Masuk tirto.id
tirto.id - Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, berencana menghadiri sidang gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
Denny mengatakan kehadirannya untuk menegaskan objek gugatan yang diajukan kliennya, Mercy Sihombing, sudah tidak relevan untuk dilanjutkan.
Menurutnya, objek gugatan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga seharusnya tidak dapat kembali dihidupkan melalui proses persidangan di PTUN.
"Kalau kami hadir, kami akan menegaskan bahwa ini sudah tidak relevan lagi, objek gugatan sudah dicabut mudah-mudahan ya, oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah segera dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga gugatan sudah kehilangan objek, begitu," kata Denny dalam siaran langsung di kanal Youtube pribadinya, Rabu (11/11/2026).
Denny menilai PTUN tidak bisa menghidupkan kembali objek gugatan yang sebelumnya telah dibatalkan oleh MA. Sebab, PTUN merupakan peradilan tingkat pertama, sementara MA memiliki kewenangan memutus perkara pada tingkat kasasi.
"Mahkamah Agung sudah memutuskan surat keterangan batal dan diperintahkan untuk dicabut. Tidak bisa peradilan TUN menghidupkannya lagi. Itu sama saja kemudian peradilan TUN melawan putusan yang lebih tinggi," tegasnya.
Denny mengatakan pihaknya perlu hadir dalam persidangan untuk menyampaikan argumentasi sekaligus membantah dalil-dalil yang diajukan pihak tergugat.
Ia menilai ketidakhadiran kubunya justru akan menguntungkan pihak Gibran karena tidak ada pihak yang menyanggah argumentasi mereka di hadapan majelis hakim.
"Ya mungkin besok saya akan hadir ya karena- karena akhirnya situasinya sudah berbeda. Kalau kita tidak hadir, memang menguntungkan bagi Gibran, tidak ada yang membantah argumen-argumen dia," kata Denny.
Sebelumnya, Denny Indrayana bersama tim kuasa hukum penggugat melakukan walk out dan mengajukan permohonan pencabutan gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Denny mengatakan keputusan tersebut diambil karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat dinilai tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Padahal, menurutnya, permintaan tersebut telah disampaikan berulang kali, baik secara lisan maupun melalui surat tertulis.
"Hari ini tadi, bukti yang dimasukkan ada sembilan bukti baru. Mayoritas itu peraturan lagi. Dan ini lagi-lagi membuktikan tergugat tidak menghormati persidangan ini," kata Denny usai walk out dari ruang persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
