Unggah 26 Video di IG usai Ajukan Mundur, Manuver Baru Gibran?

tirto.id - Akun Instagram pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, @gibran_rakabuming, mendadak mengunggah 26 video agenda kerja secara maraton dalam rentang enam jam pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.

Aksi unggah massal ini muncul setelah akun tersebut vakum lebih dari 40 hari, bertepatan dengan hari Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa sore.

Unggahan maraton itu dirapel dalam satu rangkaian waktu berdekatan setelah akun Instagramnya terpantau berhenti mengunggah konten sejak 30 September.

Berdasarkan penelusuran Tirto, rentetan unggahan tersebut muncul dalam rentang sekitar enam jam, mulai Selasa (10/11/2026) malam pukul 19.20 WIB hingga Rabu (11/11/2026) dini hari pukul 01.17 WIB.

Pola tersebut jauh berbeda dari kebiasaan Gibran sebelumnya. Pada periode 11 Agustus hingga 30 September 2026, akun Instagramnya rata-rata hanya mengunggah satu hingga dua konten per hari. Jumlah unggahan terbanyak dalam sehari hanya mencapai empat konten.

Sebanyak 26 konten yang diunggah Gibran memperlihatkan beragam kegiatan, mulai dari kegiatan audiensi di kantornya yang berada di Istana Wakil Presiden hingga kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Sulawesi Barat.

Namun, kegiatan tersebut bukan berlangsung dalam satu hari seperti lini waktu unggahannya. Berdasarkan penelusuran terhadap agenda resmi Wakil Presiden, dokumentasi yang diunggah mencakup kegiatan sejak 30 September hingga 2 November 2026.

Unggahan pertama dalam rangkaian yang dirapel satu hari ini menampilkan pertemuan dengan pengurus Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI) pada 30 September. Adapun unggahan terakhir memperlihatkan kunjungan Gibran ke SMA Negeri 1 Mamasa dan SD Negeri Samak di Sulawesi Barat pada 2 November.

Dari seluruh unggahan tersebut, uniknya tak terdapat satu pun unggahan menyinggung pengunduran dirinya.

Jeda 40 Hari di Tengah Polemik Dokumen Pendidikan

Sebelum rentetan unggahan tersebut, Gibran terakhir kali memperbarui akun Instagramnya pada 30 September. Konten itu memperlihatkan penerimaan jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg di Jakarta. Setelah itu, akunnya tidak mengunggah konten baru selama lebih dari 40 hari.

Jeda tersebut berlangsung ketika polemik dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dan desakan pemakzulan dirinya berkembang.

Kronologi Gibran Menyampaikan Niat Mengundurkan Diri

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK), melalui putusan sengketa Pilpres 2024, menyatakan dalam pertimbangannya tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Indonesia.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat tersebut batal dan memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencabutnya.

Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi dalam konferensi pers di kompleks Istana, bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menyebut hal itu disampaikan Gibran dalam pertemuan empat mata selama 2,5 jam antara Prabowo dan Gibran di Kompleks Widya Chandra pagi hari di hari yang sama.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau [Gibran] menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.

Di hari yang sama, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran juga bergulir di DPR seiring Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dibuka setelah anggota dewan menjalani masa reses pada 9 Oktober hingga 9 November 2026.

Gibran kemudian turut mengonfirmasi pertemuan tersebut. Ia menyatakan akan mengikuti saran dan masukan Prabowo untuk menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.