Masuk tirto.id
tirto.id - Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming.
"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," bunyi amar putusan tersebut dikutip tirto, Rabu (11/11/2026).
Keputusan itu tertuang dalam amar putusan lengkap MA bernomor 742 K/TUN/2026, mengenai gugatan suket penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Majelis hakim juga menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019.
Dalam pertimbangan hakim, penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain, dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar, merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan.
"Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," tulisnya.
Sementara itu majelis juga mengungkapkan, dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo.
"Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh termohon kasasi dahulu tergugat, didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," imbuhnya.
"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," lanjut majelis hakim.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Siti Fatimah
