudahi. Energi kita terlalu banjir banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak.” kata Khozin.

“Program Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo, kita komitmen bersama untuk mewujudkan bukan kemudian diabaikan dan hanya berputar pada urusan ijazah yang tidak berkesudahan,” sambungnya.

Berikut 18 anggota PKB yang mengusulkan HMP:

1. Muhammad Khozin

2. Rico Alviano

3. A. Iman Sukri

4. Abdullah

5. Rina Sa'adah

6. Daniel Johan

7. Imas Aan Ubudiah

8. Kaisar Abu Hanifah

9. Indra Jaya

10. Eva Monalisa

11. Fauqi Hapidekso

12. Marwan Ja'far

13. Usman Husein

14. Ali Ahmad

15. Jaelani

16. Bertu Merlas

17. Ratna Juwita

18. Syamsu Rizal

4. Demokrat (18 anggota)

Perwakilan Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menyebut adanya dugaan pelanggaran hukum dan persoalan pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden dan meminta pimpinan DPR segera memproses usulan tersebut sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggunakan hak menyatakan pendapat yang isinya bahwa seorang Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan demikian harus dihentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Benny.

Berikut 18 anggota Demokrat yang mengusulkan HMP:

1. Benny K. Harman

2. Hinca Panjaitan

3. H. T. Ibrahim

4. Bambang Purwanto

5. Anton S. Sukartono

6. Mulyadi

7. Andi Muzakkir

8. Wahyu Sanjaya

9. M. Lokot Nasution

10. Nanang Samodra

11. Marwan Cik Asan

12. Herman Khaeron

13. Lucy Kurniasari

14. Wastam

15. Achmad

16. Dede Yusuf

17. Raja Faisal

18. Iman Adinugraha

5. PDIP (14 anggota)

Perwakilan Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menekankan bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Menurut PDIP, prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat harus menjadi landasan dalam seluruh proses penyelenggaraan negara, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pemilihan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Dolfie.

Berikut 14 anggota PDIP yang mengusulkan HMP:

1. Harris Turino

2. Bonnie Triyana

3. I Wayan Sudirta

4. Andreas Eddy Susetyo

5. Dede Indra Permana

6. Sturman Panjaitan

7. Selly Andriany Gantina

8. TB Hasanuddin

9. Sofyan Tan

10. Ina Ammania

11. I Nyoman Parta

12. Mufti Anam

13. Edi Purwanto

14. Adian Napitupulu

6. Golkar (11 anggota)

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa persoalan hukum terkait legitimasi jabatan Gibran sebagai wakil presiden telah selesai. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap.

Doli juga menyinggung perkembangan aspirasi masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam pengajuan hak menyatakan pendapat.

“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang inkracht berkaitan dengan masalah legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” kata Doli.

Berikut 11 anggota Golkar yang tercatat sebagai pengusul HMP:

1. Ahmad Doli Kurnia

2. Ahmad Irawan

3. Robert Joppy Kardinal

4. Abraham Sridjaya

5. Umbu Kabunang

6. Hetifah Sjaifudian

7. Bambang Patijaya

8. Andhika Satya Wasistho

9. Eric Hermawan

10. Karmila Sari

11. Atalia Praratya

7. PAN (1 anggota)

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menjadi satu-satunya anggota fraksi tersebut yang mengusulkan hak menyatakan pendapat.

Sudding merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/TUN/2026 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU/2026 terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

Menurutnya, putusan lembaga peradilan harus dilaksanakan. Ia menyebut terdapat dua mekanisme, yakni pengunduran diri secara sukarela oleh pihak bersangkutan atau melalui jalur konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

“Ada dua cara untuk pelaksanaan terhadap setiap putusan lembaga peradilan. Yang pertama, dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan dengan cara mengundurkan diri. Yang kedua, ada upaya eksekusi lewat jalur konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7A,” kata Sudding.

Sudding menjadi satu-satunya pengusul HMP dari PAN.

8. Gerindra (11 anggota)

Perwakilan Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menjelaskan alasan fraksinya mengambil giliran terakhir dalam penyampaian usulan hak menyatakan pendapat. Menurutnya, Gerindra ingin terlebih dahulu mendengar dan mencermati berbagai keluhan, pandangan, serta aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Azis mengatakan berbagai aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Gerindra untuk ikut mengusulkan dan menandatangani HMP terkait Gibran.

“Kenapa kami mengambil waktu yang terakhir? Karena kami cukup mendengar, mencermati apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan untuk kita ini segera untuk diakhiri,” ujar Azis.

Berikut 11 anggota Gerindra yang mengusulkan HMP:

1. Azis Subekti

2. Longki Djanggola

3. Rahmawati

4. Darori Wonodipuro

5. La Tinro La Tunrung

6. Endro Hermono

7. Abdul Wachid

8. Martin Tumbelaka

9. Muhammad Husni

10. Azikin Solthan

11. Bahtra Banong