Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut bahwa saran untuk berjuang (fight) membuktikan keabsahan ijazah setara SMA di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) datang dari Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai, tidak mungkin Prabowo menyarankan Gibran kembali menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. Sebab, menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah menyampaikan bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi Gibran untuk menempuh jalur hukum melalui PTUN.
Apalagi, pandangan Yusril tersebut menjadi representasi pandangan hukum Presiden Prabowo dalam menyikapi polemik ijazah Gibran.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," katanya kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) malam.
Ia menjelaskan, dirinya sempat berada di Istana Kepresidenan hingga sekitar pukul 18.00 WIB setelah peringatan Hari Pahlawan pada Senin (10/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengikuti perkembangan pernyataan sejumlah pejabat, termasuk Yusril.
Syahganda kemudian menegaskan bahwa pernyataan Yusril mengenai tidak adanya kesempatan menempuh jalur PTUN merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan presiden dong. itulah concern presiden dong," lanjutnya.
Dus, menurutnya pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa saran agar Gibran kembali melakukan perlawanan hukum bukan berasal dari Prabowo.
"Iya, karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," ujarnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
