Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengakui pemerintah bersikap pasif dalam menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Yusril di tengah bergulirnya kabar pengunduran diri Gibran maupun penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan diri Gibran di DPR.
“Pemerintah sebenarnya agak pasif terhadap kasus ini, kecuali ada arahan-arahan lain. Sampai hari ini, kami bersikap pasif semua,” kata Yusril kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Meski begitu, Yusril mengaku sudah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Menurutnya, putusan MA yang menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa batal dan tidak sah adalah konsekuensi hukum serius. Terlebih, putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat lagi ditempuh melalui upaya hukum biasa.
Yusril menilai Gibran tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA tersebut karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diputus.
“Untuk membuktikan itu kan waktu sidang. Kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan,” sambungnya.
Meski begitu, menurut Yusril, keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh sepenuhnya berada di tangan wakil presiden. Ia tidak ingin memberikan saran apakah Gibran sebaiknya mengundurkan diri atau menghadapi proses politik yang berkembang.
Sebaliknya, dia hanya dapat menjelaskan konsekuensi dan mekanisme hukum dari setiap kemungkinan yang akan ditempuh Gibran. "Sekarang sih kita kembalikan kepada Pak Wapres apakah yang akan beliau tempuh," pungkas Yusril.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
